Oleh : BUPATI JEMBRANA Prof. DR. Drg I GEDE WINASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
Bismillahirrohmaanirrohiem
I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
MEDIA PEMBELAJARAN GEOGRAFI
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT Oleh : Drs. M. Afnan Hadikusumo.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
STRUKTUR BELANJA DAERAH
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Letak geografis: Sulawesi Selatan paling.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
PENGELOLAAN KURIKULUM
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
MATAKULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN STIMIK PPKIA TARAKAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
BEBERAPA KEBIJAKAN DPRD PROVINSI DIY BEBERAPA KEBIJAKAN DPRD PROVINSI DIY DALAM MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI DIY Oleh : Drs.
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PEREKONOMIAN INDONESIA
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEMBRANA Oleh : BUPATI JEMBRANA Prof. DR. Drg I GEDE WINASA Disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Pendidikan Denpasar, 5 Mei 2007

Bagaimana Implementasinya……?. PENDAHULUAN Tujuan Pemerintah : Semestinya tujuan dari pemerintah itu tidak lain adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa salah satu dari tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Bagaimana Implementasinya……?.

Permasalahan Dalam Pendidikan Ada Empat masalah pokok pada Pendidikan : Kesempatan mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan tidak membebani masyarakat, Kualitas proses dan hasil pendidikan yang masih rendah; Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat; dan Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Gambaran Umum Kabupaten Jembrana Jembrana terletak diujung barat Pulau Bali. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Bali, Jembrana tidak mengandalkan pariwisata, justru pertanian, peternakan dan perikanan yang menjadi andalan. Luas Wilayah : 841,80 KM2 atau 84.180 Ha = 14,94 % dari luas Pulau Bali Jumlah Penduduk Tahun 2006 : 258.421 jiwa dengan kepadatan 311 jiwa/Km2 Pembagian wilayah Administratif : 4 Kecamatan. 42 Desa, 9 Kelurahan. 209 Dusun, 35 Lingkungan 61 Desa Adat, 261 Banjar Adat.

Penggunaan lahan : 9,3% lahan sawah 30,3% perkebunan 6,4% pemukiman 49,6% hutan 0,4% tambak/kolam 0,03 waduk lain-lain sebesar 3,7%. Komposisi Penduduk menurut Agama : Hindu 70,50 %. Islam 27,58 %. Kristen 0,98 %. Katolik 0,73 %. Budha 0,18 %. Pada Tahun 2006 PAD sebesar Rp. 11.202.092.565,- Apabila dicermati maka Kabupaten Jembrana adalah Kabupaten yang kecil dan miskin dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil pula, tantangan ini bukan berarti hambatan.

Perbandingan Jumlah APBD dengan PAD TAHUN APBD/PAD 2000 APBD Rp. 66.911.688.691,- PAD Rp. 2.551.526.749,- 2001 APBD Rp. 131.599.246.286,- PAD Rp. 5.540.224.419,- 2002 APBD Rp. 171.703.401.395,- PAD Rp. 11.555.147.609,- 2003 APBD Rp. 193.157.562.548,- PAD Rp. 11.055.956.008,- 2004 APBD Rp. 205.000.287.634,- PAD Rp. 9.785.500.000,- 2005 APBD Rp. 234.957.648.400,- PAD Rp. 10.474.690.000,- 2006 APBD Rp. 339.300.329.908,- PAD Rp. 11.202.092.565,- 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 APBD PAD Rasio APBD per penduduk Tahun 2006: Rp. 1.314.720,- kembali

Kebijakan Umum Pembangunan Di Kabupaten Jembrana Manajemen DOA (Dana, Orang, Alat) Visi Kab. Jembrana Peningkatan Kualitas Hidup: Kualitas Pendidikan Derajat Kesehatan Daya Beli Efisiensi SDM Terwujudnya masyarakat Jembrana yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya Potensi SDA dan SDM yang terbatas (APBD) Efisiensi Sarana Pelayanan Masyarakat: Infrastruktur Administrasi dan komunikasi Sosial ekonomi budaya Efisiensi Dana E-GOV Efisiensi Transparansi Akuntabilitas

Gambaran Kondisi Pendidikan Kondisi Gedung Sekolah di Kabupaten Jembrana Kondisi Gedung Sekolah Pada Tahun 2000 kondisi sarana dan prasarana gedung kondisinya sangat memprihatinkan 40 % dalam kondisi layak pakai, 60% dalam kondisi rusak.

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM) Th. 2000 Pada Tahun 2000 APK/APM, SD, SMP, SMA berada pada posisi dibawah standar Propinsi dan Nasional.

Kondisi Angka Drop Out (DO) Th. 2000 Pada Tahun 2000 SD, SMP, SMA masih berada pada posisi cukup tinggi, walaupun sudah hampir mendekati standar Propinsi dan Nasional.

Apa yang semestinya menjadi prioritas dalam pembangunan Pendidikan DENGAN SEGALA KETERBATASAN SUMBER DAYA, SUMBER DANA Apa yang semestinya menjadi prioritas dalam pembangunan Pendidikan

Ada dua hal yang mesti dilakukan : Pendidikan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sebagai pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah Ada dua hal yang mesti dilakukan : 1. Membuka Akses Pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Sosiodemokrasi Mengapa Pemerataan Dulu…………. Kenapa tidak kualitas…….. Inilah Filosofi Sosiodemokrasi Sebagaimana makna demokrasi Pancasila

Terwujud Masyarakat Sejahtera, adil dan Mandiri Public Service menuju Masyarakat mandiri Berdasarkan falsafah Pancasila, sehingga implementasinya dalam pelayanan publik (public service) : Pada Tataran Pelayanan Minimal, pelayanan harus sama dan merata, kemudian selanjutnya diberikan kesempatan untuk berkompetisi sesuai kemampuan. Terwujud Masyarakat Sejahtera, adil dan Mandiri

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN TUJUAN : Pemerataan Pendidikan bagi masyarakat Peningkatan Mutu Pendidikan INDIKATOR-INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Drop Out (DO). Nilai UAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Strategi 1 1. Membuka Akses Yang Seluas-Luasnya bagi Masyarakat Bebas biaya sekolah untuk sekolah negeri. (Kep. Bupati no. 24 Th. 2003 & Perda no. 10 Th. 2006) - Pemberian beasiswa untuk siswa sekolah swasta Rp.7.500 SD, Rp. 12.500 SLTP, Rp. 20.000,- SMA/siswa/bulan. - Pemberian buku paket bagi siswa Beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. (Perda No. 14 Tahun 2006)

Strategi 2 2. Peningkatan Kualitas Guru (Kompetensi dan Motivasi) Kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi : D-3, D-4, S-1, S-2, dengan biaya sebagian ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Memberikan penyegaran pada setiap liburan semester. Pemberian insentif tambahan untuk guru setiap jam Rp. 5.000,- diluar tunjangan guru dan bonus Rp.1.000.000,- setiap tahun.

Pemerintah Masyarakat Strategi 3 3. Peningkatan Sarana dan Prasana dengan Pola Bloc Grant Akan diserahkan sepenuhnya, sehingga menjadi Swadaya Desa Pemerintah Menetapkan standar pelayanan Dibantu/Sharing dengan Pola Block Grand Pemerintah membantu material, peralatan, dan tenga teknis. Apabila masyarakat mampu melaksanakan Masyarakat

4. Pengembangan Model Pola Pendidikan (SEKOLAH KAJIAN): Strategi 4 4. Pengembangan Model Pola Pendidikan (SEKOLAH KAJIAN): “Membangun SDM yang menguasai IPTEK, berbudi Pekerti dan berwawasan global” Mengadopsi pola pendidikan : - SMU Taruna Nusantara - Pesantren - Pola Pendidikan di Jepang. Saat ini telah dibangun 2 sekolah Kajian yaitu : SLTP 4 Mendoyo, SMU 2 Negara. Jam Sekolah lebih panjang, mulai 07.30-16.00, didukung dengan kegiatan Ekstrakurikuler. Makan siang disiapkan di sekolah, dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

PROGRAM UKS TERPADU Skema UKS Terpadu UKS Terpadu SD SLTP SMA Membiasakan : Makan Makanan Sehat Lingkungan Sehat. Perilaku Sehat. Diteksi Dini. Intervensi Pribadi untuk : SLTP Membiasakan dan Memahami : Intervensi Kelurga untuk : SMA Intervensi Kelurga dan Masyarakat untuk :

APK DAN APM di Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Perkembangan APK DAN APM di Kab. Jembrana Sekolah APK SD APM SD APK SMP APM SMP APK SMA APM SMA Th 2000 82,45 78,08 63,96 46,79 48,79 30,4 Th 2004 114,63 100,58 91,9 89,34 73,93 56,20 Th 2005 112,25 100,11 97,57 89,27 70,08 64,91

Angka Drop Out (DO) Tahun 2005 Perkembangan DO di Kab. Jembrana DO 2001 2002 2003 2004 2005 SD 0,8 % 0,79 % 0,02 % 0,05 % 0,08 % SMP 1,05 % 2,15 % 0,07 % 0,01 % SMA 0,66 % 2,67 % 0,5 %

Perkembangan UAN & UAS di Kab. Jembrana 4. Hasil UAN dan UAS Tahun 2005 Perkembangan UAN & UAS di Kab. Jembrana 2002 2003 2004 2005 Harapan SD 6,26 6,32 7,05 6,36 6,00 SMP 4,71 6,74 7,19 7,20 6,05 SMA 6,65 6,62 7,48 7,38 Angka Kelulusan SD Tahun 2006 : 99,95 % Angka Kelulusan SMP Tahun 2006 : 98,6 % Angka Kelulusan SMA Tahun 2006 : 97,3 %

D O A’ EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN : (Dana, Orang dan Alat). EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN : Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemanfaatan Alat (Prasarana). Pemanfaatan Keuangan dan Pembiayaan. ENTREPRENEURSHIP SWASTA ------- EFISIENSI ----- PROFIT (Keuntungan) PEMERINTAH ------- EFISIENSI ----- PENINGKATAN PELAYANAN

EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Efisiensi SDM Efisiensi Sarana Efisiensi Dana Langkah-langkah yang dilakukan : 1. Pengorganisasian, melalui rasionalisasi struktur pemerintahan. - Restrukturisasi Organisasi Pemerintah: - Regrouping SD-SD yang tidak rasional. - Regrouping Puskesmas-Puskesmas. 2. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kompetensi. - Penempatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan. - Pengalihan Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional. - Pola rekrutmen Pegawai Kontrak. - Pola rekrutmen Pejabat struktural melalui Job Tender. - Evaluasi sistem Penilaian Angka Kridit Fungsional. - Evaluasi Pejabat Struktural melalui LAKIP, RENSTRA. 1. Merelokasi seluruh Dinas, Kantor dan Bagian, dalam satu komplek dan bahkan dalam satu atap. 2 Pemanfaatan aset-aset Pemerintah Daerah secara maksimal. 3. Pola pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah maupun Publik melalui kegiatan Rutin bukan Proyek. 4. Pola pemeliharaan sarana gedung kantor pola berkelanjutan melalui (Engenering Sistem). 5. Pola pengadaan kendaraan operasional dengan sistem rent-car. 1. Perencanaan Anggaran : berbasis kinerja sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. 2. Penggunaan Anggaran : Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan menggunakan harga satuan dinamis, standar proyek, standar kegiatan dan pengelolaan barang 3. Pola pengadaan barang dengan pergudangan (purchasing system) 4. Pendayagunaan Anggaran : Pendayagunaan dana melalui pola deposito. Manajemen Anggaran : Pengeluaran uang melalui sistem kasir induk/kas daerah mengacu pada Peraturan Bupati Jembrana No.8 Tahun 2005 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Jembrana Kembali ke Induk

Pagu Anggaran Proyek dalam APBD Sistem OE (owner estimate) Pagu Anggaran Proyek dalam APBD Pola sebelumnya Setelah Pola OE Penawaran Rekanan Penawaran Rekanan HPS HPS OE Tim Independen Calon Pemenang Calon Pemenang back

AKUNTABILITAS PUBLIK PEMANFAATAN E-GOV DI JEMBRANA Implementasi E-Gov WEB SITE www.jembrana.go.id SMS CENTER 08123870870 CALL CENTER 0365-41210*3316 KANTAYA HANDKEY (absensi online) CCTV (di Kantor dan tempat rawan) SIAK Akta Kelahiran Bersidik Kaki JSJ ONLINE SIMAKDA SIMPEGDA SIM RSU TOUCH-SCREEN (informasi Layanan Publik) Implementasi E-Gov AKUNTABILITAS PUBLIK Kembali ke Induk

Saat ini sedang dibangun J-Net (Jimbarwana Network) Aplikasi yang telah dibangun menggunakan Open Source di Kabupaten Jembrana: Aplikasi Kantaya (Kantor Maya) Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) terdiri dari : Aplikasi Perpustakaan dan Arsip Daerah Sistem Pelayanan Umum (Perijinan) SMS Center Aplikasi Sistem Pendidikan Aplikasi Peternakan, Perkebunan, Perikanan Aplikasi Monitoring Aset Daerah Sistem Informasi Touch Screen Saat ini sedang dibangun J-Net (Jimbarwana Network)

KESIMPULAN 1. Pendidikan adalah merupakan kebutuhan dasar, sehingga menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkannya. 2. Membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan menjadi prioritas, kemudian baru kualitas pendidikan. 3. Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan harus tinggi, sejarah membuktikan bahwa kedaulatan sebuah negara/bangsa ditentukan oleh kualitas SDM, hal ini menjadi koreksi terhadap teori sebelumnya yang tergantung pada kekayaan sumber daya alam. KALAU MAU PASTI BISA………..!

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jalan. Surapati No.1, Negara, Bali TERIMA KASIH Pemerintah Kabupaten Jembrana Jalan. Surapati No.1, Negara, Bali Tel. 0365-41210 Fax. 0365-41010 http://www.jembrana.go.id

B I O D A T A Nama : Prof. Dr. drg. I Gede Winasa Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 9 Maret 1950 Pendidikan : 1. SDN 1 Tegalcangkring, Jembrana (1962) 2. SMPN 1 Penyaringan, Jembrana (1965). 3. SMAN 1 Negara, Jembrana (1968). 4. Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya (1978). 5. Geriatric Training, School of Dentistry, Hiroshima University, Jepang (1989-1990). 6. Visiting Scientist , School of Dentistry, Tokushima University, Jepang (1991) 7. Research Student in The Field of Denture Stomatitis, School of Dentistry, Hiroshima University, Jepang (1991) 8. Short Training, Procedure of Candida Check, School of Dentistry, Hiroshima University, Jepang (1993) 9. PS Ilmu Kedokteran, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga (1995)

Pekerjaan : 1. Dokter Gigi Puskesmas Benculuk, Banyuwangi, (1978) 2. Dokter Gigi RSU Bangli (1979-1980) 3. Sekretaris Sekolah Pengatur Rawat Gigi Kanwil Depkes Bali (1981) 4. Kasi Evaluasi Kanwil Depkes Bali (1981-1987) 5. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati, Denpasar (1983) 6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati, Denpasar (983 - 1992) 7. Pemred Majalah Kesehatan Gigi Indonesia, (1993 ) 8. Presiden Komisaris Patria Group (1993 ) 9. Guru Besar Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat pada FKG Universitas Mahasaraswati Denpasar (1999 - sekarang) 10. Bupati Jembrana (2000 - sekarang)

1. Wakil Ketua GSNI Komisariat SMPN 1 Penyaringan (1962-1965) Organisasi : 1. Wakil Ketua GSNI Komisariat SMPN 1 Penyaringan (1962-1965) 2. Pembantu Umum Pengurus GSNI Cabang Jembrana, (1965-1968) 3. Sekretaris PDGI Cabang Bali (1980-1982) 4. Ketua PDGI Cabang Bali (1982-1987) 5. Ketua Himpunan Klinik Swasta Bali (1996-1998) 6. Koordinator Forum Kebangkitan Masyarakat Jembrana (1998-1999) 7. Ketua Yayasan Tat Twam Asi Jembrana (1998 ) 8. Ketua Yayasan Patria Usada Denpasar (1984 ) 9. Ketua Yayasan Pusat Pengembangan Jembrana (1999 ) 10. Ketua Yayasan Satria Narendra Ryadi Denpasar (1996 ) 11. Ketua DPC PDI-P Kabupaten Jembrana (2003-sekarang) 12. Koordinator BKKSI Wilayah Bali (2005-sekarang) 13. Sekretaris Jenderal BKKSI (2005-sekarang) Istri : Ratna Ani Lestari Anak : I Gede Ngurah Patriana Krisna I Kadek Danendra Pramarta Krisna Ni Komang Ayu Marina Krisna Ni Ketut Ayu Dena Wintari Krisna Email: igedewinasa@yahoo.com awal