Jürgen Habermas (18 Juni, 1929, Düsseldorf)18 Juni1929Düsseldorf

filsuffilsuf dan sosiolog yang berada di dalam tradisi Critical Theory dan pragmatisme Amerika. Paling dikenal dengan sebuah konsep ruang publik yang didasarkan pada teori dan praktek 'aksi komunikatif'.sosiolog Critical Theorypragmatismeruang publik Karya-karyanya diberi label Neo-Marxisme,Neo-Marxisme terfokus pada dasar-dasar pembentukan teori sosial dan epistemologi,teori sosialepistemologi analisa kapitalisme di masyarakat industrial dan demokratis; kepastian hukum di dalam konteks evolusi sosiobudaya; dan politik kontemporer, terutama terjadi di Jerman.kapitalismeindustrial demokratiskepastian hukumsosiobudayapolitikJerman Dia mengembangkan sistem teori yang diabdikan untuk menunjukkan kemungkinan penalaran, emansipasi dan komunikasi logis-kritis yang terdapat di dalam institusi liberal modern emansipasiliberal

Figure 1. Elements of governance as a process of interaction

Konsep warga negara kembali muncul dalam kaitannya dengan administrasi modern dari perkembangan teori Birokrasi klasik Table 2. 2: Characteristics of changing public management paradigms Sumber : Michael Hess and David Adams (2007) BureaucracyNPMCommunity Interface Theorylegal rational authority public choice Deliberative democracy Orientationproceduresmarketsociety Organisational Structure Silohub and spokesnetworks Aimstatusefficiencyco-production Knowledge Type centralised authoritative Expert positivist local constructivist Languagerulesnumbershistories CapitalPoliticaleconomicSocial Peopletaxpayersconsumers customers participants in communities.

Third Way Values Keadilan (equality) Perlindungan terhadap mereka yang lemah Kebebasan sebagai otonomi Tidak ada hak tanpa tanggung jawab Tidak ada otoritas tanpa demokarsi Pluralisme kosmopolitan Konservatisme filosofis

Kritik Terhadap The Third Way Diam terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan dan kekuasaan Lebih merupakan rasionalisasi kompromi politik antar golongan kiri dan golongan kanan dimana pihak kiri bergerak lebih dekat ke kanan

NPM Model 4: Public Service Orientation A major concern with service quality Reflection of users than customers Stress on the development of societal learning Stress on securing on participation and accountability Perhatian utama dengan kwalitas pelayanan Cerminan para penguna dibanding pelanggan Penekanan pada pengembangan ttg pembelajaran masyarakat Penekanan atas pengamanan pada tanggung-jawab dan keikutsertaan

perkembangan paradigma administrasi publik PARADIGM INDIKATOR OLD PUBLIC ADMINISTRATION NEW PUBLIC MANAGEMENT NEW PUBLIC SERVICE Provider BirokrasiBirokrasi atau institusi lain PurposesBirokrasi dan masyarakat Masyarakat / konsumen Masyarakat / warga PerformanceTupoksi BirokrasiMenekankan pada fungsi Akuntabilitas / transparansi ValuesEfektivitas dan efisiensi Efektivitas, efisiensi, dan ekonomis Efektivitas, efisiensi, demokrasi, partisipasi

Dimensi Kualitas Pelayanan dan Indikatornya Product DimensionsService DimensionsSERVQUAL Dimensions PerformanceTimeTangibles FeaturesTimelinessReliability CompletenessResponsiveness ConformanceCourtesyCompetence DurabilityConsistencyCourtesy Service abilityAccessibility & convenience Credibility AestheticsAccuracySecurity PerceivedResponsivenessAccess QualityCommunication Understanding the customer Source : Denhardt & Denhardt (2003)

Pengertian pelayanan prima Kegiatan membantu, menyiapkan, mengurus, dan menyediakan kebutuhan publik dalam bentuk barang ataupun jasa secara memuaskan Service quality can mean as activity of supporting, preparing, managing, and providing public requirement in the form of goods and or service by satisfying

MENGUKUR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROVIDERCITIZENS SERVICE QUALITY STANDART PELAYANAN (SPM) INDEKS KEPUASAN (IKM) KUALITAS PELAYANAN (PELAYANAN PRIMA)

Beberapa regulasi menyangkut kualitas pelayanan publik – Kepmenpan Nomor: Kep/25/Menpan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah – Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal – Permenpan Nomor: Per/20/Menpan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik – Permenpan Nomor: Per/25/Menpan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. – Permenpan Nomor: Per/26/Menpan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi antar Kabupaten/Kota – Pergub Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. – Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Barang dan jasa sebagai produk layanan Esensinya terdiri daribarang publik (public goods) dan barang privat (private goods) Istilah goods tidak hanya bersifat tangible tetapi juga bersifat intangible (service)

Beberapa prinsip UU No 25 Tahun 2009 (I) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pembina pelayanan publik terdiri atas: a. pimpinan lembaga negara di tingkat pusat b. gubernur pada tingkat provinsi; c. bupati pada tingkat kabupaten; dan d. walikota pada tingkat kota.