MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf h) PAPARAN DIRJEN KESBANGPOL
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Universitas Negeri Semarang
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
RPJMN Bidang Tata Ruang
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD SAMBUTAN/PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA MUSRENBANG RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Disampaikan oleh : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Bandung, 2 April 2015 1

ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2016 Partisipasi seluruh pemangku kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Rancangan RKPD Tahun2016 (Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2016) Kesepakatan penajaman, penyelarasan, & klarifikasi landasan PEMDA melaksanakan pembangunan daerah

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD TAHUN 2016 Substansial Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah Formal Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD” rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun” memuat menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2016 DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya Operasional memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah

HASIL EVALUASI DI 33 PROVINSI TAHUN 2014 inkonsistesi RPJMD, RKPD dan APBD (%)

HASIL EVALUASI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 Inkonsistesi RPJMD, RKPD dan APBD (%)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016 RPJMD mengurangi tingkat kemiskinan & pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn kondisi, potensi, serta permasalahan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019 peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara Pembangunan manusia upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri sektor unggulan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah Pemerataan pembangunan antarwilayah

HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH kedaulatan pangan mendukung kegiatan reformasi agraria untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit & pupuk, peningkatan biaya operasi & pemeliharaan irigasi dlm upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera kemaritiman dan kelautan mendukung penguatan konektifitas laut dan industri padat karya, pemberantasan illegal fishing dan pasar gelap ikan, peningkatan konservasi dan pemanfaatan budidaya laut, penguatan kapasitas SDM bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil turut menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional pengelolaan sumber daya alam mendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis agar kita dapat mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. turut serta melestarikan sumber kehidupan bagi generasi dimasa yang akan datang

energi dan ketenagalistrikan Lanjutan investasi mendukung program modernisasi pasar tradisional yang telah ada dan pembangunan pasar tradisonal serta peningkatan percepatan penyelesaian perizinan melalui PTSP dengan efisiensi menjadi maksimal 15 (limabelas) hari. agar kita mampu bersaing dengan negara tetangga dalam penyelesaian perizinan secara cepat, tepat, mudah dan murah bagi para investor yang akan memulai atau perluasan usaha energi dan ketenagalistrikan mendukung optimalisasi pemanfaatan gas sebagai sumber daya energi, penguatan infrastruktur energi, mengatasi kelangkaan listrik, dan pengembangan teknologi hemat energi dukungan pemerintah daerah diharapkan Indonesia akan dapat mewujudkan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan

Lanjutan pariwisata daerah mendukung peningkatan pengelolaan potensi kekayaan alam dan keanekaragaman budaya, penciptaan nilai tambah sektor industri dengan muatan IPTEK, keterampilan, keahlian dan SDM yang unggul mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan secara nasional. Pembangunan bidang pariwisata sangat efektif membuka kesempatan kerja menekan angka pengangguran. tersedianya SDM yang unggul, dan penerapan teknologi tepat guna kualitas berbagai jenis hasil industri semakin baik yang pada akhirnya mendorong peningkatan pemerataan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat infrastruktur mendukung peningkatan mendukung penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, infrastruktur energi, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur kedaulatan pangan Tersedianya jaringan infrastruktur dan berkembangnya berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat murah dan aman, akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi

sasaran program dan kegiatan MENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN YANG KONDUSIF permasalahan hasil meningkatnya aksi terorisme, perampokan, penyebarlasan ideologi yang bertentangan dgn UUD 45 & Pancasila, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan & anak serta traficking, meningkatnya peredaran & penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa, maraknya aksi unjuk rasa dan konflik sosial Terjaminnya keamanan, ketentraman & ketertiban mendorong terlaksananya Pemilukada yg jujur, adil, aman & demokratis yang akan berlangsung baik dalam Tahun 2015 maupun Tahun 2016 mendatang Tingkatkan koordinasi FORKOMPIMDA, seluruh jajaran tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa cegah dan tangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tertib dan tentram sasaran program dan kegiatan pencegahan menjamin terciptanya kepastian & penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, peningkatan pendidikan politik, demokrasi bagi setiap warga masyarakat

MITIGASI BENCANA BENCANA RESIKO AKIBAT HASIL & MANFAAT mengurangi resiko & masyarakat mampu bertahan terhadap bencana gempa bumi tsunami tanah longsor kebakaran banjir ARAH SASARAN PROGRAM & KEGIATAN kesiapsiagaan, penanggulangan korban bencana rehabilitasi pasca bencana, penanganan bencana lebih komprehensif korban jiwa, kerugian harta benda dan ekonomi RESIKO AKIBAT kerusakan pembangunan meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi

SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN kewenangan pemerintah pusat pembangunan daerah koordinasikan dengan K/L terkait keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan FORUM MUSRENBANGNAS RKP 2016

RPJMD Mengawal konsistensi PENYELARASAN RKPD TAHUN 2016 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 Pimpinan dan Anggota DPRD & seluruh pemangku kepentingan Memberi saran dan masukan yang konstruktif PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD TAHUN 2016 RPJMD Mengawal konsistensi Penganggaran APBD TA 2016 Pelaksanaan APBD TA 2016

UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019 SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2015-2019 “Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” koordinasikan, sinergikan program & kegiatan RKPD berdasarkan RPJMD & RPJMN Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2016 (Dalam RPJMN 2015-2019) Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah

TERIMA KASIH 15