Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si

LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
KONSEP DAN HAKEKAT PERUNDANG UNDANGAN NASIONAL
RAPAT SEMESTERAN DAN KENAIKAN KELAS PERCEPATAN 2014 – 2015
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hubungan Antar Pemerintahan
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
KONFLIK HUKUM M. HAMIDI MASYKUR. PRAKTIK: KONFLIK HUKUM HARAPAN/IDEAL: TIDAK ADANYA KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DIATASI DENGAN AZAS HUKUM DALAM SISTEM.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
PERATURAN PERUSAHAAN PENGERTIAN :
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH