Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Advertisements

Perancangan Peraturan Negara
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
FPT PO PPAA 2014.
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
Alur dan Prosedur Amandemen PDKK. Alur 18 April25 April2 Mei9 Mei11 Mei16 Mei23 Mei Jenis RapatSidang Istimewa FORBAMA 1 Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) 1.
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Penyusunan Renja Perubahan
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD BADAN LEGISLASI 2010.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
RENSTRA MPP
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
Metode-Metode Benchmarking
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
TEHNIK BERSIDANG BY : Nursyamsu
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
Sidang Lembaga Kemahasiswaan: Perspektif Teoritik
Aktualisasi Nilai Nilai pancasila dalam proses legislasi
Oleh : TAUFIQ ARRAHMAN, S.Pd.
KeluargaMahasiswaITB Kongres KM ITB 2009/2010. Road to GBHP Kongres KM ITB
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
HUKUM TATA NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Universitas Padjadjaran
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
Diklat Legal Drafting, 16 April 2016
KARYA TULIS ILMIAH Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
AGENDA DISKUSI POK KEBIJAKAN
Bappeda Kota Surakarta
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
Presiden dan DPR.
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Terbentuknya NKRI Pengesahan uud 1945 & pemilihan presiden dan wakil presiden oleh INDARTI.
Fungsi, Wewenang, dan Hak
VISI MISI & PROGRAM KERJA
Sejarah Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
SIDANG DAN TEKNIK PERSIDANGAN
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
Aspirasi Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
TEKNIK PERSIDANGAN Pengantar Musyawarah Anggota
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
Transcript presentasi:

Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI

Menimbang MUSMA tahun 2013 tidak selesai dalam satu tahun kepengurusan. Kebutuhan akan dasar hukum baru (AD/ART MM FE UI) adalah esensial bagi semua pihak. Pelanggaran tata tertib pasal 7 yang menyatakan bahwa “agenda sidang MUSMA adalah membahas hasil rancangan AD/ART MM FE UI yang dirumuskan oleh tim perumus”

Menimbang Inkonsistensi dalam tubuh tim perumus. Menyepakati rumusan namun ikut menyepakati perubahan pasal di hari H sidang MUSMA MUSMA berlarut menyebabkan animo peserta fluktuatif, berpotensi tidak representatif.

Mengajukan Mengadopsi mekanisme Forum Mahasiswa (FORMA) seperti yang dilakukan pada pembahasan UUD IKM UI di tingkat Universitas

Apa itu FORMA? Forma adalah miniatur dari Musyawarah Mahasiswa dalam proses penyusunan AD/ART MM FE UI 2014.

Siapa saja dalam FORMA? FORMA Perwakilan BEM Perwakilan Setiap Badan Otonom Perwakilan Setiap Badan Semi Otonom Anggota BPM

Bagaimana Mekanismenya? MUSMA mengesahkan mekanisme FORMA (Step I) Anggota FORMA merumuskan AD/ART MM FE UI 2013 (Step II) Fase review AD/ART MM FE UI 2014 (Step III) MUSMA mengesahkan AD/ART MM FE UI 2014

Step I Pengesahan mekanisme FORMA diharapkan dapat dilakukan pada MUSMA I ini. Keputusan anggota FORMA diputuskan hari ini.

STEP II FORMA diberikan waktu selama 2 bulan untuk merumuskan AD/ART MM FE UI baru. Pertemuan dilaksanakan selama 2 minggu sekali. Usulan publik terkait AD/ART disampaikan melalui Anggota FORMA. Output : Rancangan AD/ART MM FE UI 2014

STEP III FORMA melakukan publikasi atas Rancangan AD/ART MM FE UI 2014 Publik diberikan waktu 7x24 jam (1 minggu) untuk melakukan review atas AD/ART MM FE UI FORMA memberikan jawaban dan pertimbangan atas review publik AD/ART MM FE UI 2014.

STEP IV MUSMA Jilid II 2014 dilaksanakan untuk mengesahkan AD/ART MM FE UI 2014.