HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
Advertisements

PERLINDUNGAN ANAK UU RI NO. 23 TH 2002
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
? HAK AZASI MANUSIA.
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Sekilas UU No. 23 Th Tentang Perlindungan Anak
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Fungsi Informasi Fungsi Hiburan Fungsi Pendidikan
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,
Makna Kebebasan Beragma dan Kepercayaan
Hukum keluarga.
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1.Teka teki silang : Ada 9 soal yang harus dikerjakan. 2.Petunjuk.
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Hak atas Kebebasan Pribadi
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
NO. 62/1958 NO. 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hukum keluarga.
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
Selasa, 8 September 2015 Perlindungan Anak.
Pendidikan Kewarganegaraan
Hak Asasi Manusia.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Pencegahan Perkawinan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Children’s rights By: leony and nicole.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KASUS Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA
X MIA 1 dan X MIA 2 SEMESTER GANJIL
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK-HAK ANAK.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak Asasi Manusia Modul 3 Disusun Oleh SUHARSO
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
HAK ASASI MANUSIA.
Teori konstitusi.
PERKAWINAN CAMPURAN.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
PERLINDUNGAN ANAK Deasy Natalia Paruntu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Transcript presentasi:

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kunci Jawaban HAK SIPIL DAN KEBEBASAN HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA Setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi tanpa kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. HAK ATAS IDENTITAS Memastikan semua anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran. Negara bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis. HAK BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT Setiap anak berhak mengemukakan pendapat dan memperoleh ruang untuk mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. HAK BERPIKIR, BERHATI NURANI DAN BERAGAMA Anak memperoleh ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dengan tetap mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

HAK AKSES INFORMASI YANG LAYAK Anak berhak atas informasi yang layak dan negara menjamin penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak. HAK ATAS PERLINDUNGAN KEHIDUPAN PRIBADI Seorang anak tidak boleh diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut karena akan mengganggu tumbuh kembangnya. HAK BERORGANISASI DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI Anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. HAK PERLINDUNGAN IDENTITAS Negara memastikan adanya sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, atau manipulasi nama, dan menjamin hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN hak atas nama, kewarganegaraan, mengeluarkan pendapat, beragama, berkumpul, memperoleh informasi, dan hak untuk tidak menerima siksaan/perlakuan tidak manusiawi.

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN Contoh : Kepemilikan akte lahir Ketersediaan fasilitas informasi layak anak Adanya forum anak

Pertanyaan-pertanyaan Untuk Analisa Jelaskan masalah dalam kasus tersebut (1 – 2 kalimat) Kondisi ideal (yang seharusnya terjadi) berdasarkan HAK SIPIL DAN KEBEBASAN (2 – 3 kalimat) Alasan mengapa kondisi ideal (poin b) tidak dapat tercapai (3 – 4 kalimat)