PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) APBN Mendanai Kegiatan Desentralisasi DBH Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal DAU DAK Belanja Untuk Daerah Belanja Pusat Di Daerah Dana Otsus Di luar 6 Urusan 6 Urusan Dana Penyesuaian PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Melalui K/L Pajak Retribusi Bag. Laba BUMD Lain-PAD Desentralisasi Dekon / TP Dana Vertikal Pembiayaan Lainnya B. Pegawai B. Barang B. Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) PAD DAPER Lain-Lain Pendapatan yang sah Operasional Modal Penggunaan SILPA Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus / Defisit Daerah Pembiayaan Daerah 1 2 APBD 3 4 DJPK PEMERINTAH DAERAH

PROPORSI BELANJA APBN KE DAERAH TAHUN 2005-2008 DJPK PROPORSI BELANJA APBN KE DAERAH TAHUN 2005-2008

PROPORSI PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2005 * DJPK PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 511,7 Total ke Daerah : 220,2 (43,0%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2005 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 150,5 (29,4%)

PROPORSI PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2006 * DJPK PROPORSI REALISASI BELANJA APBN TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 666,6 Total ke Daerah : 307,1 (46,1%) * Berdasarkan LKPP (Audited) PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI REALISASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2006 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 226,2 (34,0%)

(Dalam Triliun Rupiah) (Dalam Triliun Rupiah) DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 752,2 Total ke Daerah : 353,5 (47,0%) * Berdasarkan APBN-P 2007 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2007 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 254,2 (33,8%)

(Dalam Triliun Rupiah) (Dalam Triliun Rupiah) DJPK PROPORSI ALOKASI BELANJA APBN TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) Total Belanja APBN : 836,4 * Berdasarkan RAPBN 2008 PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH PROPORSI ALOKASI BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008 * (Dalam Triliun Rupiah) Total : 271,8 (32,5%)

DJPK 8

KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008 DJPK KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008

Kebijakan Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2008 (1) DJPK Kebijakan alokasi belanja ke daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2008 diarahkan untuk: mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, dan kemampuan keuangan antardaerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; 10

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (1) Kebijakan alokasi DAK diprioritaskan untuk: membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional; menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di: daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; DJPK 11

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (2) mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah; menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK Tahun 2008 dari alokasi yang bersumber dari anggaran K/L Depdiknas, Depkes, dan Dep. PU. DJPK

DANA ALOKASI KHUSUS (3) BIDANG-BIDANG DAK 2008 PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PRASARANA PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Penambahan 2 (dua) Bidang DAK (Kependudukan dan Kehutanan) DAK Provinsi untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi DJPK 13

PERKEMBANGAN ALOKASI DAK TA. 2003 – 2008 14 14

DJPK

Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya DJPK Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya