KONSEPSI DASAR BIROKRASI Pengertian Klasifikasi Tujuan Manfaat Pespektif Latar Belakang Birokrasi Weber, Hegelian dan Marxis

PENGERTIAN BIROKRASI Secara etimologi, kita mengenal sbb: Biro +Krasi= Meja+Kekuasaan Demo + Krasi = Rakyat + Kekuasaan Tekno= Krasi= Cendikiawan+Kekuasaan Aristo+Krasi = Bangsawan+ Kekuasaan

PENGERTIAN BIROKRASI TALIZIDUHU NDRAHA (2003) Tiga Macam Perkembangan Birokrasi saat ini: Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus). Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah yang buruk (patologi). Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

Pengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) melaksanakan pelayanan publik; (2) pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system): (3) perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan): (4) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi). Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan legitimasi politik.

KLASIFIKASI BIROKRASI Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni: Birokrasi sektor privat (contoh: perusahan swasta, NGO, sekolah swasta, dll) Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dll) Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni: Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen, kementerian negara, dll) Birokrasi negara (eks, Leg, Yudikatif) Didlihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb: Pemerintahan Pusat Pemerintahan Propinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa

TUJUAN BIROKRASI Sejalan dengan tujuan pemerintahan Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional Menjalankan manajemen pemrintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

MANFAAT BIROKRASI Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara

BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRATIF PUBLIK Badan atau Organisasi Pemerintahan yang Melaksanakan Layanan Publik yang Profesional, Efektif, Efisien, dan Produktif. Birokrasi Mesti Melaksanakan Tugas sesuai Aturan, Cepat, Tepat, Mudah, Murah, dan Menghasilkan.

BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF POLITIK Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat), memiliki kewenangan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilitas massa.

BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-sungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partispatif).

LATAR BELAKANG BIROKRASI (PERSPEKTIF TEORI NEGARA, KEBUTUHAN EKONOMI, DAN ORGANISASI) Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire) disebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur Konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. Unsur Deklaratif pengakuan secara defakto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengadalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan terendah (desa). Dalam Teori Kebutuhan Ekonomi (Peter M. Blau dan marshall W. Meyer), dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi) harus ditunjang dengan adanya organisasi atau birokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh perlu tata niaga,regulasi perdagangan yang dikelola secara sisitematis. Dalam Teori Organisasi Modern dan Kelas (Max Webber, Hegel, Marx, dan SC Dube, Fred W. Riggs), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen ideal organisasi modern atau birokrasi serta mekanisme kerja.

BIROKRASI MAX WEBER Max Weber, Sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional, dalam bukunya “The Theory of Social and Economic Organization. 1974. The Free press, New York”. Pemikiran Weber di dorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisonal; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi). Sebelumitu tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah “birokrasi” sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy. 1970. FAP. New York. Selanjunya para pakar (misalnya Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta) mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasi pemerintahan.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Jabtan-jabatan itu disusun dan tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya. Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara kontrak.

KONSEP BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif (merit system). Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabataannya dan sumberdaya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN Warren Bennis (1967) Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan digantikan dengan sistem baru sesuai harapan masyarakat. Lawrence dan Lorch (1967) Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan lingkungan. Heckscher dan Donellon (1994) Bentuk organisasi masa depan adalah “Post Bureaucratic Organization” yang tidak sama dengan birokrasi Weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlu empowering (pemberdayaan) Miftah Thoha (2003) Birokrasi Weberian-diistilahkan sebagai Officialdom atau kerajaan pejabat- memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral) dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1). Birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2).

BIROKRASI HEGELIAN DAN MARXIS “Birokrasi adalah jembatan penghubung antra negara (pemerintah) dengan masyarakatnya”. Karl Marx Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunis, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb Birokrasi dalah negara atau pemerintah itu sendiri Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama), birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI HEGELIAN/MARX MIFTAH THOHA (2003) Birokrasi Hegelian termasuk dalam birokrasi netral. Birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik atau tidak netral.

BIROKRASI DAVID OSBORNE DAN TED GAEBLER (1993) Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut: Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh) Memberi wewenang ketimbang melayani Pemerintah yang kompetitif Digerakan oleh misi bukan aturan Berorientasi hasil bukan masukan Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani diri sendiri Mengahsilkan ketimbang membelanjakan Antisipatif (mencegah daripada mengobati) Desentralisasi ketimbang sentralisasi Pemerintah berorientasi pasar.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI DAVID OSBORNE/TED GAEBLER MIFTAH THOHA (2003) Konsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhi konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau bisnis, sedangkan konsep birokrasi pemerintahan umumnya dipengaruhi konsep Weberian (birokrasi rasional, hirarki dan kaku). Pergeseran paradigma birokrasi pemrintahan ini tidak bisa segera diterapkan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju, kaya, berpendidikan, swasta atau masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara berkembang yang korup dan birokrasinya terlanjur buruk.