PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

Advertisements

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan

SEKRETARIS JENDERAL RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT, JAKARTA 2-3 MARET 2015

Perencanaan Tata Guna Lahan

RANCANGAN RPJMN BIDANG KEHUTANAN

Sumber Daya Alam Macam-macam SDA: Pengelompokan SDA: Apa kriterianya?

SISTIM NERACA SOSIAL EKONOMI NERACA ARUS DANA SISTIM NERACA LINGKUNGAN

Nama Proposal :Desain dan Rancang Bangun Bangunan Hemat Energi

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.

EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN

Barano/ Sekjend SRRED-FI

SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.

TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional

TEKNIK SILVIKULTUR Oleh : Suryo Hardiwinoto, dkk Laboratorium Silvikultur & Agroforestry Fakultas Kehutanan UGM, YOGYAKARTA.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TEMATIK PENELITIAN dan PENGEMBANGAN Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi DEWAN RISET.

UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN

JENIS DAN TINGKATAN PERENCANAAN

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo

PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA

Majelis Profesor Riset

Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan

IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.

Perencanaan Hutan Berbasis Ekosistem

AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?

AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM

MANUSIA DAN KEHUTANAN LANSKAP

RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017

DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”

Perencanaan Perlindungan Lingkungan

ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI

Konsep Kelestarian Hutan

PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN

Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)

Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc

Hutan Desa (HD).

Superfund Follies di Indonesia

HUBUNGAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN SEKITAR

Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan

Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata

OLEH : LA ODE AGUS SALIM MANDO, S.Hut., M.Sc.

HUBUNGAN SEBARAN FLORA DAN FAUNA DENGAN KONDISI FISIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Indikator komponen lingkungan terdampak

Ekonomi Pembangunan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju

AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(sebagai urusan pemerintahan)

TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN

Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan

USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.

TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..

Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.

PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA

Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY

PENATAAN RUANG 14/01/ :10.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

Transcript presentasi:

PENYUSUNAN BAHAN RPJMN SEKTOR KEHUTANAN Oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Solo, 13 November 2013

PERSOALAN NASIONAL Kependudukan Lapangan pekerjaan Kemiskinan Kesejahteraan yang masih rendah (income per kapita) Kerusakan lingkungan Disparitas antar wilayah Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

visiMisi Rencana Strategis ProsesSistem Pengelola an Kinerja

Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi DAS SEBAGAI EKOSISTEM BISNIS INTI SEKTOR KEHUTANAN HASIL HUTAN KAYU HASIL HUTAN KAYU JASA LINGKUNGAN JASA LINGKUNGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HASIL HUTAN BUKAN KAYU PERENCANAAN MAKRO HUTAN PERENCANAAN MAKRO HUTAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN ADMINISTRASI R&D MANUSIA

DAS SEBAGAI EKOSISTEM PERENCANAAN MAKRO HUTAN PERENCANAAN MAKRO HUTAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN ADMINISTRASI R&D A. ADMINISTRASI PADA TINGKAT PUSAT Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan

SASARAN VALUE ADDED HUTAN Hasil Hutan Kayu Pulp and paper Plywood Pertukangan Energi

SASARAN VALUE ADDED HUTAN Hasil Hutan Bukan Kayu Madu Getak karet/jelutung Getah pinus Gaharu Rotan dsb

SASARAN VALUE ADDED HUTAN Jasa Lingkungan Tanah Air Udara Karbon Flora dan Fauna Medication Cosmetics

B. MANAGEMENT PADA TINGKAT TAPAK Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi KPH KONSERVASI + TAMAN NASIONAL KPH LINDUNG KPH PRODUKSI PUSAT KABUPATEN/KOTA

DETAIL STRUKTUR PERENCANAAN BIDANG/SEKTORPROGRAMKEGIATANKOMPONENDETAIL BELANJA

DIAGRAM STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK PROGRAM OUTCOME INDIKATOR KINERJA UTAMA KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB- OUTPUT KOMPONEN SUB KOMPONEN DETAIL BELANJA DETAIL BELANJA

SASARAN DARI PERENCANAAN MAGNITUDE LOCUS FOCUS