IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA ( P2K3 )
Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PERMENKES No Penyelenggaraan Pekerjaan & Praktik Tenaga Gizi
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
TREND DAN ISSUE 2014 dalam KEPERAWATAN KOMUNITAS
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
Landasan Hukum Pasar Modal Pertemuan ke-02
Login. Loading... Active Inactive Close By.. PLAY.
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
Up Date Terbaru Peraturan
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :  Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
Peraturan Perundang-undangan
Membangun Budaya Kerja yang Terstruktur dan Terencana di Unit Kerja
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
Login.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
SISTEMATIKA UU NO. 12 TAHUN 2011
Peraturan Perundang-Undangan
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
PERATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Dr. RM. Okie Hapsoro BP, M.Kes, MMR
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007 PENDAHULUAN Dasar hukum penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif di Indonesia UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Per Men Kes RI No.1076/Menkes/SK/2003 tentang Pengobatan Tradisional. Per Men Kes RI No.1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kep Men Kes RI No.121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Herbal Medik Kep Dir Jen Bin Yan Med, No. HK.03.05/I/199/2010 tentang Pedoman Kriteria Penetepan Metode Pengobatan Komplementer -Alternatif yang dapat Diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar IDI No.01/Ketum PB.IDI/12/2009 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar IDI,

ISI PERMENKES NO. 1109/2007 Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Pengobatan Komplementer-Alternatif Bab IV Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab V Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif Bab VI Registrasi Bab VII Surat Tugas / Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif Bab VIII Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif Asing Bab IX Pencatatan dan Pelaporan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Per Men Kes RI No.1109/Menkes/Per/IX/2007 PASAL 1 AYAT (3-6)

Pasal 1 ayat (9 - 15)