PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
PENYEHATAN LINGKUNGAN
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Lokakarya Exit Strategy dan Pembelajaran Waspola Facility
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
MDG’s (Millenium Development Goals)
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
Materi Peraturan Pemerintah No
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
Bahan tayang 3-4 Mei.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Pelatihan Perencanaan Teknis Terinci (DED)
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Transcript presentasi:

PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Djoko Kirmanto Menteri Pekerjaan Umum KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 29-31 Maret 2010

ISU STRATEGIS AIR MINUM & SANITASI DI INDONESIA Isu Lingkungan: Daya dukung air baku semakin terbatas akibat pengelolaan tangkapan air kurang baik, pencemaran domestik dan industri dan eksploitasi sumber air daya air yang berlebihan 2. Isu Pelayanan Air Minum dan Sanitasi: Cakupan pelayanan air minum masih rendah (Nasional 24 % : Perkotaan 45 % & Perdesaan 10 %) Tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi (Nasional 37 %) dan tekanan air di jaringan distribusi masih rendah Akses prasarana dan sarana sanitasi dasar mencapai 78,86 % (perkotaan 90,03 % dan perdesaan 68,29 %) yang layak hanya 53,33 % (perkotaan 72,29 % dan 35,39 %) (Data BPS, 2009)

ISU STRATEGIS AIR MINUM & SANITASI DI INDONESIA 3. Isu Daya Saing: Ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang sesuai dengan standar teknis dan non teknis tentunya akan meningkatkan daya saing kota itu sendiri Kapasitas kelembagaan terkait penyelenggaraan SPAM dan sanitasi masih perlu ditingkatkan Kesulitan pendanaan untuk pengembangan, operasional, dan pemeliharaan SPAM dan PS sanitasi karena rendahnya tarif dan tingginya beban utang PDAM Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal

SALING KETERKAITAN ANTAR TUJUAN MDGs Mencapai salah satu Tujuan (7) -- mendekatkan pencapaian Tujuan lain (1, 4 & 5) Menanggulangi kemiskinan & kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian balita Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup Target 2 Tujuan 7 : - Kebijakan pembangunan berwawasan LH & pemulihan kerusakan lingkungan - Akses air bersih bagi semua lapisan masyarakat Perbaikan kehidupan masy. Di kawasan kumuh

PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS’ (MDG’S) Penurunan sebesar separuh proporsi jumlah penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. Pelayanan air minum pada tahun 2015 (Perpipaan dan Non Perpipaan) meningkat menjadi 80%, yaitu 87% di perkotaan dan 72% di perdesaan Pelayanan sanitasi pada tahun 2015 yaitu 71,58 % (80 % di perdesaan dan 70 % di perkotaan)

STRATEGI TERPADU PENGEMBANGAN SPAM & SANITASI Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan pola pembiayaan Perkuatan kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan jaminan dan kualitas air baku Peningkatan peran serta masyarakat

RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN SPAM non cost-recovery dilaksanakan dalam bentuk : Fasilitasi pengembangan SPAM (unit air baku dan unit produksi) pada IKK, kawasan perbatasan/pulau terdepan, kawasan tertinggal (kawasan kumuh, kawasan nelayan, dan ibu kota kabupaten pemekaran), Fasilitasi pengembangan SPAM bagi desa rawan air melalui pemicuan perubahan perilaku menjadi hidup bersih dan sehat, pembangunan modal sosial, capacity building bagi masyarakat, serta pembangunan dan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat, Pengembangan SPAM skala kecil (perdesaan) pembiayaannya didorong melalui DAK. cost recovery (Kawasan Perkotaan) dilaksanakan dalam bentuk: Fasilitasi penyediaan air baku untuk air minum melalui kerjasama dengan Ditjen SDA. Fasilitasi Penyediaan Air Minum (PDAM) di kawasan strategis (PKN, PKW, PKSN, KA, dll) dengan pendanaan melalui Perbankan, Pemda/PDAM, serta KPS.

PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI Program Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan melalui Pembiayaan Pinjaman Bank Nasional Program ini hanya dapat diikuti oleh PDAM yang memiliki kinerja sehat dan menerapkan tarif FCR, serta PDAM yang telah mengikuti program restrukturisasi utang dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Peraturan Presiden No 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Suku Bunga oleh Pemerintah Pusat PMK Nomor 229/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 tahun 2009 tentang Pedoman Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM Peran Pemerintah Pusat dalam mendukung pinjaman PDAM pada Perbankan Nasional yang mendapatkan jaminan dan subsidi bunga adalah: Fasilitasi penyiapan proposal pengembangan SPAM PDAM pada Perbankan Nasional. Dukungan Ketersediaan Air Baku

PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI Program Dana Insentif Program ini merupakan penghargaan yang diberikan bagi PDAM yang melunasi utangnya atau membayar utangnya secara lancar. Dana insentif tersebut dipergunakan untuk pengembangan jaringan distribusi khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Dari program ini akan ditingkatkan pelayanan air minum bagi MBR, sebanyak ± 1 (satu) juta jiwa (200.000 SR) yang tersebar di 29 Kota (PDAM)

PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI Program Hibah Air Minum Program ini merupakan upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based. Hibah Air Minum dimaksudkan juga sebagai insentif bagi pemerintah daerah, yang melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya. Pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan penyertaan modal atau penerusan hibah dari pemerintah daerah kepada PDAM, dan selanjutnya PDAM membangun SR. Pembangunan SR diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Dana hibah dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah adanya verifikasi oleh Tim Verifikasi mengenai kinerja pelayanan SR selama 2 (dua) bulan kepada pelanggan yang menjadi sasaran untuk program ini. Hingga saat ini pencapaian Alokasi Dana Program Hibah Air Minum telah diprogramkan bagi 22 (duapuluh dua) kabupaten/kota di Indonesia, dan akan terus dikembangkan bagi Pemda yang berminat mengikuti program ini hingga akhir tahun 2014.

4. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 4. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat a. Program PAMSIMAS Perubahan perilaku hidup bersih Peningkatan kapasitas kebutuhan masyarakat Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi Dilaksanakan di 4000 - 5000 desa di 110 Kab./Kota 15 Propinsi b. DAK air minum dan sanitasi Program prioritas pemerintah (MBR) Didanai melalui DAK Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan oleh fasilitator (sanimas) Pembangunan air minum dan sanitasi sederhana berbasis masyarakat

5. Program percepatan sanitasi PROGRAM PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI 5. Program percepatan sanitasi Kegiatan kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan seperti lokakarya nasional dan roadshow nasional. Persiapan kaderisasi fasilitator Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Penyusunan memorandum program Implementasi Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan

Terima Kasih