Reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia

Anggota kelompok 8 Jeffri sianipar 105030100111069 Whisnu Yudha C 135030101111037 Betty Dyah 135030101111039 Enggar niko 135030101111040 Ardika wasis 135030107111033

Reformasi Sistem Pemerintahan Reformasi  merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Penyebab Terjadinya Reformasi Sistem pemerintahan indonesia Penyebab utamanya adalah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikian oleh Wakil Presiden Dr.Ir.Bj.Habibie. Berhentinya Soeharto karena tak adanya kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

faktor-faktor lain penyebab munculnya reformasi: Krisis Politik Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pada UUD 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun pada dasarnya secara de jure kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, tetapi secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Sebagian anggota DPR itu diangkat berdasarkan hubungan kekeluargaan (nepotisme)

Krisis Hukum Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum. Misalnya pada pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, lembaga pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim-hakim harus melayani kehendak penguasa.

Krisis Ekonomi Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga memengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut.

Orang-Orang Penting yang mempengaruhi pada Era Reformasi Soeharto Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia dan merupakan presiden dengan masa jabatan terlama, beliau terkenal dengan sistem pemerintahan masa orde barunya yang akhirnya runtuh pada tahun 1998 dan digantikan dengan sistem pemerintahan masa reformasi yang diikuti dengan pengunduran diri Soeharto.

Mahasiswa Tak dapat dipungkiri, peran mahasiswa saat itu sangatlah besar dalam pembentukan sistem pemerintahan reformasi yang manggantikan sistem pemerintahan pada masa orde baru. Saat itu mahasiswa melakukan unjuk rasa berskala nasional yang akhirnya diikuti oleh pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan terlahirnya era reformasi.

Presiden Bj Habibie Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, peristiwa bersejarah ini disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, akhirnya Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah pemerintahan B.J. Habibie

Presiden Gusdur ( Abdurahman Wahid ) Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya

Presiden Megawati Soekarnoputri Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla

Sistematika Pelaksanaan UU 1945 pada Masa Orde Reformasi Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia

Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.

Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi: mengutamakan musyawarah mufakat Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negara Tidak memaksakan kehendak pada orang lain Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur

Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan Penegakan kedaulatan rakyar dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Penghormatan kepada beragam asas, cirri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia

Keunggulan dan Kekurangan pada Era Reformasi A. Kelebihan 1.Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan; 2. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan (walaupun masih banyak kendala); 3. Demokrasi yang lebih terbuka; 4. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi (sebelumnya dikuasai kroni Suharto).

B. Kekurangan 1. Masyarakat yang terlalu bebas, dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas- bebasnya. Akibatnya : banyak demo yang berakhir rusuh, pilkada yang berakhirrusuh; 2. Kebangkitan ormas-ormas  radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintah yang tidaktegas; 3. Mulai ditinggalkannya program- program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada pangan, yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang.

Kesimpulan Munculnya reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia, ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto, dan  adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total, peristiwa Trisakti yang menyebabkan presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian untuk menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat tersebut, ada beberapa hal yang di keluarkan yakni; kebijakan dari B.J Habibie dikeluarkannya ketetapan MPR dan Tap MPR dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 setelah dilaksanakannya Amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Pelaksanaan demokrasi didasari atas nilai-nilai yang terkandumg dalam pancasila. Sistem pemerintahan pada masa orde reformasi mulai diatur dalam UU dan ataupun UUD 1945.

Thanks for your attantion