PERTEMUAN 5.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
Pertemuan Ke empat… APBD.
BAB 3 KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN FISKAL
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Pertemuan 5 APBN & APBD.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
BAB IV Lanjutan.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
department of public administration
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
APBN DAN APBD.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Kardina Tria Lestari A
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
department of public administration
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Selvia Nurindah Sari JP081280
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
A P B N.
BIAYA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PUBLIK
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

PERTEMUAN 5

Pengertian APBN APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

Pengertian APBD APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun.

Tujuan Penyusunan APBN Mengatur pembelanjaan negara dari penerimaan yang direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

Tujuan Penyusunan APBD APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan daerah dari penerimaan yang direncanakan suoaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

Fungsi APBN & APBD Fungsi Otorisasi Fungsi Perencanaan Fungsi Pengawasan Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi

Penyusunan APBN Pada saat APBN disusun setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Sumber ketidakpastian itu antara lain harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku buinga, nilai tukar rupiah terhadap Dollar. Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi atas sumber ketidakpastian tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN.

Tujuan Perubahan Format & Fomat Baru APBN Sejak tahun 2003 Indonesia tidak menggunakan konsep anggaran berimbang tetapi menggunakan konsep anggaran surplus/defisit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan meningkatkan keterkaitan antara keluaran dan hasil. Selain itu perubahan format anggaran juga untuk klasifiikasi yang digunakan secara internasional.

Lanjutan… Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 format APBN yang baru mengalami perubahan dari T-account menjadi I-account. Sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya.

Komposisi APBN Pendapatan negara dan hibah: Penerimaan Dalan Negeri : Penerimaan non migas : Pajak Bea Masuk Cukai Retribusi Penerimaan Non Migas : Keuntungan perusahaan negara Denda atau sita Pencetakan uang Pinjaman Sumbangan &hibah Penyelenggaraan undian berhadiah Penerimaan Hibah

Lanjutan … 2. Belanja Negara : 3. Dana Perimbangan : Belanja Pemerintah Pusat Belanja untuk Daerah 3. Dana Perimbangan : Dana bagi hasil : Pajak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dana alokasi umum Dana alokasi khusus 4. Surplus/Defisit Anggaran 5. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian 6. Pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran daerah Penerimaan pinjaman daerah Dana cadangan daerah Hasil penjualan kekayaan daerah ang dipisahkan