PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PENTINGNYA PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM KERJA
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Oleh : Baju Widjasena Bagian K3 FKM UNDIP
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA ( P2K3 )
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Pengawasan Kesehatan Kerja
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
MENDISKRIPSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
PENGAWASAN NORMA KESEHATAN KERJA
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Kebijakan K3 Nasional Disampaikan pada: Pembinaan Bagi calon Ahli K3
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
MANAJEMEN KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Keselamatan dan kesehatan kerja
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
KILAS BALIK KEPENGAWASAN Ketua Pengawas Puskopdit BAG
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Faktor Utama Unsafe Action: Tindakan Tak Aman (80%)‏ Unsafe Condition: Kondisi Tak Aman (20%)‏ (HW. Heinrich th 1931.
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan K3
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL
Transcript presentasi:

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) SASONGKO YUNIANTO,S.ST

STAKEHOLDER PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGAWAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 Kab/Kota LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH Perusahaan - INDUSTRI - JASA ----PJK3 PEMERINTAH SWASTA

LATAR BELAKANG Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan Mempercepat birokrasi Mempercepat pengambilan keputusan Pengawasan tidak langsung

DASAR HUKUM Pasal 10, Undang-undang No. 1 tahun 1970 UU Uap tahun1930. Per. Menaker No. 04/Men/1987 Per. Menaker No. 02/Men/1992 Per. Menaker No. 04/Men/1995 Per. Menaker No. 05/Men/1996

TUJUAN PEMBENTUKAN P2K3 Mendorong Kerjasama Manajemen dan Pekerja terhadap masalah dan penyelesaian masalah K3 Menyediakan Forum Dialog yang konstruktif dan reguler antara Manajemen dan Pekerja Memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program pengendalian bahaya di tempat kerja Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3 Menyampaikan rekomendasi K3 kepada Manajemen

MANFAAT P2K3 Mengembangkan kerjasama bidang K3 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3 Forum komunikasi dalam bidang K3 Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Pasal 10 UU No. 1 tahun 1970 : Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama bidang K3 dalam rangka melancarkan usaha produksi Susunan P2K3, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Permennaker No. Per. 04/Men/1987 P2K3 & Tata Cara Penunjukan AK3

Pengertian ……………………….…. Ps 1 Kewajiban Pengusaha ….........…... Ps 2 Permennaker No. Per. 04/Men/1987 P2K3 & Tata Cara Penunjukan AK3 Pengertian ……………………….…. Ps 1 Kewajiban Pengusaha ….........…... Ps 2 Keanggotaan/personil P2K3 …….. Ps 3 Tugas dan fungsi P2K3 …………... Ps 4

PENGERTIAN Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

KEWAJIBAN PENGUSAHA/PENGURUS MEMBENTUK P2K3 Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Tempat kerja dimaksud ialah: tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

Keanggotaan P2K3 terdiri unsur pengusaha dan pekerja Susunan pengurus P2K3 terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Anggota Sekretaris P2K3 : Ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan

TUGAS P2K3 Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha/pengurus mengenai masalah K3

FUNGSI P2K3 1 Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja

FUNGSI P2K3 Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja: Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya. 2) Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja; 3) Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; 4) Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya; 2

3 FUNGSI P2K3 Membantu pengusaha atau pengurus dalam: Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja; Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik; Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan; Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja,hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;

FUNGSI P2K3 3 Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakanmakanan di perusahaan; Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja; Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja; Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan; Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja.

FUNGSI P2K3 Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja. 4

KHARAKTERISTIK UMUM Pengurus dan Anggota P2K3 Mempunyai tujuan yang sama : “menjadikan tempat kerja yang aman dan sehat untuk semua orang” Melakukan pertemuan secara regular Melakukan komunikasi : antara pengusaha/ pengurus dan tenaga kerja Sebagai team penyelasaian masalah K3 (problem solving team)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KETUA P2K3 (I) Memainkan peran kunci dalam : Melibatkan semua anggota P2K3 dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja Memanfaatkan keterampilan dan pengalaman bersama dalam menyelesaikan masalah K3 Mendorong anggota untuk memberikan kontribusi peningkatan K3 di tempat kerja Menghadirkan anggota P2K3 dan memimpin langsung pertemuan regular P2K3 Mendistribusikan Informasi hasil pertemuan regular dan tindak lanjutnya

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KETUA P2K3 (II) Merencanakan rapat regular Menyelenggarakan dan memimpin rapat Menindaklanjuti hasil keputusan rapat

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKRETARIS P2K3 Mempersiapkan rapat regular P2K3 Menyusun notulen rapat P2K3 Menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat P2K3 Menyebarluaskan notulen rapat, laporan dan informasi K3 kepada anggota P2K3 Menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang telah dicapai

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA P2K3 Menghadiri rapat-rapat P2K3 Memberikan kontribusi ide, saran dan pengalaman dalam rapat P2K3 Menghimpun dan mendapatkan informasi apabila ditugaskan oleh rapat P2K3 Mengkaji masalah K3 yang ada di tempat kerja Mempelajari usul dan saran karyawan untuk dibawa dalam rapat P2K3 Mengkomunikasikan hasil rapat P2K3 di unit kerja masing-masing Membantu melakukan inspeksi K3 dan investigasi kecelakaan kerja

PERAN AHLI K3 Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural

PROGRAM KERJA P2K3 Safety meeting Inventarisasi permasalahan K3 Indentifikasi dan inventarisasi sumber bahaya Penerapan norma K3 Inspeksi/ safety patrol Penyelidikan dan analisa kecelakaan Pendidikan dan latihan Prosedur dan tata cara evakuasi Catatan dan data K3 Laporan pertanggungjawaban Penelitian

OUTPUT Rekomendasi K3 Laporan

Kemungkinan Kecelakaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan : Alamat : Kepada Yth.: Pimpinan Perusahaan ……… REKOMENDASI No. Bahaya Potensial Kemungkinan Kecelakaan Rekomendasi 1 2 3 4 …………., tanggal-bulan-tahun Ketua P2K3 ………………………….. Tembusan kepada Yth.: 1. Kadisnaker ……

…………., tanggal-bulan-tahun Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan : Alamat : Kepada Yth.: Ka.Disnaker ……… LAPORAN No. Tanggal Kegiatan Keterangan 1 2 3 4 …………., tanggal-bulan-tahun Ketua P2K3 ………………………….. Tembusan kepada Yth.: 1. Pimpinan Perusahaan ……

TERIMAKASIH