REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
BMPS PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
ERA AGRICULTURE ERA INDUSTRIAL PHYSICAL ASSETS FINANCIAL & PHYSICAL ASSETS INTANGIBLE ASSETS ERA INFORMATION.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007.
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
PENILAIAN KINERJA GURU
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP
Website Dindik
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENILAIAN KINERJA (Performance Appraisal)
KEGIATAN GURU PERMENPAN No 16 th 2009 PS Penunjang tugas guru
Cara Memecah Paket menjadi Angka Kredit (Permenpan 16 tahun 2009)
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
PENUNTASAN TARGET RENSTRA
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
Administrasi Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Harnen Sulistio (Sekretaris Komisi Pengarah PTP serdos UB)
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PENILAIAN KINERJA GURU (Performance Appraisal)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
100.
waktu sajian 90 menit (2 JP)
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KEBIJAKAN SERGUR 2016
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Disampaikan Dalam Seminar Tgl 6 Januari 2008 di Kudus
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL PMPTK
Tim Sertifikasi Guru Ditjen Dikti
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
BEBERAPA POKOK PERUBAHAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DOSEN
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS 1 GURU YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK BERHAK ATAS TUNJANGAN PROFESI JUMLAH TUNJANGAN PROFESI SETARA DENGAN.
Transcript presentasi:

REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA April 17 REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA Oleh ACHMAD DASUKI DIREKTUR PROFESI PENDIDIK DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah SWT, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak/Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pengelola Pendidikan lainnya. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

April 17 PERMASALAHAN GURU Jumlah guru yang sangat besar yaitu 2.783.321 orang, termasuk sekitar 477.000 orang adalah guru di bawah Departemen Agama. 2. Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui supply and demand. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Lanjutan: PERMASALAHAN GURU Distribusi guru belum merata Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar sebanyak 63,1% Banyak guru berkompetensi rendah 6. Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Lanjutan: PERMASALAHAN GURU April 17 Lanjutan: PERMASALAHAN GURU Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan kompetensi (ICT) bagi para guru Guru akan pensiun pada tahun 2010 s/d 2015 sebanyak ± 300.000 dan memerlukan penggantinya 9. Desentralisasi pengelolaan guru namun kasus-kasus guru selalu dikirim ke pusat untuk menyelesaikannya DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK REFORMASI GURU Reformasi guru dimulai dari Deklarasi Guru sebagai Bidang Pekerjaan Profesi oleh Presiden SBY tanggal 14 Desember 2004, setelah 2 (dua) bulan Beliau dilantik 2. Satu tahun kemudian (15 Desember 2005 diterbitkanlah UU nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen)‏ 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Lanjutan: REFORMASI GURU Guru sebagai pekerja profesional sama seperti: tentara, pengacara, apoteker, dokter, akuntan publik, psycholog. Mereka memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan/dicapai dengan mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan tertentu untuk ditetapkan sebagai pekerja profesional antara lain: 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Karakteristik dan Persyaratan-Persyaratan Guru sebagai Pendidik Profesional: Kualifikasi akademik S1 / D-IV b. Memiliki kompetensi (Pedagogik, Profesional, Sosial dan Kepribadian) 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK April 17 Memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi Guru dalam jabatan menggunakan portofolio dan PLPG. Sertifikasi Guru prajabatan mengikuti pendidikan profesi -. Guru TK dalam 1 semester (18 SKS) -. Guru SD dalam 1 semester (18 SKS) -. Guru SMP dalam 2 semester (36 – 40 SKS) -. Guru SMA dalam 2 semester (36 – 40 SKS) -. Guru SMK dalam 2 semester (36 – 40 SKS) 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Memiliki identity number sebelum sertifikasi NUPTK dan sesudah lulus memiliki sertifikat pendidik akan diberikan Nomor Registrasi Guru Profesional yang sudah diusulkan pada RPP Guru dan sudah selesai tingkat Depdiknas. Yang akan datang ada NRGP bagi yang lulus Sertifikasi e. Guru harus bergabung dengan asosiasi seprofesi contoh: Ikatan Guru Matematika Indonesia (IGMI), dll. 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah untuk membentuk Guru Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera antara lain: DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU Peningkatan Kualifikasi 1 Maslahat Tambahan Sertifikasi guru 8 2 GURU 2,7 JUTA Tunjangan Guru Peningkatan Kompetensi 7 3 Perencanaan Kebutuhan Guru Pengembangan Karir 6 4 Penghargaan dan perlindungan 5 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

April 17 Meningkatkan kualifikasi akademik Guru dalam jabatan yang belum S1/D-IV mengingat dari 2,7 juta baru 1.044.000 guru yang sudah berkualifikasi akademik S1/D-IV. Sisanya 1.656.00 Guru belum berkualifikasi akademik S1, sampai dengan tahun 2007/2008, pemerintah telah mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi 170.000 orang guru dengan unit cost Rp. 2 juta/tahun untuk menyelesaikan studi S1 terutama bagi guru SD dan SMP. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

April 17 PERMENDIKNAS NO. 58 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN Pasal 1, Proses Pembelajaran Dilakukan dengan Mengintegrasikan Sistem Perkuliahan Tatap Muka dan/atau Termediasi, dan Sistem Pembelajaran Mandiri. Perkuliahan Tatap Muka adalah Proses Interaksi Langsung dan Terjadwal antara Dosen dan Mahasiswa, dalam Mencapai Tujuan/Kompetensi. Perkuliahan Termediasi, Proses Interaksi Terjadwal antara Dosen dan Mahasiswa melalui Pemanfaatan berbagai Jenis Media dan Teknologi. Pembelajaran Mandiri adalah Proses Interaksi Mahasiswa dengan Sumber Belajar yang Dilakukan dengan Menggunakan Bahan Belajar Mandiri, Baik dengan Bantuan Tutorial atau Tanpa Bantuan Tutorial. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

PERMENDIKNAS NO. 58 TAHUN 2008 (Lanjutan) Pasal 5 (ayat 11); Perkuliahan Termediasi dan Pembelajaran Mandiri dapat Dilakukan di: Kampus Perguruan Tinggi; Perguruan Tinggi Mitra; Tempat Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG); Tempat Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); ICT Centre; LPMP; P4TK. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Tahun 2009 akan dialokasikan dana bagi 191.267 @ Rp. 2 Juta; Tatap Muka S1 Tatap Muka di LPTK Rayon; S1 Tatap Muka di LPTK Mitra (Dual Mode) Termediasi S1 PJJ – PGSD – ICT S1 PJJ – UT; Belajar Mandiri RPL; MGMP; KKG. HOME BASE DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

SUBSIDI MELALUI BLOCKGRANT DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017 SUBSIDI MELALUI BLOCKGRANT TAHUN JML KUOTA BESAR DANA KET 2007 170.000 Guru @. Rp. 2.000.000 2008 2009 191.267 Guru DINAS PROV./ LPMP DIBEBERAPA PROVINSI, ADA SUBSIDI PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK. SUMATERA UTARA = Rp. 40.000.000.000,-

Mekanisme Kerja Internal Ditjen PMPTK Direktorat Jenderal PMPTK Sekretariat Ditjen PMPTK Profesi Pendidik Pembinaan Diklat Pendidik dan Tendik PNF Pusat Pengembangan Penataran Guru Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Balai Kegiatan Belajar Sanggar Tenaga Kependidikan DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Mekanisme Kerja Eksternal Ditjen PMPTK Depdagri Depdiknas Ditjen PMPTK MPDM PNFI Dikti Balitbang Dit Profesi Tendik Dit PTK PNF Dit. Bin. Diklat Direktorat Perguruan Tinggi Setditjen P4TK LPMP BPPNFI BPKB SKB PUOD Pemprov/ Disdikprov Pemkab- Kota/Disdik Kab/Kota Sekolah KKG/MGMP Sekjen Irjen 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Evaluasi Kinerja Guru setiap 5 tahun. Melakukan sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem portofolio, sampai dengan tahun 2007 dengan kuota kumulatif 200.450 org dan telah lulus portofolio maupun yang harus mengikuti PLPG sebanyak 182.640 orang. SK Dirjen PMPTK tentang Pembayaran Guru Penerima Tunjangan Profesi Pendidik sebanyak 178.582 orang (posisi 15 Desember 2008), mulai menerima TPP sejak bulan Juni 2008 sebesar gaji pokok. Evaluasi Kinerja Guru setiap 5 tahun. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

MEKANISME INSTANSI/INSTITUSI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

RENCANA DAN REALISASI 2006, 2007 & 2008 TAHUN KUOTA LULUS PF % LULUS PF LULUS PLPG % LULUS PLPG 2006 20.000 9.919 49,60 % 8.578 42.89 % 2007 180.450 73.899 40,95 % 90,266 50,02 % 2008 200.000 76.435 38.22 % 66.398 33.20 % DATA PER 2 MARET 2009 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Guru swasta, dilakukan konversi terhadap yang lulus sertifikasi menggunakan program Inpassing, sesuai dengan permendiknas 47/2007. Guru yang berdedikasi luar biasa, Guru muda (umur 30 – 40 th) diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Profesi selama 1 tahun yang dananya dialokasikan di Ditjen Dikti. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

KUOTA SERTIFIKASI TAHUN 2006 - 2009 April 17 KUOTA SERTIFIKASI TAHUN 2006 - 2009 KUOTA Th. 2006 = 20.000 Orang KUOTA Th. 2007 = 180.450 Orang KUOTA Th. 2008 = 200.000 Orang KUOTA Th. 2009 = 200.000 Orang + JUMLAH = 600.450 Orang DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

KUOTA NASIONAL & PROPINSI April 17 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017 26

DOKUMEN SERTIFIKASI 2009 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO UNTUK GURU RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PLPG DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Skema Sertifikasi Guru April 17 GURU PRA JABATAN (S1/D-IV) PENDIDIKAN PROFESI SERTIFIKAT PENDIDIK 1 GURU DALAM JABATAN S1/D-IV Umur 50 Th / Masa Kerja 20 Th Gol. IV a Pengawas 2 UJI SERTIFIKASI : Portofolio PLPG Pendidikan Profesi SERTIFIKAT PENDIDIK GURU DALAM JABATAN S2/S3 Kependidikan dgn Gol. IV b Gol. IV c SERTIFIKAT PENDIDIK 3 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 28

Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

SKOR MAKSIMAL PER KOMPONEN PORTOFOLIO (Sebagian skor maksimal fixed dan sebagian yang lain skor maksimal yang diperhitungkan) NO KOMPONEN PORTOFOLIO SKOR 1 Kualifikasi akademik 325 2 Pendidikan dan pelatihan 400 3 Pengalaman mengajar 190 4 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 160 5 Penilaian dari atasan dan pengawas 50 6 Prestasi akademik 125 7 Karya pengembangan profesi 100 8 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 9 Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 60 10 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 40   JUMLAH 1500 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

(Sesuai PP No 74/2008 Tentang Guru) PEMETAAN KOMPONEN PORTOFOLIO KE DALAM KOMPETENSI GURU KOMPONEN PORTOFOLIO (Sesuai PP No 74/2008 Tentang Guru) KOMPETENSI GURU PED KEPRI SOS PROF 1. Kualifikasi Akademik √ 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Pengalaman Mengajar 4. Perenc & Pelaks Pembelajaran 5. Penilaian Atasan & Pengawas 6. Prestasi Akademik 7. Karya Pengembangan Profesi 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah 9. Pengalmn Org dlm Bid Kepend & sosial 10 Penghargaan yg Relevan dg Bid Pend DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

SCORE KELULUSAN PORTOFOLIO 1500 850 Lulus Portofolio Melengkapi Adm 849 841 Melengkapi berkas Portofolio (substansi) 840 PLPG DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

PENETAPAN PESERTA Kriteria penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan: Masa Kerja Usia Golongan/Pangkat Beban Mengajar Tugas Tambahan Prestasi Kerja DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Contoh 1 Penyusunan Daftar Urut Guru PNS Sekolah Dasar (SD) DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Contoh 2 Penyusunan Daftar Urut Guru Non PNS DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru April 17 DANA TPP S.D 2015 Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Peningkatan kompotensi guru dilakukan untuk 4 (empat) hal yaitu: - Kompetensi Pedagogik - Kompetensi Profesional - Kompetensi Sosial - Kompetensi Kepribadian Program ini didukung oleh dana APBN yang dialokasikan di 12 P4TK. Dengan keterbatasan P4TK, kapasistasnya, maka MGMP diberdayakan untuk melaksanakan tugas ini. Terutama bagi Guru SD dan SMP didukung dana Blockgrant yang dialokasikan di LPMP. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KARIR GURU Pengembangan Karir Guru, banyak guru yang tidak naik golongan IV/b karena tidak bisa menulis karya tulis ilmiah, ada 334.000 orang guru yang golongannya terhenti di IV/a. Karena itu Depdiknas menfasilitasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Online. Dananya dialokasikan di LPMP, jumlah kumulatif sudah mencapai 10.000 orang dengan unit cost Rp. 2 juta/orang. CPD KTI Online BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KARIR GURU DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Yang akan datang diusulkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, dimulai dari Gol. III/b, agar Guru masih tinggi semangatnya (Melalui Usulan Permenpan yang baru tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya). DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

SKENARIO PENGEMBANGAN KARIR GURU LULUSAN SI/D-IV KEPENDIDIKAN/ NON KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI: GURU TK (18-20 SKS) GURU SD (18-20 SKS) GURU SMP(36-40 SKS) GURU SMA(36-40 SKS) GURU SMK(36-40 SKS) TES BAKAT SKOLASTIK TES PENGETAHUAN UMUM TES POTENSI AKADEMIK CPNS (80%) PRA JABATAN PNS (100%) PROGRAM INDUKSI GURU PRATAMA GOL. IIIa DAN IIIb 1. PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN 2. PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI) GURU MUDA GOL. IIIc DAN IIId GURU MADYA GOL. IVa, IVb DAN IVc 1. MENELITI 3. SEMINAR 4. ORASI-ILMIAH GURU UTAMA GOL. IVd DAN IVe DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Menetapkan kebutuhan Guru dengan diberlakukannya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka guru baru harus memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi. Pendidikan Profesi dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, karena itu harus dihitung dulu kebutuhannya oleh Ditjen PMPTK. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Pertimbangan-Pertimbangan Kebutuhan Guru 2010 - 2014 Guru yang ada; Guru yang akan pensiun; Guru untuk USB/RKD; Guru sekolah satu atap; Guru daerah terpencil/perbatasan; Guru sekolah Inklusi; Rasio SMK:SMA (70:30); Proyeksi APK; Rasio siswa/kelas (Rombel). DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Dengan demikian yang akan datang: Tidak terjadi Oversupply calon guru; Kemudian diinformasikan ke Ditjen Dikti untuk dibagi habis ke Perguruan Tinggi Pelaksana Pendidikan Profesi (LPTK yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi). Dengan demikian yang akan datang: Tidak terjadi Oversupply calon guru; Supply and demand guru seimbang DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

REKAP KEBUTUHAN GURU 2010 - 2014 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

JUMLAH GURU HONOR Jumlah Guru Honor berdasarkan Status Sekolah (Nasional) NO Jenjang Negeri Swasta Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) 1 TK 1,804 55,544 57,348 2 SD 264,989 27,792 292,781 3 SMP 58,218 58,683 116,901 4 SLB 474 1,128 1,602 5 SMA 23,886 35,437 59,323 6 SMK 12,659 40,320 52,979 362,030 218,904 580,934 *) Sumber Data NUPTK September 2008 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

USIA GURU MENJELANG PENSIUN April 17 (Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2005) DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017 (Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2005)

JADWAL PENGADAAN GURU MENYESUAIKAN UU NO. 14 TAHUN 2005 (GURU & DOSEN)   DECLARASI 14/12.04 • UU 14/2005 (GURU & DOSEN) 15/12.05 SERTIFIKSASI DLM JBT 2,7 JUTA 15/12.06 15/12.15 GB DISELESAIKAN 13.908 2008 2009 2010 MENGHITUNG KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN PROFESI 07 08 09 10 2015 DST GURU PENSIUN 300.000 PENGANGKATAN GURU BARU SESUAI UU GURU & DOSEN 2003 04 05 06 11 12 13 14 15 *) GURU BARU MULAI 2010: SUDAH S1/D4, KOMPETEN (P.P.S.K), BERSERTIFIKAT PENDIDIK. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Penghargaan dan Perlindungan, meliputi • Penghargaan guru berprestasi Tk. Nasional 132 org/th Penghargaan guru berdedikasi daerah khusus 66 org/th Penghargaan pendidikan Tk. Nasional 33 org/th Lomba keberhasilan guru Tk. Nasional Pengiriman Guru Berprestasi ke Recsam, REIC Singapura, Jepang dan negara Lain 20 org/th Pengembangan Profesi Guru Berprestasi/Berdedikasi 210 org/th Perlindungan Hukum dan Profesi/HAKI 33 prov DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

7. Tunjangan dan Kesejahteraan Guru NO GURU PNS GURU NON PNS 1 Gaji Berdasarkan Golongan (Pemerintah) Gaji (Yayasan) 2 Tunjangan Fungsional (Pemerintah) Subsidi Tunjangan Fungsional (Pemerintah) 3 Tunjangan Profesi Guru (Pemerintah) DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Penghargaan bagi guru akhir masa bhakti Rp. 1.500.000 / orang; Maslahat Tambahan Penghargaan bagi guru akhir masa bhakti Rp. 1.500.000 / orang; Penghargaan guru berdedikasi / berprestasi; Bantuan Putra-putri Guru berprestasi Rp. 5.000.000 / siswa; Pemberian Rumah Dinas bagi Guru. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Berbagai tantangan yang masih membentang antara lain: I. GURU 1. Guru berlebih di kota-kota, Rombel x beban kurikulum dibagi tugas 24 jam diabaikan kadang-kadang lebih hampir 50%; 2. Istri/Suami pejabat menjadi guru berpindah-pindah tapi tidak mengajar; DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Lanjutan: GURU 3. Tidak lengkap mengisi berkas hasil sertifikasi untuk penetapan guru penerima Tunjungan Profesi Pendidik, antara lain belum ada: a. Keterangan Kepala Sekolah mengajar 24 jam/minggu; b. Gaji pokok terakhir (gaji berkala terakhir); c. Nomor Rekening Bank; d. Hasil Inpassing dan Surat Pengangkatan GTY (Non PNS) DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Lanjutan: GURU 4. Pengisian Form A1 sebagian besar tidak bisa terbaca scanner/program, dan pengisian Form A2 tidak lengkap diisi oleh Guru. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

II. DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA April 17 II. DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA 1. Formasi guru untuk PNS digunakan staf non guru, hampir 30%; 2. Formasi guru untuk guru namun setelah jadi guru pindah ke struktural; 3. Guru adalah sasaran empuk dalam kegiatan Pilkada, mengajar tertanggu; 4. Di suatu kabupaten, anggota DPRnya mayoritas dari guru; 5. Kurangnya sosialisasi sertifikasi dari Dinas Pendidikan Kab./Kota kepada Guru (share pembiayaan sosialisasi) DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 1. Ada provinsi yang tidak mau mengangkat guru bantu yang sudah terikat kontrak dan sudah tes 2. Banyak guru yang pindah profesi jadi Kepala Dinas di luar pendidikan, tapi gajinya masih tetap diterima sebagai guru, tidak mengundurkan diri, NIP. nya tetap diawali 13. 3. Sering Guru PNS mengajar hanya 9 jam/minggu, waktu lainnya untuk usaha lain, jadi rasio guru murid tidak seimbang. Tidak seperti rasio 1 : 15 di Jepang, dan 1 : 20 di Korea DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Lanjutan: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 4. Guru honor yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengajar 24 jam/minggu minta diangkat PNS, dulu 18 jam/minggu + insentif. 6 jam = 24 jam; 5. Guru honor yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengajar 24 jam/minggu minta diangkat PNS, dulu 18 jam/minggu + insentif 6 jam = 24 jam; 6. Tim Sertifikasi Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi kurang optimal. Contoh kasus: terdapat guru belum terima TPP tidak menginformasikan ke Pusat. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

IV. LPTK 1. Kesiapan LPTK, menghadapi tugas baru disamping tugas pokonya: Rutin/Perkuliahan (Tri Dharma PT); Sertifikasi dan PLPG Guru Dalam Jabatan; Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan; S1 Belajar Mandiri. 2. Penyusunan Laporan hasil sertifikasi perlu dimonitor. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017

Karena itu perlu dibereskan Manajemen Guru, Supply and Demand Karena itu perlu dibereskan Manajemen Guru, Supply and Demand. Mengingat bila guru sudah bersertifikat semua itu memerlukan dana Rp. 57 Trilyun ditahun 2015, padahal Anggaran Depdiknas sekarang Rp. 207 Triyun mulai tahun 2009, berarti guru tidak perlu resah/kawatir dengan sertifikasi dan TPP. 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Namun pengeluaran biaya yang tinggi untuk pendidikan khususnya guru, kalau guru tidak menunjukkan performance-nya maka akan sia-sia. 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

Guru dipersiapkan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi yang berdampak pada peningkatan mutu dan tidak dimaksudkan hanya untuk memperoleh sertifikat. Kualifikasi, kompetensi akan berdampak pada kesejahteraannya. 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

April 17 Pengeluaran anggaran harus seimbang dengan performance guru. Semoga kedepan Depdiknas bisa sukses mempersiapkan/menjadikan guru profesional bermartabat dan sejahtera. 4/12/2017 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 4/12/2017 TERIMA KASIH