DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan-Jawa Barat
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILOTO SENTRA PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NAPZA, HIV DAN AIDS.
CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2013
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes
PUSKESMAS RAWAT INAP NGADIROJO-PACITAN
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PUSKESMAS: Rancangan kewenangan wajib dan SPM
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
P R O F I L DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Kom III SUHARI MM.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
UPTD KEPALA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Kelompok 4 : Titik Sugiarti (6411413084) Titik Nur Idayani (6411413092) Hanifah Hasbi (6411413100) Andita Kusuma Ningrum (6411413107) Roudy Rangga (6411413114) Rombel 03

VISI Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat          “ Akselerator Pencapaian Masyarakat  Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat ”

MISI Untuk mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ditetapkan 4 misi, yaitu : Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Meningkatkan sistem surveilans dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

TUGAS POKOK Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

FUNGSI Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

PROGRAM KERJA Kebijakan I Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui Program Upaya Kesehatan Kebijakan II Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kebijakan III Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kebijakan IV Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan, yang dilaksanakan melalui Program Sumber Daya Kesehatan

SOTK DINAS KESEHATAN PERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Dinas Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan Seksi Farmasi, kosalkes dan mamin Seksi Promkes dan pemb masy Seksi Teknologi Informasi dan surveilance kes Bidang Bina Penyehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Pengendalian Penyakit Seksi pengamatan, pencegahan peny dan matra Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Seksi yankesdas dan khusus Seksi Kesga dan Gizi Seksi Rumah Sakit Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan Seksi Akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan Seksi Legislasi & kebijakan kesehatan Sekretariat Subag Keuangan Subag Umum & kepeg Subag Perencanaan & Program Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BPLK UPTD BKKM UPTD BPTKM UPTD JAMKESDA

Sistem organisasi dinas kesehatan provinsi Jawa Barat cenderung mengikuti pola aturan maksimal.

Sekian dan Terima kasih