Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Advertisements

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
MEDIA RELATIONS DALAM KEHUMASAN
UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).
LOADING PEMBELAJARAN INTER AKTIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2012.
Keterbukaan Informasi Publik
Hak atas Kebebasan Pribadi
Media Relation Media Massa.
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Hak dan Kewajiban Warga Negara
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT.
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
LANDASAN ETIKA DAN PROFESIONALISME JURNALIS Pertemuan 3 & 4 Mata kuliah: O0264 / TEKNIK WAWANCARA MEDIA Tahun : 2008 / 2009.
PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
Hak atas Kebebasan Pribadi
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
Etika dan Hukum MR. SL Batubara dari MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia) mengatakan bahwa pada masa reformasi ini kendali kebebasan pers lebih.
KODE ETIK. Pengertian Kode Etik Profesi Kata kode etik terdiri dari dua suku kata, yaitu kode, dan etik. Kata kode berarti tanda-tanda atau simbol-simbol.
“ETIKA KEHUMASAN PEMERINTAH & BUMN”
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KAJIAN HARMONISASI RUU PENYIARAN
WARGA NEGARA INDONESIA
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
DASAR-DASAR PENYIARAN Kode Etik Penyiaran 2016.
Hak atas kekayaan intelektual
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
Etika & Hukum Media Relations
INSTRUMEN HAM INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR-DASAR JURNALISTIK
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
Tugas 1 Buat Biografi Anda dan masukkan ke dalam Blogger (ditulis dengan konsep penulisan Jurnalisme)
Universitas Sumatera Utara Medan
Sistem Hukum Pers Indonesia
Sisi Pandang Hukum Mengatur Internet di Indonesia
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
Pertemuan 8 (Pasca-UTS)
KEWARTAWANAN (UU No. 40/1999 tentang pers)
Mengkritisi UU Penyiaran
ETIKA KEHUMASAN.
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Hak-hak Pekerja Disampaikan pada Pendidikan Organiser
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
Perusahaan Pers KULIAH V.
Kode Etik Jurnalistik dan Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN
Etika dalam Hubungan Kemitraan antara Pemerintah dan Wartawan
Kode Etik Jurnalistik.
WARGANEGARA Oleh : Rani Rias Takim NIM:
Teori konstitusi.
Etika Komunikasi Massa Pertemuan 7
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
Tata Krama Etika Periklanan
KODE ETIK JURNALISTIK.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
Transcript presentasi:

Hukum dan Etika Komunikasi

Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 UU KIP No. 14 Tahun 2008 UU ITE No. 11 Tahun 2008 UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 Pedoman Perilaku Penyiaran Kode Etik Wartawan Indonesia Kode Etik Kehumasan Pemerintah Kode Etik Perhumas Kode Etik Periklanan

UUD 1945 Pasal 28 – Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.