KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MUKIM dan PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM Di Kabupaten Aceh Jaya Oleh: Drs. Tgk.Anwar Ibrahim (Seurikat Mukim Aceh Jaya) Banda Aceh, 2010.
Advertisements

RAPAT KOORDINASI SISTEM PELAPORAN DANA PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Membangun negara dari desa
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
INOVASI MUSRENA; PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
 Pemikiran untuk Pembentukan Yayasan untuk menujang aktifitas masjid yang semakin mengembang.  Amanat “YAYASAN RAUDHATUL ILMI TAMALANREA”. ......
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
PENYUSUNAN STRATEGI PENGUATAN POKJA
“Bersama Membangun Kemandirian”
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
PROGRAM KERJA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
Kapita Selekta IKA UNS 21 November 2015.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Paparan Profil Kelurahan Sukoharjo
PEREKONOMIAN INDONESIA
SWASEMBADA SWAKARYA SWADAYA (Bulak Baru 2016)
PARTISIPASI PERAN SERTA
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Lembaga-lembaga Suwenti Noberti A Ika Agustina A
DANA GAMPONG (ADG) TRIWULAN II
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Dampak Program CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
POSISI KEPALA SEKOLAH OLEH DR. WIDODO, M.SI.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Community Development 2017
(CALON WALIKOTA BANDA ACEH) (CALON WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH)
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SINERGI IMPLEMENTASI PERKADERAN DI SEKOLAH/MADRASAH MUHAMMADIYAH
Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG Pelatihan Penguatan Kapasitas Kader PKK Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2014

VISI DAN MISI KOTA BANDA ACEH Banda Aceh Model Kota Madani Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik Memperkuat ekonomi kerakyatan Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan budaya Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah public, perlindungan anak dan kelompok marjinal Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota. M I S

Pembinaan Balee Seumeubeut Pembinaan Majelis Taklim BIDANG KEAGAMAAN Pembinaan Hafiz Quran Gampong Syariat Fardhu Kifayah Pembinaan Mesjid Muhtashib Gampong Pembinaan Dai & Daiyah Pembinaan TPA/ TPQ Pembinaan Balee Seumeubeut Pembinaan Majelis Taklim

PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA/ GAMPONG Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Penguatan Kelembagaan Desa Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

BIDANG EKONOMI PUEM (BPM) Fasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong (BPM) PNPM Perkotaan (PU) KUBE (Dinsosnaker) Pemberian Modal Usaha (Baitul Mal) Pemberian Perlengkapan Usaha (Disperindagkop & UKM) PNPM Pesisir (DKPP) UP2K (PKK)

BIDANG PENDIDIKAN Pendataan Anak Putus Sekolah Pendidikan Diniyah Pendidikan Gratis bagi Siswa Kurang Mampu

Peningkatan Peran Posyandu BIDANG KESEHATAN Zona Bebas Asap Rokok Peningkatan Peran Posyandu Pembentukan Kader Jumatik Gampong/ Desa Peningkatan cakupan desa siaga aktif

Terimakasih