PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” Puspiptek - Serpong, 14 Desember 2011

OUTLINE 1 2 3 4 PENDAHULUAN : POLA PIKIR STRATEGI KEBIJAKAN INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

OUTLINE 1 2 3 4 PENDAHULUAN : POLA PIKIR STRATEGI KEBIJAKAN INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

PENDAHULUAN - 1 Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam  tantangan & peluang ke depan : pembangunan daerah berbasis pengetahuan; Nilai tambah pengetahuan (iptek) : jika dapat memberikan kontribusi kepada (dan menjadi penyumbang peningkatan atas) proses pembelajaran, difusi, dan inovasi untuk/dalam pembangunan daerah;

PENDAHULUAN - 2 Kompleksitas dan dinamika yang berkembang (tantangan universal & isu-isu kontekstual) menuntut strategi pendekatan sistem ~ sistem inovasi ~ sebagai suatu kesatuan (dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan) yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat;

PENDAHULUAN - 3 Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penguatan Sitem Inovasi Nasional bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatkan kapasitas inovasi nasional, terutama sebagai wahana utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi nasional merupakan wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025;

PENDAHULUAN - 4 Pada sisi lainnya, hal tersebut dapat terwujud jika pembangunan melalui penguatan sistem inovasi juga menjadi wahana utama dalam mendorong pembangunan masyarakat yang sadar dan semakin mampu mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan (knowledge based society); Penguatan sistem inovasi merupakan kunci, pijakan, dan strategi bagi peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.

POLA PIKIR : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil Infrastruktur komunikasi yang dinamis Sistem inovasi yang efektif Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung Knowledge Economy Sistem Inovasi Knowledge Society Sistem informasi dan komunikasi Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi Sistem inovasi yang efektif Modal sosial Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat Rejim kebijakan yang kondusif Daya Saing dan Kohesi Sosial Dengan mencermati beragam dinamika perubahan yang telah, sedang dan akan kita hadapi, maka pembanguna ke depan akan semakin kompleks dan semakin memerlukan upaya-upaya yang lebih bertumpu pada pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan (knowledge). Upaya ke depan perlu lebih mendorong berkembangnya ekonomi pengetahuan (knowledeg economy) dan masyarakat yang semakin berpengetahuan (knowledeg society). Setiap negara ataupun daerah dihadapkan kepada beragam kecenderungan dan tantangan universal. Namun di sisi lain, upaya-upaya pembangunan juga perlu senantiasa memperhatikan isu-isu kontekstual sesuai dengan karakteristik dan potensi negara ataupun daerahnya. Dalam kaitan ini, semakin diyakini bahwa penguatan sistem inovasi menjadi kunci dalam pembangunan, baik pada tataran nasional maupun daerah. Isu-isu Kontekstual Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas  Kecenderungan dan Tantangan Universal

OUTLINE 1 2 3 4 PENDAHULUAN : POLA PIKIR STRATEGI KEBIJAKAN INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

PENGUATAN SISTEM INOVASI Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem (holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem; Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (systemic failures); Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation policy framework); KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya; Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem inovasi nasional.

AGENDA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA 1 6 2 Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon 5 3 4 Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. Mendorong budaya inovasi. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. Penyelarasan dengan perkembangan global.

OUTLINE 1 2 3 4 PENDAHULUAN : POLA PIKIR STRATEGI KEBIJAKAN INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI Instrumen kebijakan Inovasi dan Difusi serta Pembelajaran Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat Kemandirian Peradaban Bangsa Produktivitas/ Daya Saing & Kohesi Sosial Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit (leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak ekonomi, sosial dan budaya. daya ungkit (leverage) Lebih besar Reposisi, fokus, dan sinergi

INISIATIF STRATEGIS Visi SIN 2025 Sasaran Strategis Prinsip Dasar

INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM IOVASI NASIONAL Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial. Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran. Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi. Penguatan Pilar-pilar Tematik SIN : sebagai wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual.

MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI Tema Inisiatif Strategis Klaster Industri Jaringan Inovasi Pilar-pilar Tematik Kerangka Kebijakan Inovasi SID Teknoprener Kerangka Umum Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan Budaya Inovasi Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai Perkembangan Global

ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAM DALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH” BIT Pengembangan Teknoprener PPKDT Pengembangan Jaringan Inovasi PPKIT Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah PPKDS Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Keterkaitan Peran dan Layanan Teknologi BPPT, Kerangka Kebijakan INOVASI dan Prakarsa Strategis Percontohan  Kisah Sukses “di daerah”

SKENARIO SINKRONISASI PENGUATAN SID RPJPD Landasan legal pembangunan yang sangat kuat Multi rejim – multi generasi (periode) RPJMD Landasan legal pembangunan yang kuat Satu rejim – satu generasi (periode) Kerangka SID Perlu landasan legal pembangunan PENGUAT untuk memperkuat Perlu LEADERSHIP yang sangat kuat agar dapat diimplementasikan secara kongkrit dan memberikan dampak Perlu COLLECTIVE LEADERSHIP untuk operasionalisasi Perlu starting points yang tepat sebagai MILESTONES PENGUNGKIT YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK SIGNIFIKAN Pragmatisasi RPJMD Penguatan sistem inovasi menjadi agenda penting dalam dokumen-dokumen strategis legal daerah.

KONTRIBUSI BPPT DALAM IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011) Percontohan SID Provinsi Percontohan SID Kawasan Khusus Percontohan SID Otonom 1 Provinsi Jateng 2 Provinsi Riau (2012) 3 Provinsi Jambi 4 Provinsi Sumsel (T) 5 Provinsi Jatim 6 Provinsi Bali 7 Provinsi Kalimantan Barat 8 Provinsi Sulawesi Selatan 9 Provinsi Papua 1 Kabupaten Kep. Anambas 2 Kabupaten Kapuas Hulu 1 Kabupaten Pelalawan 2 Kabupaten Way Kanan 3 Kota Cimahi  4 Kota Pekalongan  5 Kota Surakarta 6 Kabupaten Tegal 7 Kabupaten Banyumas 8 Kota Semarang (2012) 9 Kabupaten Gunungkidul 10 Kabupaten Bantul 11 Kabupaten Madiun 12 Kabupaten Trenggalek 13 Kabupaten Blitar 14 Kabupaten Gresik 15 Kabupaten Bangli 16 Kabupaten Jembrana 17 Desa Mlatiharjo – Kab. Demak Koridor Sumatera Koridor Kalimantan 1 2 2 1 7 Koridor Sulawesi 3 Koridor Papua 9 4 8 2 5 3 12 4 7 13 6 1 6 9 8 5 9 4 Koridor Jawa 14 15 10 11 Status per November 2011 * Tinta Hitam : masih penjajakan 13 Koridor Bali Nusa Tenggara 16 12

OUTLINE 1 2 3 4 PENDAHULUAN : POLA PIKIR STRATEGI KEBIJAKAN INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

Penutup Pengarustamaan penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbasis pengetahuan; Mengusulkan inisiatif strategis yang telah disampaikan sebagai flagship dalam penguatan sistem inovasi nasional ~ program payung (umbrella program); Penguatan sistem inovasi harus menjadi gerakan bersama ~ gerakan ekonomi, sosial, budaya dan sekaligus gerakan politik; Langkah-langkah jangka pendek 3 tahun ke depan diarahkan untuk membangun/memperkuat fondasi penting bagi penguatan sistem inovasi nasional dan mengembangkan kisah-kisah sukses (success stories) Indonesia.

Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan Sistem Inovasi beragam LESSONS LEARNED Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan Sistem Inovasi beragam Prakarsa kreatif di daerah sudah tumbuh Daerah yang ‘inovatif’; Kepemimpinan visioner, kuat dan progresif Terbuka pada gagasan baru Hubungan eksekutif-legislatif serasi Ada ‘local champion’ : katalis-sinapsis Cascading dari pimpinan tertinggi efektif Budaya ‘sharing’ yang kuat dan tulus

Salam Inovasi Indonesia dalam keselarasan kita maju … Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara Salam Inovasi Indonesia dalam keselarasan kita maju … Terimakasih Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 13 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-316 9441 / 9442 Fax. (021)-319 24127 E-mail: tatang.taufik@bppt.go.id

Governance of innovation policy: European practice A diversity of ways of managing innovation policy : No “optimal model”...but some guiding principles Sumber : Reid / Technopolis Group, 2006)

CONTOH : PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA BPPT M Indonesia Stat e SEN- TER M Belanda Sektor Swasta M Inggris M Kanada M Semi-publik Denmark TEKES M Finlandia NRC M Norwegia Enterprise Ireland M Irlandia VINNOVA M Swedia Desain kebijakan Desain program Manajemen program Administrasi program Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003). M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi

INNOVATION GOVERNANCE Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan inovasi Pemerintah Dewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/ Kementerian Industri, dll. Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya KIN Desain / Penetapan Kebijakan Desain Program Peran Strategis BPPT Manajemen Program Dalam mendorong upaya tersebut, tata kelola (penadbiran) atau governance juga sangat penting. Dalam setiap sistem pemerintahan, pembagian tugas dan hubungan koordinasi serta kemitraan harus berkembang semakin baik, efektif, efisien dan sinergis. BPPT sebagai salah satu LPNK di bawah koordinasi Menristek dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengkajian dan penerapan teknologi di Indonesia. Administras/ Implementasi Program

ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI Permintaan (Demand) PROSES PEMBELAJARAN Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Intermediasi Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Discovery invensi inovasi Discovery invensi Sistem Pendidikan dan Litbang difusi Sistem Industri Perusahaan Besar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Intermediaries Lembaga Litbangyasa Brokers Pendidikan Tinggi dan Litbang UKM “Matang/ Mapan” Litbang Pemerintah PPBT Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma Dukungan Inovasi dan Bisnis HKI dan Informasi Perbankan Modal Ventura Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Penyederhanaan sistem inovasi antara lain dapat ditunjukkan dengan bentuk skema ini. Skema ini menunjukkan elemen2 penting sistem dan ilustrasi prosesnya. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi. Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan Kebijakan Keuangan Kebijakan Pendidikan Budaya Sikap dan nilai Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan Mobilitas dan interaksi Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Kebijakan Industri / Sektoral SDA dan Lingkungan Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI Akademia Industri Pemerintah Pemerintah mendominasi lingkaran/spiral lainnya Koordinasi birokratis top-down Mentalitas “proyek besar” Industri: national champion Perguruan tinggi: terutama berperan sebagai lembaga pengajaran Tri-literal network dan Organisasi Hybrid Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan dinamis” Perguruan tinggi : melaksanakan riset dasar dan penyediaan SDM Industri : perusahaan terhubungkan oleh pasar Pemerintah : dibatasi pada penanggulangan kegagalan pasar Mentalitas individualistik Unit-unit antarmuka (interface) pada garis batas yang ketat. 1 Pemerintah Akademia Industri Litbangyasa & PT Pemerintah Bisnis 2 Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). 3

SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI Sistem Inovasi Nasional “industrial cluster-wise” Sub-national Innovation System “Region-wise” Sub-national Innovation System Daerah A SID Daerah C SID Klaster Industri 3 Sektor I Klaster Industri 1 “Sector-wise” Sub-national Innovation System Klaster Industri 1-A Klaster Industri 2-C Klaster Industri 3-B Klaster Industri 1-Z Klaster Industri: Sektor II SITI : Sistem Inovasi Tekno-Industri. Sektor III SID : Sistem Inovasi Daerah.