Hirarki per-UU UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH KEP/PERMENKES

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APOTIK TATA CARA PENDIRIAN APOTIK STANDAR PELAYANAN APOTIK
Advertisements

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN
PEDOMAN PENGOBATAN RASIONAL DAN OBAT GENERIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
PENDIRIAN APOTIK Manajemen Farmasi Komunitas USB, 2009.
Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
ASPEK HUKUM PROFESI APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
LATAR BELAKANG : ANAK – ASET BANGSA MEMERLUKAN PERLINDUNGAN DARI PAPARAN MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BAGI KESEHATAN PEMERIKSAAN BBPOM SURABAYA.
KONSUMEN DAN OBAT PALSU
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Aplikasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dalam Industri
Sosialisasi Pendaftaran Pangan Olahan
TAHAP AKREDITASI 1966 –Juni 2011 : 653 dari 1523 RS telah menjalani
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
ASPEK HUKUM PRAKTEK KEPERAWATAN PROFESIONAL
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
ELIZA CHANDRADEWI ARIUS, Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Besar Farmasi PT. Indofarma Global Medika Cabang Semarang dengan Apotek di Ambarawa.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
MANAJEMEN FARMASI I PENGELOLAAN RESEP DI APOTEK
PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes
RESEP DAN SALINAN RESEP
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
Oleh : Dra Isna’ Assaratun MSc, Apt
Materi Kuliah Obat Tradisional Oleh Dra. Amyelli
DI BIDANG OBAT TRADISIONAL
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN TENTANG PERAPOTEKAN
Dr. Rasmi Zakiah Oktarlina Bagian Farmasi Fakultas Kedokteran – UNILA dr. Rasmi Zakiah Oktarlina Bagian Farmasi Fakultas Kedokteran – UNILA 1.
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Up Date Terbaru Peraturan
TATA CARA PERIZINAN APOTEK & TOKO OBAT
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
PENGGOLONGAN OBAT MENURUT UNDANG-UNDANG
Peraturan Perundang-undangan
HUBUNGAN DOKTER-APOTEKER-PASIEN SERTA UU KEFARMASIAN TENTANG OBAT
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESEHATAN
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Aspek Hukum Pelayanan Farmasi Online (e-Farmasi)
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

Hirarki per-UU UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH KEP/PERMENKES KEPMEN lain KEPJAGUNG

Undang-Undang UU Obat Keras (St. No. 419 tgl 22 des 1949) UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 7 1996 Pangan 5 1997 Psikotropika 22 Narkotika 8 1999 Perlindungan Konsumen 29 2004 Praktik Kedokteran 35 2009 36 44 Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah PP no. 20 tn 1962 ttg Lafal Sumpah/ Janji Apoteker 26 1965 Apotik 25 1980 Perubahan atas PP no 26/1965 ttg Apotik 41 1990 Masa Bakti Apoteker 32 1996 Tenaga Kesehatan 3 1997 Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol 72 1998 Pengamanan Sed. Farmasi dan Alkes 69 1999 Label dan Iklan Pangan 28 2004 Keamanan, Mutu dan gizi pangan 51 2009 Pekerjaan Kefarmasian

Pengelolaan dan Perijinan Apotik 244 /Menkes/Per/ V/ 1990 * Reglement D.V.G.(St.1882 No.97, sebagaimana dirobah terakhir menurut St. 1949 No.228) tentang Menjalankan Peracikan Obat * Permenkes : 26 /Menkes/PER/ I/ 1981 Pengelolaan dan Perijinan Apotik 244 /Menkes/Per/ V/ 1990 Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik 919 X/ 1993 Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep 922 924 Daftar Obat Wajib Apotik No.2 284 III 2007 Apotek Rakyat

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 278 /Menkes/SK/ V 1981 APOTIK Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 278 /Menkes/SK/ V 1981 Persyaratan Apotik 279 Ketentuan dan Tatacara Perizinan Apotik 280 Ketentuan dan Tatacara Pengelolaan Apotik 347 VII 1990 Obat Wajib Apotik 1176 X 1999 Daftar OWA no 3 1332 2002 Perubh. Permenkes 922/1993 ttg Ketentuan & Tatacara Pemberian Ijin apotek 1027 IX 2004 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Surat Edaran Dirjen POM No. 336/SE/77 tgl 4 mei 1977 Ttg Salinan resep narkotika

Narkotika & Psikotropika Permenkes 28 /Menkes/PER/ I/ 1978 ttg Penyimpanan Narkotika 688 VII/ 1997 Peredaran Psikotropika

Obat Tradisional Permenkes 246 /Menkes/Per/ V/ 1990 Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradicional 760 /MEN.KES/PER/ IX/ 1992 Fitofarmaka Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 397b /MEN.KES/SK/ VII 1991 Larangan Beredar Obat Tradisional Yang Tidak Terdaftar 761 /MENKES/SK/ IX 1992 Pedoman Fitofarmaka 661 1994 Persyaratan OT Keputusan Dirjen POM no. 06605/D/SK/X/84 Tatacara Produksi OT Dari Bahan Alam Dalam sediaan Bentuk Kapsul atau tablet Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.00.05.4. 2411 2004 Ketentuan pengelompokan dan penandaan obat bahan alam indonesia HK.00.05.41.1384 2005 Kriteria dan tatalaksana pendaftaran OT, OHT dan Fitofarmaka

Obat 917 /Menkes/Per/ X/ 1993 Wajib Daftar Obat Jadi 925 Permenkes : 917 /Menkes/Per/ X/ 1993 Wajib Daftar Obat Jadi 925 Daftar Perubahan Golongan Obat No.1 949 VI 2000 Registrasi Obat Jadi 988 VIII 2004 Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat

Obat Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 2380 A/SK/ VI 83 Tanda Khusus OB dan OBT 02396 VIII 86 Tanda khusus Obat Keras Daftar G 242 /MEN.KES/SK/ V 1990 Wajib Daftar Obat Jadi 068 /Menkes/SK/ II 2006 Pedoman pelaks Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat 069 Pencantuman HET Pada Label Obat PO.00.04.5.00.00327 1994 Bentuk dan Tatacara Pemberian Stiker Pendaftaran pd OT asing Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.00.05.3.02706 2002 Promosi obat HK.00.05.23. 1950 2003 Kriteria dan tatalaksana registrasi obat

PENGECER no. 167/Kab/B.VIII/ 1972 ttg Pedagang Eceran Obat Permenkes no. 167/Kab/B.VIII/ 1972 ttg Pedagang Eceran Obat Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no. 1331 /Menkes/SK/ X 2002 ttg Perubahan atas Permenkes 167/1972 ttg Pedagang Eceran Obat 983 VIII 2004 ttg Pedoman penyelenggaraan Warung Obat Desa

RUMAH SAKIT Permenkes 159b /Men.Kes/Per/ II/ 1988 Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 085 /MENKES/PER/ I 1989 Kewajiban menulis resep dan atau menggunakan Obat Generis di RS Pemerintah 436 /MENKES/SK/ VI 1993 Berlakunya standar Pelayanan RS dan stándar Pelayanan Medis di RS 1197 /Menkes/SK/ X 2004 Standar Pelayanan farmasi di RS

Industri Farmasi Permenkes 246 V/ 1990 Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K 43 /Menkes/SK/ II 1988 Pedoman CPOB 245 V 1990 Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Ijin Usaha Industri Farmasi 659 /MENKES/SK/ X 1991 CPOTB 1799 /Menkes/Per/ XII 2010 Industri Farmasi

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K MAKANAN Permenkes = P P no 76 /MEN.KES/PER/ XII/ 75 ttg Ketentuan Peredaran dan Penandaan Susu Kental Manis 329 Produksi dan Peredaran Makanan 86 IV/ 77 Minuman Keras 59 II/ 1982 Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yg Tdk Terdaftar Pada DepKes 180 1985 Makanan Daluwarsa 208 Pemanis Buatan 240 /Men.Kes/Per/ V/ 85 Pengganti Air Susu Ibu 722 IX/ 88 Bahan Tambahan Makanan 382 VI/ 1989 Pendaftaran Makanan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) = K K no 23 /MEN.KES/SK/ I/ 1978 ttg Pedoman Cara Produksi Yang Baik untuk Makanan. Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan, Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan makanan RI tahun 2004.