KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER OLEH : LIES ROSARIA., ST., MSI

KEBIJAKAN FISKAL : Pengertian Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel- variabel berikut: Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi Pola persebaran sumber daya Distribusi pendapatan

Kebijakan Anggaran Diperlukan suatu garis yang disebut dengan Kebijakan anggaran dalam menyusun RAPBN. Kebijakan Anggaran adalah garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Tujuan Kebijakan Anggaran Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien. Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran. Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh goncangan ekonomi menuju kearah terciptanya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Kebijakan Anggaran Kebijakan Anggaran Seimbang Kebijakan Anggaran Dinamis

Kebijakan Anggaran Kebijakan Anggaran Seimbang: Suatu kebijakan anggaran yang menyatakan bahwa antara pendapatan dan pengeluaran dibuat berimbang. Kebijakan Anggaran Dinamis: Suatu kebijakan anggaran yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran dibuat secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebijakan Anggaran Defisit: Pengeluaran dibuat lebih besar dari pada pendapatan. Jika negara mengalami resesi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian. Kebijakan Anggaran Surplus: Penerimaan dibuat lebih besar dari pada pengeluaran

Pajak Iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri Pajak: Merupakan iuaran kepada pemerintah. Dipungut berdasarkan undang-undang. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Digunakan untuk kesejahteraan umum. Tanpa imbalan jasa secara langsung.

PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dasar Pemungutan Pajak UU No. 16 Tahun 2000: Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh). UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. UU No. 20 Tahun 2000: BPHTB

Sumber pendapatan pemerintah daerah Sumber pendapatan pemerintah pusat Berlaku untuk daerah bersangkutan. Berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Mendapat imbalan jasa secara langsung. Tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Wajib bagi orang yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah. Wajib dan dapat dipaksakan bagi seluruh warga negara Dipungut pemerintah daerah. Dipungut pemerintah pusat. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Diatur dengan undang-undang . Keputusan dari pemerintah daerah. Keputusan/undang-undang dari pemerintah pusat. RETRIBUSI PAJAK

EFEK KEBIJAKAN FISKAL (PENDEKATAN Y = AE) G (AE1 AE2)  Y(E1 E2)  kesempatan kerja  pengangguran  T  Yd (Yd = T)  C (C = MPC . T)  Y(E1 E2)  kesempatan kerja  pengangguran  G  = T (Y1 Y2)>(Y0 Y1) : multiplier T < multiplier G : Efek pertambahan pengeluaran pemeritah dalam menggalakkan perekonomian lebih cepat daripada efek pengurangan pajak. Kekurangan G  : menyebabkan defisit karena meningkatkan hutang negara.

EFEK KEBIJAKAN FISKAL (PENDEKATAN ANALISIS AD-AS) G : P0(E0 A)  (AD0 AD1)  (A E1)  P (P0 P1) : (E0 E1) T : P0(E0 A)  (AD0 AD2)  (B E2)  P (P0 P2) : (E0 E2) Y  kesempatan kerja  pengangguran 

KEBIJAKAN MONETER : Pengertian Bagian dari sistem ekonomi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro Internal: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, Eksternal: neraca pembayaran Tujuan ekonomi makro: menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Pengertian Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil Tujuan utama: Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga

Bank Sentral Bank Sentral (Otoritas Moneter) berusaha mengatur: keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Dilakukan antara lain dengan instrumen: suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas

Bank Sentral Pengaturan jumlah uang beredar melalui 2 mekanisme: Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan Kuantitatif: Open Market Operations menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU Discount Rate Policy (Discount Rate Operations) memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral Reserve Requirements Policy Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib

EFEK KEBIJAKAN MONETER Pendekatan Y=AE : r  I (AE1 AE2) Pendekatan AD-AS: r  I  (AD0 AD1): titik B (Ptetap) : (Y0 Y1)  (B C)  P (P0 P1) : (Y1 Y2). Y(Y1 Y2)  kesempatan kerja  pengangguran 

KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGENDALIKAN INFLASI Mula-mula AE(P0):E0, terjadi inflasi (P0  P1)  (AE(P1):E1. Kebijakan Fiskal : G   (AE(P1)  AE(P2) ): P (P0  P1)  tingkat kesempatan kerja penuh tercapai; inflasi turun. Mula-mula AD0:A, terjadi inflasi (P0  P1)  (Y0  Y1):B, Kebijakan Fiskal : G   (AD1  AD2) ): P (P1  P2)  tingkat kesempatan kerja penuh tercapai; inflasi turun.

KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGENDALIKAN INFLASI Mula-mula AD0:E0, terjadi inflasi (P0  P1)  (AD0  AD1):E1. Kebijakan Moneter : menurunkan penawaran uang (r)  (I ); (AD1  AD2):E2  P (P1  P2)  tingkat kesempatan kerja penuh tercapai; inflasi turun.

Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan Kuantitatif: Open Market Operations menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU Discount Rate Policy (Discount Rate Operations) memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral Reserve Requirements Policy Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib