Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

PERUSAHAAN, PENGUSAHA dan PEMBANTU PENGUSAHA.
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Hukum Perusahaan 23 Februari 2007 Hukum Perusahaan Agus Sardjono.
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
HUKUM DAGANG M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN TERHADAP Atas Penghasilan yang: DITERIMA atau DIPEROLEHNYA dalam Tahun Pajak SUBJEK PAJAK PASAL 1.
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
PPh UMUM1 PAJAK PENGHASILAN UMUM (PPh). PPh UMUM2 ADALAH Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya.
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
ASPEK HUKUM BISNIS.
KOPERASI.
PERSEROAN TERBATAS.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Perusahaan dan Pekerjaan
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Perusahaan dalam KUHD.
Persiapan pendirian usaha
Perizinan Dalam PMDN dan PMA
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DAN BENTUK USAHA TETAP
1 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan EKA SRI SUNARTI FHUI 2009.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
KOPERASI Oleh YAS.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Aspek Hukum.
Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Wajib Daftar Perusahaan
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ASPEK HUKUM BISNIS.
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERUSAHAAN.
V. TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Pertemuan 4 BENTUK USAHA TETAP
MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.
PAJAK PENGHASILAN.
Oleh : Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.
Presented by: Cempaka Paramita,
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
HUKUM DAGANG r yogahastama, S.H., M.Kn.
Wajib Daftar Perusahaan
Badan Usaha dan Para Pembantunya
Oleh : Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
KOPERASI.
Wajib Daftar Perusahaan
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Wajib Daftar Perusahaan

Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag No. 327/MPP/Kep/7/1999 tentang perubahan atas SK Menperindag No.12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

Daftar Perusahaan Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU dan atau aturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, serta bekerja dan berkedudukan di wilayah negara RI dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan

Tujuan dan Sifat DF bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak Informasi berupa : identitas, data, keterangan lainnya ttg perusahaan, dalam rangka menjamin kepastian berusaha Sifat DF adalah terbuka bagi semua pihak

Arti penting Daftar Perusahaan Pemerintah Memudahkan mengikuti perkembangan dunia usaha di Indonesia, termasuk perusahaan asing Mengamankan pendapatan negara sehingga dapat diarahkan iklim usaha yg tertib dan sehat Bagi dunia usaha untuk mencegah dan menghindari praktik usaha yang tdk sehat Bagi masyarakat dapat sebagai alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga

Perusahaan Badan hukum, termasuk didalamnya koperasi PersekutuanPerorangan Perusahaan lainnya diluar point a,b,c

Waktu Pendaftaran Dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya (pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang) Pendaftaran perusahaan dilakukan di Kantor Departemen Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II : 1. Di tempat kedudukan Kantor Perusahaan (Pusat atau Tunggal). 2. Di tempat kedudukan setiap Kantor Cabang. 3. Di tempat kedudukan setiap Kantor Pembantu Perusahaan. 4. Di tempat kedudukan setiap Kantor Anak Perusahaan. 5. Di tempat kedudukan setiap Kantor Agen dan Perwakilan Perusahaan. 6. Di Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati I.