Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
reformasi birokrasi negara singapura
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan di Antara Negara Berkembang Ekonomi Pembangunan.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Apakah Struktur Organisasi itu?
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kepemimpinan Kelompok 1 : Intan Beauti Leoni Lia Septiana Melissa Laik.
AKUNTABILITAS BIROKRASI
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
Pertemuan 10 Mengukur Kualitas Pelayanan
Konsep pelayanan publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS
Kelompok 3 Afrina Fitri Haryati
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Peranan Corporate Governance
STRATEGI DAN RESISTENSI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Etika Pelayanan Publik
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Bab I. Kebijakan Umum.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
BIROKRASI Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. birokrasi adalah.
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
STUDI KASUS PELAYANAN PRIMA NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Akuntansi sektor publik
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia) Kelompok 5 : Intan Beauti Leoni Melissa Laik Yopin Parlin

Latar Belakang Masalah Negara tidak dapat lepas dari birokrasi karena birokrasi memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan dan arah perkembangan suatu negara. Dalam menciptakan birokrasi yang baik setiap negara memiliki perbedaan dalam pencapaiannya tergantung dari karakteristik negara.

Perbedaan negara Indonesia dan Singapura Diperlukan analisis mengenai perbedaan birokrasi negara maju dan berkembang untuk membandingkan dan mengetahui penyebabnya. Perbedaan negara Indonesia dan Singapura

Gambaran Umum Birokrasi Indonesia Pasca kemerdekaan ( masih semangat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia) Masa demokrasi parlementer ( ada unsur kepentingan politik dalam birokrasi) Orde baru (didominasi oleh kekuatan Golkar) Reformasi (birokrasi kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat)

Hambatan mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif di Indonesia Pemahaman yang berbeda mengenai pengertian administrasi publik Kelemahan institusi (adanya tumpang tindih wewenang, hak dan kewajiban) Lemahnya menejemen sumberdaya aparatur Lemahnya prosedur kerja dan pelayanan (proses berbelit-belit dan susah terjangkau) Lemahnya sistem hukum Korupsi yang merajarela

Sorotan utama dalam permasalahan birokrasi di Indonesia sebagai negara berkembang PARA BIROKRAT DINILAI BEKERJA TIDAK MEMUASKAN

Gambaran birokrat di Indonesia Bermental kepura-puraan, simbolik, dan semu Tidak bermental melayani, tetapi justru minta dilayani. Solusi : Turn of duty : perpindahan tugas, diberlakukan tatatertib, reward and punishment Menyempurnakan iklim birokrasi

Hubungan gaji PNS dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat Gaji birokrat di Indonesia dianggap terlalu rendah membuat mereka bekerja kurang maksimal sehingga sering dilakukan praktek korupsi untuk menaikkan tarif hidup diri sendiri.

Indikator rendahnya kualitas birokrat dalam melakukan pelayanan Belum ada prinsip keadilan ( terdapat diskriminasi) Rendahnya responsivitas pemerintah menanggapi keluhan masyarakat Rendahnya efisien dan efektifitas pelayanan Budaya rente birokrasi (praktek suap dan potongan)

Gambaran umum birokrasi Singapura Pemerintah berperan aktif di masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi Pekerjaan sebagai pegawai negeri memiliki prestise yang tinggi di Singapura Pegawai Negeri memiliki empat divisi hierarkis dan beberapa yang berperingkat pejabat "supergrade” Pelayanan publik di Singapura hampir seluruhnya bebas dari korupsi  dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kuat yang menekankan pada kejujuran dan dedikasi kepada nilai-nilai nasional Lee Hsien Liong

Kejujuran pekerjaan juga dipicu oleh gaji yang relatif tinggi Menganut system Tradisi Konfusian Cina dan Administrasi Pelayanan Sipil dari Inggris, pegawai-pegawai yang direkrut merupakan mahasiswa lulusan dari universitas elite, Sekolah pelayanan publik Singapura Nilai-nilai inti dari pegawai negeri sipil adalah integritas, pelayanan, dan keunggulan.

Langkah-langkah Singapura dalam Sistem Kepegawaian dan Layanan Publik Meritocracy Awal 1970-an- Tinjauan Efisiensi dan Efektivitas dan Menyiapkan diri untuk Management Services Department (MSD) Akhir tahun 1970-komputerisasi dan Menyiapkan Komputer National Board

Awal hingga pertengahan 1990-an-Gaji Pegawai Negeri Sipil dipatok terhadap Sektor Swasta Dan pada saat yang sama menyingkirkan Konsep The Iron Rice Bowl Pertengahan tahun 1990-an-PS 21 Untuk menumbuhkan sikap pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan standar kualitas yang tinggi, penuh kesopanan dan responsif. Untuk mengembangkan sebuah lingkungan yang mendorong dan menyambut baik perubahan terus-menerus untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dengan menggunakan alat-alat manajemen modern dan teknik yang jugamemperhatikan moral dan kesejahteraan pejabat publik.

Analisis Perbedaan Birokrasi Indonesia dengan Singapura Pejabat Publik Singapura mendapatkan previlese dan penghargaan yang tinggi sedangkan di Indonesia tidak. Singapura menempatkan pejabat publik pada posisi tinggi sedangkan Indonesia biasa saja.

Birokrat Singapura cenderung sadar akan biaya sedangkan Birokrat Indonesia lebih menginginkan fasilitas dan kenyamanan. Remunerasi tinggi untuk birokrat Singapura sedangkan Indonesia remunerasi yang cukup rendah.

Kesimpulan penyebab buruknya birokrasi di Indonesia bukanlah sepenuhnya salah dari sistem yang ada. hal yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan lebih lagi kepada kinerja para birokrat, yaitu membangun moral para birokrat untuk mempunyai jiwa melayani dan menjadi payung bagi masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja birokrat yang ada.

Negara Singapura dan Indonesia memiliki tujuan yang sama secara umum, namun yang membedakan pelaksanaannya adalah kondisi kedua negara tersebut seperti pendapatan perkapita, kondisi geografis, jumlah penduduk, moral bangsa, dll.

Pertanyaan Fury : Sudah budaya menilik kinerja PNS atau baru? Apakah di Indonesia harus menerapkan budaya seperti itu?? Melly : Melihat perbedaan yang berbeda, bagaimana Indo dapat mengadopsi sistem singapura? Swasta lemah dong– hubungan dgn remunerasi, knp pemerintah bisa memberi remunerasi yang besat?Sumber” pendapatan pemerintah?

Tami J : Perbedaan dari tingkat korupsi, meningkatkan kinerja dari menurunkan tingkat korupsi—korelasi dengan gaji.. Tapi di Indo justru yg korupsi juga adlh pejabat” dengan gaji besar.. Trus gmana dong??