Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan. 1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
PANDUAN RINTISAN SEKOLAH MENEGAH ATAS BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI) 2011.
Loading... DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PERAN DAN TUGAS GURU DALAM MANAJEMEN SEKOLAH DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Kajian Implementasi Program Beasiswa Unggulan BPKLN Kemendikbud Jenjang S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ILMIAH
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Pelayanan Standard Minimun
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Strategi Peningkatan Kinerja Pendidikan
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
PANDUAN RINTISAN SEKOLAH MENEGAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
Kurikulum sekolah rintisan bertaraf intenasional
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
Direktorat Pembinaan SMA
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Pengembangan Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar (PP19/2005)
RINTISAN SMA BERTARAF INTERNASIONAL (SBI)
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPKS-Maimun Abdul Hanan
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
A.B. Mutiara Kerangka Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mengacu KKNI Rumpun Ilmu Informatika & Komputer A.B. Mutiara.
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
SELAYANG PANDANG RENCANA KERJA RA (RKRA). LANDASAN HUKUM Penyusunan RKJM adalah sebagai berikut : 1.UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

Aktivitas di R.LAB Ruang Perpustakaan

1. Latar Belakang 1. Tenaga kerja yang kompetitif 3. Globalisasi 2. Agraris Industri 4. Devisa Negara

 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat 3  PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 61 ayat 1 2. DASAR HUKUM

3. Tujuan 2. Memberikan peluang pada sek. yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf internasional 1. Meningkatkan kualitas pend. nasional secara umum

….. Tujuan 3. Memberi layanan kepada siswa berpotensi untuk mencapai prestasi bertaraf internasional 4. Mengurangi pengalihan devisa ke luar negeri 5. Menyiapkan tamatan SMA yang mampu berperan aktif dlm masy. global

4. Pengertian SNBI ADALAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM NASIONAL DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI SEHINGGA MAMPU MENGHASILKAN SISWA YANG MEMPUNYAI DAYA SAING DENGAN DUNIA INTERNASIONAL

Peningkatan Pengelolaan Sekolah dan Jaminan Kualitas Peningkatan Pengelolaan Sekolah dan Jaminan Kualitas Meningkatkan Kesamaan dan Penyediaan Layanan Khusus Meningkatkan Kesamaan dan Penyediaan Layanan Khusus Peningkatan Keluaran Pembelajaran Siswa Peningkatan Keluaran Pembelajaran Siswa 5. STRATEGI IMPLEMENTASI

Peningkatan Keluaran Pembelajaran Siswa  Memperkuat standar, kurikulum, dan penilaian hasil belajar siswa 11  Meningkatkan kinerja guru dan staf pendukung pengajaran  Meningkatkan materi pembelajaran, peralatan dan fasilitas  Meningkatkan kesiapan siswa pasca Pendidikan Menengah Atas

Peningkatan Pengelolaan Sekolah dan Jaminan Kualitas 22  Mempersiapkan sistem pengelolaan yang terpilih ke standar internasional  Meningkatkan kinerja personil administrasi /pengelola sekolah  Meningkatkan fasilitas, peralatan dan perangkat lunak  Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  Melembagakan program jaminan mutu berbasis sekolah

Meningkatkan Kesamaan dan Penyediaan Layanan Khusus 33  Mengembangkan transparansi, akuntabilita dan kesamaan dlm penerimaan siswa  Memberikan dukungan siswa sasaran yang dikelola oleh SRN  Memberikan fasilitas dan layanan sosial khusus  Memberdayakan tanggungjawab komite sekolah

BAHASA PENGANTAR  Bahasa Indonesia  Bilingual Misalnya : Inggris + Indonesia.  Bahasa Inggris

STRATEGI PROGRAM Rintisan SNBI Manajemen SDM Fasilitas Kurikulum KBM Program Networking Th Th Th Th Th Fase Pengembangan Fase Konsolidasi Fase Mandiri 66

Membangun Mitra Kerja SNBI Pemerintah Lembaga Donor Mitra Inter nasional PT/ Universitas LPMP Lembaga Pendidikan. SNBI Lainya Masya- rakat 77

PUSAT  Blockgrant 8.Sumber Dana APBD PROVINSI SEKOLAH Bukan dana dekonsentrasi APBD KAB/KOTA SUMBER LAIN

KOMPONEN KEGIATAN Penanggung Jawab Pendanaan PusatProp Kab/ Kota Kmte/ Sek. Lain -Lain A. GURU 1. Peningkatan kualifikasi (minimal S1) V 2. Penyesuaian latar belakang pend. dgn MP yang diajarkan mismacth V 3. Peningkatan komp. profesional guru V VV 4. Peningkatan kemampuan B. Inggris VV 5. Penguasaan dalam bid. komputer VV SUMBER DANA/PEMBIAYAAN

SEKOLAH NASIONAL BERTARAF INTERNASIONAL  STTB SMA  STK SMA ` SERTIFIKAT INTERNASIONAL + 9. Sertifikasi  STTB dan STK SMA dikeluarkan oleh SMA Penyelenggara  Sertifikat Internasional dikeluarkan oleh Lembaga pendidikan internasional