Kajian FERTILITAS Dan pertumbuhan PENDUDUK BENGKULU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Advertisements

Laju Pertumbuhan Penduduk
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
BPS BKKBN DEPKES ORC MACRO
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PADA KEGIATAN ORIENTASI CPNS TAHUN 2010
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012
PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO modul ke 1
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Pengangguran dan Inflasi
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
POPULASI & PEMBANGUNAN
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KB
Asisten Pemerintahan dan Kesra
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
MASALAH PEMBANGUNAN MANUSIA: KEPENDUDUKAN
Kondisi Kemiskinan.
Data dan Informasi dalam Perencanaan
KELOMPOK 10 ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DAFTAR ISI DATA A B TEORI A B ANALISIS A B c KESIMPULAN.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN CARA PENANGGULANGANNYA
Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
PENDUDUK & KETENAGAKERJAAN
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAMBI
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
MASALAH KEPENDUDUKAN DAN PEMECAHANNYA
oleh : EMAN SULAIMAN, ST, MM
Determinan Keinginan Mempunyai Anak Lagi (Analisis SDKI Tahun 2012)
KONDISI PENDUDUK INDONESIA
Chapter 6 Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi : Penyebab, Konsekuensi dan Kontroversi oleh : Arif Rahman H Armand Walay Asril.
KEPENDUDUKAN-DEMOGRAFI
Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi
Urbanisasi dan Migrasi
TUJUAN PEMBELAJARAN SISWA MAMPU :
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
PERTUMUHAN EKONOMI DAN PENENGGULANGAN KEMISKINAN
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan Ekonomi.
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI.
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Isu-Isu Terkini Kependudukan
PERTEMUAN 4.
Perkembangan Perekonomian Indonesia Setelah Krisis Moneter
Kebijakan Kependudukan dan Perekonomian (II)
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat.
Masalah Kependudukan dan Pembangunan (II)
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN. 1. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 11. HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN OVERVIEW.
Masalah Kependudukan dan Pembangunan (II)
Kebijakan Kependudukan dan Perekonomian (II)
Pertemuan 10 Pembangunan Ekonomi Daerah
Negara Maju dan Berkembang
MAHASISWA PEDULI KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN DAN DEMOGRAFI
Transcript presentasi:

Kajian FERTILITAS Dan pertumbuhan PENDUDUK BENGKULU Heri Sunaryanto, Ph.D. KOALISI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

Masalah LPP Bengkulu lebih tinggi dari rata-rata LPP nasional yaitu 1,69 persen dibanding 1,49 persen (Sensus 2010). TFR Bengkulu meningkat dari 2,3 pada 2000 menjadi 2,5 dimana TFR tsb lebih tinggi dari rata-rata TFR nasional yaitu 2,23 (Sensus 2010) Permasalahan: Permasalahan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah mengapa LPP dan TFR penduduk Bengkulu masih relatif tinggi dibandingkan dengan LPP dan TFR Indonesia? Faktor sosial-demografi apa saja yang berkontribusi terhadap angka fertilitas di provinsi Bengkulu ? Bagaimana dampak tingginya angka fertilitas terhadap pembangunan dan pengembangan kualitas SDM.

Tujuan kajian: Menganalisis tren perkembangan Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Fertilitas penduduk Bengkulu. Menganalisis faktor-faktor sosial-demografi yang berhubungan dengan fertilitas di Bengkulu. Manganalisis dampak fertilitas terhadap pengembangan kualitas SDM di Bengkulu Memberikan rekomendasi kebijakan terhadap upaya pengendalian Fertlitas kepada BKKBN provinsi Bengkulu .

Data Yang digunakan Data hasil Sensus Penduduk Data hasil SDKI 2007 Data hasil Survey Mini BKKBN Bengkulu Data-data dari hasil kajian para ahli

Teori fertilitas Teori Transisi Demografi Teori Sosiologi Fertilitas Menjelaskan hubungan laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat pembangungan (level of modernisation) (Hugo, et.al, 1987). Teori Sosiologi Fertilitas pentingnya norma-norma yang dianut oleh masyarakat yaitu yaitu norma tentang besarnya keluarga. Selanjutnya norma-norma tentang besarnya keluarga di pengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi. (Freedman, 1962) Teori Ekonomi Fertilitas Teori perilaku konsumen (theory of consumer behaviour) mengasumsikan bahwa anak dianggap sebagai suatu jenis barang konsumsi dimana anak dianggap sebagai aset atau investasi untuk menggarap lahan sebagai sandaran hidup dan atau tabungan hari tua (Todaro dan Smith, 2003: 313).

Beberapa Determinan Fertilitas Tipe produksi ekonomi Partisipasi wanita dalam lapangan kerja Status sosial ekonomi Peluang mobilitas Kebijakan pemerintah

Laju pertumbuhan penduduk bengkulu (Sensus Penduduk)

Tren Perkembangan TFR Bengkulu dan Indonesia 1970-2010 (Sensus Penduduk)

Fertilitas Menurut Tempat Tinggal (SDKI, 2007)

Fertilitas Menurut Pendidikan

Jumlah Anak Ideal menurut Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan

Proyeksi Penduduk Bengkulu Dengan asumsi LPP Bengkulu Stabil yaitu 1,69 Tahun Proyeksi Tambahan Penduduk 2010 1,715,518 2015 1,955,400 139,882 2020 2,125,800 410,282

Profesor Dudley Seers dalam makalahnya “The meaning of development” menjelaskan bahwa: “jika permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi negara/wilayah bersangkutan. Akan tetapi jika salah satu atau ketiga persoalan mendasar tersebut menjadi semakin buruk, maka negara atau wilayah itu tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif, meskipun, barangkali selama kurun waktu tersebut,pendapatan per kapita mengalami peningkatan hingga dua kali lipat.”

Persentase Penduduk Kemiskinan, 2009 ( 1$ ) Sumber: Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan Indonesia 14.15 Bengkulu 18.59 Kab. Bengkulu Selatan 25.08 Kab. Rejang Lebong 15.79 Kab. Bengkulu Utara 16.10 Kab. Kaur 23.49 Kab. Seluma 23.07 Kab. Muko-muko 15.39 Kab. Lebong 13.94 Kab. Kepahiang 16.60 Kota Bengkulu 17.57 Kab. Benteng 52.41

Penduduk tanpa akses pada air bersih* Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan Rata-rata lama sekolah (tahun) NASIONAL 50.5 14.7 7.6 Bengkulu 72.2 10.4 8.1 Kab. Bengkulu Selatan 66.67 2.52 8.4 Kab. Rejang Lebong 71.27 7.69 7.5 Kab. Bengkulu Utara 77.23 16.98 7.3 Kab. Kaur 88.00 8.86 Kab. Seluma 83.12 15.29 7.4 Kab. Muko-muko 76.19 11.72 7.1 Kab. Lebong 73.73 8.54 Kab. Kepahiang 74.91 7.48 Kota Bengkulu 37.41 0.00 10.8

kesimpulan Penurunan Fertilitas di Bengkulu lebih dipengaruhi oleh faktor makro yaitu kuatnya komitmen dan intervensi pemerinrah. Lemahnya komitmen dan intervensi pemerintah pasca orde baru telah menyebabkan angka Fertilitas Bengkulu naik. Kesadaran masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai sosial-budaya menjadi faktor yang signifikan.

Rekomendasi kebijakan Untuk mengendalikan angka Fertilitas Total sebagai mana yang ditargetkan pada MDG’s yaitu 2,1, maka beberapa hal yang perlu dilakukan : 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma Keluarga Kecil. 2. Memberi peran koordinasi yang lebih luas kepada BKKBN provinsi dengan institusi kependudukan di kabupaten/kota. 3. Mendorong otonomi institusi kependudukan. 4. Memperkuat, Menghidupkan dan mengidentfikasi kembali PLKB, PPLKB, Pos Kb dan Kader KB. 5. Meningkatkan komitmen pemerintah Daerah segera membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan 2011-2035 sebagaimana telah ditetapkan dengan Kep. Menko Kesra No. 27/2011

trimakasih