RAKERNAS LEI BOGOR, 31 MARET 2012. Panduan Diskusi Evaluasi: program kerja sense of crisis sertifikasi pendanaan dalam konteks politik sertifikasi, peran.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Advertisements

PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
RENCANA KERJA PEMERINTAH
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN PENGURUS OLEH PENGAWAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
MEKANISME HAM PBB.
GOOD GOVERNANCE.
Perencanaan Partisipatif
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA RISMAWARNI 2004.
AUDIT SISTEM KEPASTIAN MUTU
ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL (PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL)
PROSES AMDAL Proses penyiapan informasi mengenai dampak lingkungan untuk pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan.
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
DIKLAT LANJUTAN SSG DAARUR TAUHIID BANDUNG Sekumpulan orang yang saling bekerjasama untuk mencapai satu tujuan.
DIRESUME OLEH : PRASETIYO NUGROHO
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
STRATEGI PENGEMBANGAN & PERTUMBUHAN BANK SYARIAH
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM
DISUSUN OLEH: HESTY UTAMI PRATIWI ( ) ISO 9000: TAHAPAN DALAM TOTAL QUALITY MANAGEMENT UNTUK PERUSAHAAN KONTRUKSI.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Bab 7 Manajemen dan Strategi Pemasaran
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
WACANA SINGKAT ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
METODOLOGI MANAJEMEN PROYEK
Good Governance Etika Bisnis.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bab 4. Tatakelola TI.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK
MARI DUKUNG! IMPLEMENTASI PENUH SVLK
SHIP PARTNER.
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
Bedah Kasus 2 Sertifikasi Hutan COMPLETE….
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Prinsip-prinsip Pemasaran
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Studi Kasus KEBIJAKAN KEHUTANAN COMPLETE….
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Keuangan Sekolah/Madrasah
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
RPJMN Bidang Tata Ruang
KULIAH 13 Hubungan Masyarakat
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

RAKERNAS LEI BOGOR, 31 MARET 2012

Panduan Diskusi Evaluasi: program kerja sense of crisis sertifikasi pendanaan dalam konteks politik sertifikasi, peran lembaga lain dengan isu sertifikasi bisa disepakati di tingkat konstituen bagaimana LEI tidak hanya dukungan satu aspek funding, bisa mengekstend dukungan dengan pemerintah di luar kehutanan (kemen LH, Kelautan) MoU dengan FSC terkait dengan Standard Development Group Hubungan dengan munculnya IFCC- PEFC dan peran LEI ke depan Bagaimana partisipasi LEI dalam pengambilan kebijakan di bidang sumberdaya alam sektor kehutanan Rekognisi pasar

Organ Sidang Kamar Pemerhati Ketua Sidang : Arbi Valentinus Notulen : Indra S. Dewi Pemapar : Fadil Nandila Peserta : lihat absensi

NoPermasalahanPosisi LEI & Rekomendasi FUNDRAISING 1Belum ada target dan saat ini baru bersifat responsif, belum ada perencanaan jangka panjang untuk fundraising. (FR) Perjelas perjanjian fee sertifikasi dan fee sertifikasi ditagihkan ke LS (mekanisme kontan bertahap). Perlu penerjemahan mandat belum menjadi workplan LEI, serta time frame yang jelas pencapaiannya. Dikaitkan dengan strategi fundraising. Diversifikasi sumber pendanaan. Membangun potential funding map termasuk filantropi seperti model atau skema CSR. 2Belum ada organ LEI yang ditugaskan khusus untuk fundraising. (FR) Hiring plan LEI untuk fundraising. Restrukturisasi organ LEI.

CREATIVE COMMUNICATION 3LEI kurang tampil dalam isu yang mengemuka terkait pengelolaan SDA, contoh Pulau Padang. (CC) Lebih agresif komunikasinya terkait SFM ataupun sertifikasi. 4Masih sangat kurang ‘bukti’ produk LEI di pasaran (ada baru 1 dari IKM dan orientasi ekspor) (CC). Peluang feel good factor tidak termanfaatkan. Perlu map kebutuhan creative comm (Perlu promosi sistem dan logo LEI dan marketing termasuk keberterimaan di dalam negeri) Communication need analysis Penguatan tata aturan labelling LEI menilik dari penerapan logo dari DEFRA. Konstituen LEI membuat kartu nama anggota pemerhati LEI, bayar sendiri.

PERMASALAHANPOSISI LEI & REKOMENDASI QUALITY OF LEI PRODUCT 5Masih terdapat keraguan terhadap akuntabilitas sertifikasi LEI dan produk hasil sertifikasi LEI (Quality Of LEI Product) Mengkomunikasikan proses perbaikan sistem sertifikasi ke dalam dan ke luar. Komunikasi dengan target awareness terhadap sistem LEI, baik ke dalam konstituen maupun publik secara luas. Penyegeraan penguatan atau penyempurnaan sistem LEI. Enforcement penyimpangan overclaim ataupun respon terhadap keluhan FKD. 6Penerapan logo tidak wajib ?? (Quality of LEI Product) Stakeholder resolution bahwa konstituen meminta yang bersertifikat LEI untuk menaruh logo di product maupun off-product sejalan dengan ketentuan penerapan logo. 7Pengawasan Akreditasi terhadap LS belum berjalan. Perilaku LS lebih membela UM daripada membela standar LEI. (contoh : Misconduct dari asesor menerima uang dari auditee) (Quality) Sistem monitoring audit yang baik harus berjalan (kepada LS dan kepada UM). Follow up penjajakan akreditasi dengan KAN.

PERMASALAHANPOSISI LEI & REKOMENDASI 8Kerjasama dengan pihak lain terkait sertifikasi termasuk antar skema masih belum firm. (Quality of LEI Product). Memperkuat skema LEI. SVLK diintegrasikan sebagai landasan atau phased approach. Menyelesaikan perbaikan sistem sertifikasi PHTL.Target April/Mei Penjajakan untuk masuk ke dalam sistem SNI. Jajaki bentuk hubungan yang mungkin dengan KemenLH (Ekolabel Indonesia). Meneruskan penjajagan kerjasama dengan sistem internasional lainnya, paling lambat tahun 2012 Menegaskan kejelasan ruang kerjasama dengan TBI. Keberanian untuk diplomasi internasional.

PERMASALAHANPOSISI LEI & REKOMENDASI KELEMBAGAAN 9Ada kekurangaktifan anggota MPA. (Kelembagaan) Sesuai anggaran dasar, permintaan klarifikasi tertulis dari anggota MPA yang kurang aktif dan menyiapkan penggantian antar waktu (bila dibutuhkan). Dilakukan penggantian antar waktu anggota MPA kamar pemerhati dengan orang yang lebih punya waktu untuk berkontribusi. 10CBO belum dimanfaatkan ataupun terkelola secara efektif. (Kelembagaan) Manajemen CBO. Perlu mekanisme pelibatan yang lebih baik. 11Kurangnya personel dan pendanaan untuk memperluas kerja-kerja LEI.(FR) Menambah associate LEI, internship, using other people’s money. Memberdayakan associate ataupun konstituen untuk mencari sumber pendanaan. Membangun bisnis plan

TERIMA KASIH