Birokrasi Weberian Fernanda putra adela

PENGERTIAN BIROKRASI Tiga macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini (Ndraha, 2003) : Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan (government by bureaus) Birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk (patologi) Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

Birokrasi dalam bahasa Inggris, Bureaucracy,  Bureau (berarti: meja) dan Cratein (berarti: kekuasaan)  adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Fungsi, Peran, dan Kewenangan Birokrasi Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut: melaksanakan pelayanan publik pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system) perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi). Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan legitimasi politik.

KLASIFIKASI BIROKRASI Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni: Birokrasi sektor privat (contoh: perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dll) Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dll) Dilihat sebagai institusi pemerintah, birokrasi terbagi 2 yakni: Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen, kementerian negara, dll) Birokrasi negara (eks, leg, yudikatif) Dilihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb: Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa

TUJUAN BIROKRASI Sejalan dengan tujuan pemerintah Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

MANFAAT BIROKRASI Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepetingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara

Birokrasi dalam Perspektif Administrasi Publik Badan atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan publik yang profesional, efektif, efisien, dan produktif. Birokrasi mesti melaksanakan tugas sesuai aturan, cepat, tepat, mudah, murah, dan menghasilkan.

Birokrasi dalam Perspektif Politik Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepanjangan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat), memiliki kewengan, terlibat dalam perencanaan kebijakan/keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilisasi massa.

Birokrasi dalam Perspektif Pemerintahan Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partispatif).

Latar Belakang Birokrasi (Perspektif Teori Negara) Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire  unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. Unsur deklaratif meliputi pengakuan secara defacto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan mengandalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan yang terendah (desa).

Perspektif Teori Organisasi Tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila ditopang dengan adanya instrumen birokrasi dan mekanisme kerja. Max Webber dalam buku Perspektif Perilaku Birokrasi (Miftah Thoha, 1991); SC Dube dan Fred W. Riggs dalam buku Elite dan Modernisasi (1989); Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, dalam buku Birokrasi dalam Masyarakat Modern, (2000)

BIROKRASI MAX WEBER Max Weber, dalam bukunya ”the theory of social and economic organization (1974) mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional, Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisional; (2) otoritas kharismatik; (3) otoritas legal rasional (birokrasi); Selanjutnya Fred Kramer (Thoha, 1991) mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasi pemerintahan.

KONSEPSI BIROKRASI RASIONAL MAX WEBER Individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya; Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya; Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, ideal melalui ujian kompetitif; 6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu; 7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif (merit system); 8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga; 9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN Warren Benis (1967) Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan masyarakat. Lawrence dan Lorch (1967) Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu jika ingin survive birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan David Bheetham (1975) Birokrasi Weber memiliki ciri-ciri pokok (1) instrumen teknis; (2) kekuatan independen; (3) dapat keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya cenderung dari kelas sosial partikular (parpol, misalnya)

Heckscher dan Donellon (1994) bentuk organisasi masa depan adalah “post bureaucratic organization” yang tidak sama dengan birokrasi weberian. Powering (kekuasaan) bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlu empowering (pemberdayaan) Miftah Thoha (2003) Birokrasi weberian --diistilahkan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat– memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral) dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasi yang netral bisa dilihat pada poin (1) birokrasi politis dapat dilihat pada poin (2) dan (3)