1 HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU Cisarua, 20 April 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
Diskusi Nasional mengenai Peningkatan Kualitas Guru
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
PROGRAM BERMUTU KERJASAMA ANTARA DITJEN PMPTK, DITJEN DIKTI, BALITBANG DIKNAS, MENPAN, BKN, DAN KAB/KOTA.
1 KERJASAMA ANTARA DITJEN PMPTK, DITJEN DIKTI, BALITBANG DIKNAS, MENPAN, BKN, DAN KAB/KOTA PROGRAM BERMUTU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP
Review & Implementasi Audit Kinerja
Website Dindik
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PEMBINAAN GURU MODEL BERMUTU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
INFORMASI PELATIHAN SMP
PENDAMPINGAN KURIKULUM SMP
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengelolaan Hibah Daerah
Manajemen risiko penelitian dan pengabdian pada masyarakat
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

1 HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU Cisarua, 20 April 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II

2 BERMUTU = B etter E ducation through R eformed M anagement and U niversal T eacher U pgrading Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru

3 BERMUTU Reformasi Pendidikan Calon Guru di perguruan tinggi Continuous Profesional Development di tingkat Sekolah Bottom up Inisiatif Monitoring & Evaluasi Kinerja Guru Sistem akuntabilitas dan insentif peningkatan kinerja & karir guru Better Education Through Reformed Management and Universal for Teacher Upgraiding

4 Hasil Audit Program Bermutu TA 2009 UMUM : Pendapat Auditor: Unqualified Opinion. Capaian Target Keuangan 2009: 73,25 pct. Hambatan Pencapaian Target Karena: Realisasi dana insentif pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh hanya tercapai 15,62% dan Realisasi Jasa Konsultan tahun 2009 hanya mencapai 32,10% dari anggaran sebesar Rp ,00. Tidak Terdapat Penyimpangan Terhadap NPPHLN. Sistem Pengendalian Intern (Berdasarkan Konsep SPIP) Telah Cukup Memadai. Tidak Terdapat Penyimpangan Dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (Dari Procurement Guideline dan Pedoman Lainnya).

5 TEMUAN SATKER PUSAT : Terdapat Sisa Dana Program Dana Insentif Akreditasi (DIA) – BERMUTU Tahun 2008 Belum Disetor ke Kas Negara. Terdapat Pengeluaran yang Belum Diajukan untuk Mendapatkan WA dan Penggantian dari Bank Dunia Alokasi Dana Pendamping dari Pemerintah Belum Sesuai dengan Loan Agreement Pengukuran Kerangka Pencapaian Tujuan Program Belum Dilaksanakan Secara Maksimal Terdapat SP2D yang Sudah Mendapatkan Penggantian dari Bank Dunia (Replenish) sebesar Rp ,00 yang Diajukan Kembali Untuk Dimintakan Penggantian ke Bank Dunia (Reimburse). Pembiayaan Program Dana Insentif Pengembangan Bahan Pembelajaran Jarak Jauh (DIP BPJJ) BERMUTU Tahun 2009 Tidak Sesuai Ketentuan.

6 TEMUAN BERMUTU DAERAH:  Pengeluaran yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp ,00.  Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pelatihan/ Workshop dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung (DBL) sebesar Rp ,00.  Kewajiban Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp ,00.  Pelaksanaan Kegiatan Belum Sesuai Kontrak/Ketentuan.  Pengeluaran yang Belum Didukung Bukti Definitif sebesar Rp ,00.  Nota Kesepahaman Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.  Realisasi Pembayaran Honor Narasumber/Fasilitator/ Instruktur Oleh Kelompok Kerja Penerima DBL Melebihi Rencana Anggaran Belanja (RAB).  Struktur Organisasi Proyek di NTT Belum Dibentuk.  LPMP Papua Tidak Membuat Laporan Yang Dipersyaratkan Bank Dunia.  Penetapan Peserta Pelatihan P4TK IPA Jabar Tidak Tepat Sasaran.  Output Peserta Kegiatan Pelatihan dan TOT Tidak Dibuat.  Evaluasi Akademik Tidak Dilakukan Sesuai Panduan.  Konsultan Manajemen LPMP Sulteng Tidak Bekerja Maksimal dan Efektif.

7 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Di Bermutu Pusat : Terdapat Penarikan Dana dari Rekening Rektorat yang Tidak Sesuai Ketentuan. Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Atas Sewa Masih Belum Konsisten Penanggungjawab Kegiatan Belum Melaksanakan Program BERMUTU secara Maksimal. Universitas Terbuka Belum Melaksanakan Program BERMUTU Tahun 2009.

8 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan di Bermutu Daerah: Kelemahan Administrasi Keuangan Kelemahan dalam Penyampaian Laporan. Terdapat Dana Bantuan Langsung yang Belum Diterima. Terdapat Biaya Transportasi Responden yang Tidak Direalisasikan. Kelebihan Dropping Dana Block Grant Kepada Kelompok Kerja. Pengeluaran Tanpa Didasari DIPA / DIPA Revisi. Rendahnya tingkat kehadiran anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belum Berjalan Efektif. Pengadaan bahan penunjang pelatihan diadakan setelah kegiatan selesai. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Belum Memberikan Kontribusi Dana Untuk Membiayai Kegiatan Kelompok Kerja Penerima DBL. Pembiayaan Kegiatan BERMUTU Dibebankan pada DIPA Rutin LPMP. Penyaluran DBL dari Bank ke Rekening Penerima Terlambat. Persyaratan Administratif Penyaluran DBL Belum Tertib. Masih Terdapat Tutor/Pendamping Guru Pemandu yang Belum Diberdayakan Dalam Kegiatan Rutin Sanggar (Cluster). Terdapat Learning journal mata pelajaran kelas V IPS sama dengan learning journal mata pelajaran kelas IV IPA.

9 Terima Kasih