BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM KEPEGAWAIAN.
Advertisements

KETENTUAN TENTANG DOSEN
PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011 dan Permendikbud No. 7 Tahun 2013 Oleh : Pembantu Rektor II Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Oleh : Pembantu Rektor.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
DISIPLIN PEGAWAI BIDANG II.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Universitas Brawijaya
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Manajemen Umum Kepegawaian
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pustakawan dan perpustakaan
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
PANGKAT DAN JABATAN.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
PENEMPATAN DAN PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Universitas Brawijaya
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER

2 Pangkat Jabatan 2

 Pangkat (Penggajian) Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian  Jabatan (Kompetensi) Kedudukan yang menunjukkan tugas – tanggung jabwab – wewenang – dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara 3

 Jabatan Administrasi Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan  Jabatan Fungsional Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 4

5 Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dengan pola alur karier secara vertikal, horizontal, dan diagonal

6  Kedudukan dlm org jelas  Penilaian prestasi obyektif & terukur  Tgs – t.jwb – wewenang – hak jabatan jelas  Belenggu budaya org/ perilaku kerja  Masih dipandang sbg jabatan alternatif  Diminati sekedar utk memperpanjang bup

7

8 Alur Vertikal dengan diberikan peluang u/ diangkat dalam js ( perpindahan diagonal ) sesuai dengan kompetensinya baik  kompetensi dasar  kompetensi bidang

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL orang Jumlah Pejabat Fungsional Umum = orang dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana Struktural Fungsional Fungsional Umum = orang = orang = orang 9

JUMLAH PNS MENURUT JENIS JABATAN FUNGSIONAL NOJABATAN FUNGSIONAL JUMLAH 1Tenaga Pendidik/Guru Tenaga Medis Tenaga Paramedis Dosen/Guru Besar Lainnya TOTAL

PNS yang menduduki Jabatan Administrasi untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional SLTA Diploma Sarjana Pasca Sarjana 11

Sekian dan terima kasih selamat berkarya Sekian dan terima kasih selamat berkarya 12