RAPAT dalam rangka SPJ Centre (pertanggungjawaban terpusat)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
PROYEK PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN OBAT PADA APOTEK
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Meningkatkan mutu pelayanan terhadap alat angkut dan penumpang.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Proposal Penawaran Perangkat Lunak SIM Koperasi
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Penerimaan &Penyimpanan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.
Pengelolaan Dana Hibah
Buku Nugroho Widjajanto Bab XVI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERBASIS WEB PADA BAGIAN PERLENGKAPAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA Nama : MIA PRATIWI ( ) IGA.
Sistem Informasi Manufaktur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV MULTI TEKNIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
MENERIMA DAN MENYIMPAN BAHAN MAKANAN
PROGRAM KERJA BIDANG TATA USAHA TAHUN ANGGARAN 2014
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
PENGAWASAN KEUANGAN PENDIDIKAN
Perencanaan dan Pengendalian
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
BMN Universitas Jember
SISTEM ELECTRONIC BUSINESS.
BAB 7 PENYUSUNAN ANGGARAN.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
12 April 2016 Subbagian Administrasi Umum
SISTEM ELECTRONIC BUSINESS.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PANDUAN PROKER DIREKTORAT SDM TERPUSAT TAHUN 2017
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Manajemen Pergudangan
Inspektorat Kabupaten Sleman
MANAJEMEN KAS DAN SEKURITAS
SISTEM ELECTRONIC BUSINESS.
Pertemuan 14 Analisa Model II
Anggaran: Laba, Penjualan, Harga Pokok dan Biaya
Review ER-Diagram.
E-Bisnis 6 – E-Procurement E-Procurement.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perancangan Sistem Informasi
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
SISTEMATISASI MONITORING ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI AKB SEBAGAI DASAR PENGENDALIAN LIMIT CASHCARD PADA PLTA PT PJB UP BRANTAS Surabaya, Februari 2018 I.Karima.
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Penerimaan &Penyimpanan
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
Sistem Informasi Penjualan Kredit
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
SISTEM ELECTRONIC BUSINESS.
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PERUMUSAN PENGORGANISASIAN KANTOR
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

RAPAT dalam rangka SPJ Centre (pertanggungjawaban terpusat)

tujuan Pengelolaan Belanja Bahan (ATK, Penggandaan - fotocopy, perlengkapan peserta, keperluan sehari-hari perkantoran, computer supply, dll) yang lebih transparan. Penatausahaan Belanja Bahan lebih efektif dan efisien Penggunaan Belanja Bahan lebih tepat sasaran dan lebih optimal. Memudahkan pekerjaan/tugas pengelola/pengadministrasi BMN/Persediaan.

Mekanisme (Langkah I) Menginventaris kebutuhan Belanja Bahan (ATK, Penggandaan - fotocopy, perlengkapan peserta, keperluan sehari-hari perkantoran, computer supply, dll) Membuka penawaran rekanan Memilih rekanan dengan kriteria : penawaran termurah, Kualitas barang sesuai kebutuhan, komitmen penyediaan barang tepat waktu, bayar dibelakang, membuatkan kuitansi serta bayar pajak. Tidak membuat kuitansi fiktif. Perusahaan tersebut menjadi rekanan selama memenuhi kelima kritera diatas sambil dievaluasi jika masih ada penawaran harga yang murah.

Mekanisme (Langkah II) Menunjuk petugas yang meminta Belanja Bahan (setiap Bidang dan Bagian). Menunjuk petugas pemesan Belanja Bahan Menunjuk petugas pengelola gudang/persediaan

Mekanisme (Langkah III) 1. Petugas Bidang mengusulkan permintaan Belanja Bahan minimal 2 minggu sebelum kegiatan 2. Petugas pemesan menerima usulan dan memesan Barang ke rekanan 3. Barang datang dicatat dan distribusikan ke Bidang/Bagian 4. Tiap Bulan/berkala rekanan membawa Kuitansi dan meminta pembayaran ke PUMK Bagian TU 5. Kontrol persediaan oleh petugas persediaan/SIMAK BMN dan melaporkan ke Kapus cc. Kabag TU/Kasubag KU secara berkala

Mekanisme (Langkah IV) 1. Barang yang dipesan di maksimalkan contoh kegiatan Pedoman ANAK anggaran ATK adalah Rp. 2.000.000,- kebutuhan yang dipesan oleh bu Eka adalah ABCDE setelah dihitung oleh bu Padmi ternyata harganya hanya Rp. 1.300.000, atas persetujuan Kasubag KU/Kabag TU maka bu Padmi langsung meminta barang FGH sehingga nilai ATK adalah -+ Rp. 2.000.000. (Kelebihan barang tersebut akan menjadi persediaan). 2. Secara berkala petugas Pesediaan meninformasikan stok barang, sehingga dalam permintaan barang tidak berlebih karena sudah ada tersedia di gudang persediaan. 3. Dengan metoda ini akan kelihatan hasil efisiensi penggunaan ATK dan pesediaan lainnya setelah 4 atau 5 bulan.

Puskomart

Puskomart

Langkah strategis Komitmen pimpinan dan seluruh staf. Membuat aplikasi kecil (software berbasis excel/access) perencanaan permintaan Belanja Bahan agar lebih terkontrol. Memungkinkan pemesanan melalui SMS atau e-mail. Pemilihan rekanan yang baik (jika aplikasi kecil yang dikembangkan cukup baik, sehingga pencatatan yang baik maka bisa pembelian ATK secara Online).

Hasil Rapat TU 1 Petugas yang meminta Belanja Bahan (setiap Bidang dan Bagian). PPKIK : Yoseph dan Agung PMIK : Dini. R TU : Romasari Petugas pemesan Belanja Bahan Padminarsih Petugas pengelola gudang/persediaan Dede dan Padminarsih

Hasil Rapat TU 2 Pembelian dan pertanggungjawaban ATK per Output dan di minta 2 - 3 bulan secara LS. Selama masa transisi (1-2 minggu) pembelian ATK dan keperluan kegiatan Bidang/Bagian diminta langsung dengan menggunakan anggaran keperluan sehari-hari perkantoran. ATK Kebutuhan Bidang dan Bagian (2 bulan ke harus diserahkan ke Padminarsih sampai dengan Rabu Sore/28 Januari. Diharapkan yang punya dan mengetahui Info rekanan untuk di berikan list kebutuhan jenis ATK pusgenkes. Penawaran ATK masuk ke Padminarsih sampai dengan Jumat/30 Januari. Hari Senin/2 Januari diharapkan sudah diketahui rekanan. Barang ATK masuk ke PIK diharapkan Kamis-Jumat.

Hasil Rapat TU 3 Permintaan Fotocopi di minta sesuai kebutuhan. Fotocopy pertanggungjawaban/kuitansi sesuai penggunaan/pemakaian. Kuitansi langsung dari rekanan/lantai 5. Tidak bisa dibuat ulang. Bu dini hubungi Ngko lantai 5.