Suplemen MSDM X 2009 Suppl MSDM Kompensasi II

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasus 1 Buat algoritma untuk menghitung gaji pegawai. Gaji pegawai didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Tunjangan.
Advertisements

Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pendahuluan PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
MATERI 6 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Peg. Tetap yg mulai bekerja & yg berhenti bekerja dlm tahun berjalan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
SIMULASI PENGISIAN SPT PPh Orang Pribadi 1770 S & 1770 SS
MATERI 8 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yg Di pindahtugaskan dlm tahun berjalan.
Process Modeling (Latihan Kasus Penggajian) Pertemuan 21 – 22
Pert 06 Database Design Kasus Sistem Informasi Penggajian
1 Pertemuan VI PPh Pasal 21 Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 06/13.
PENGANTAR PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PERTEMUAN KE-6 Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PPh Pemotongan dan Pemungutan
CONTOH CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21
Untuk menghitung PKP = PENGHASILAN BRUTO – PTKP
Gaji dan Upah.
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PENGHITUNGAN PPh ORANG PRIBADI SEBAGAI PENGUSAHA
Pegawai Negeri yang Bekerja Selama 1 tahun Penuh
PPh 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNANNYA
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21
Program Studi Akuntansi FE-UII Yogyakarta 2009
Pengertian beberapa istilah
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PENERIMA UPAH
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Matakuliah : D0584/Analisis Sistem Informasi
Manajemen Basis Data Pertemuan 13
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Percabangan/Penyeleksian Kondisi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Perhitungan PPh Badan Faisal Ahmad Chotib.
PPh Orang Pribadi dengan
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
PAJAK PENGHASILAN UMUM
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
PAJAK PENGHASILAN ( PPh Ps 21 dan 22 ).
Kuliah XI MSDM Kompensasi II SAP 11 MSDM FIA IISIP
PAJAK PENGHASILAN.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2012
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Matakuliah : TKI-315/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Pajak Penghasilan Pasal 25
Angsuran Pajak Dalam tahun Berjalan PPh Ps. 25.
PPH PASAL 21.
Tuliskan Nama, NIPP dan Kelas Anda. NASKAH SOAL UJIAN TENGAH PERIODE I (UTP - I) ANGKATAN XIX TAHUN PROGRAM 2014/2015 Tuliskan Nama, NIPP dan.
Matakuliah : T0194/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Kuliah XI MSDM Kompensasi II SAP 11 MSDM FIA IISIP
PAJAK PENGHASILAN.
Kuis 3 Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Diagram Konteks Keterangan: Dalam proses penggajian terdapat 7 entitas yaitu : karyawan, departemen sumber daya manusia, departemen penggajian, buku.
Kuis 4 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Kuis 7 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Transcript presentasi:

Suplemen MSDM X 2009 Suppl MSDM Kompensasi II Perhitungan PKP/PTKP Suppl MSDM Kompensasi II http://anandasekarbumi.wordpress.com

PKP – Rp 835,000 pph.21 5 % Rp 41,750 Bulan Juni 09 Nomor 02/SG/VI/09 SLIP GAJI PT. XYZ       Bulan Juni 09 Nomor 02/SG/VI/09 NAMA Ananda Jabatan Manager   Status 3 PENDAPATAN   Gaji Pokok Rp. 1,350,000   TUNJANGAN   Transport Rp. 450,000   Akomodasi Rp. 450,000   Komunikasi Rp. 250,000   Rp. 0   GAJI KOTOR Rp. 2,500,000       Pinjaman Rp. 0   Cuti diluar tangguangan   Lain-lain Rp. 0   total Rp. 0   PTKP Rp 1,665,000, Gaji bersih Rp 2,468,250   PKP – Rp 835,000 pph.21 5 % Rp 41,750       Suppl MSDM X 2009 Ananda Sekarbumi

Status 1. Belum menikah. ;2. menikah(M) ; 3. M +1 anak ;4 M+2 anak ;5 Status 1. Belum menikah. ;2. menikah(M) ; 3. M +1 anak ;4 M+2 anak ;5.M+3 ;6.Menikah,pasangan bekerja Penghasilan tidak kena pajak Psl 7 UU PPh no 36/2008 1. Rp 1,320,000 (Rp15,840,000/th) 2.Rp 1,430,000 (WP+Tunj WP kawinRp1,320,000/th) 3.Rp 1,540,000 (WP,Tunjistri,+1 anak) 4.Rp 1,650,000 5. Rp 1,760,000 PerMenKeu no 250/PMK.03/2008perbulan Jabatan 5% dari pendapatan bruto max Rp500.000/bulan Pensiun 5% dari pendapatan bruto max Rp 200.000/bulan Suppl MSDM X 2009 Ananda Sekarbumi

Tarif Pph ps 21 tahunan (berdasarkan Ps 17 UU Pph no 36 Th 2008) S/d Penghasilan kena Pajak s/d Rp 50,000,000/th atau Rp4,166,000/bln 5% PKP Rp50 juta-Rp250juta/th 15% PKP Rp 250juta-Rp500juta/th 25% PKP Rp500juta keatas 30% Suppl MSDM X 2009 Ananda Sekarbumi

Gaji kotor 12 juta, Menikah 3 anak Jabatan direktur operasional BUMN (ada pensiun) Suppl MSDM X 2009 Ananda Sekarbumi