Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM HUKUM NASIONAL. SISTEM HUKUM NASIONAL.
Advertisements

Konstitusi dan Rule of Law
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
Otonomi Daerah.
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
BAB V KONSTITUSI.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Lanjutan Kuliah HTN ke II
Materi Ke-2: PERATURAN NEGARA
PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
KONSTITUSI NEGARA.
DEMOKRASI INDONESIA EKA YULI ASTUTI , S.H., M.H.
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pancasila sebagai dasar negara
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Lembaga Legislatif Indonesia
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
MATERI MUATAN UU SONY MAULANA S..
Perbuatan Pemerintah.
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Bukti Kekuasaan Lembaga Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945
Berkelas.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DAN PERADILAN NASIONAL
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Hukum Nasional Dan Peradilan Nasional.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pancasila sebagai dasar negara
Perundang-undangan di Indonesia
Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm
Kardina Tria Lestari A
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
ALIENASI KEKUASAAN MPR DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG DASAR.
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lulus Suprayetno, SH, MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara.
KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Hapusnya Hak Menuntut Pidana (Lanjutan)
Transcript presentasi:

Lembaga Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indah Dwi Qurbani, SH, MH

SEBELUM PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 Pemerintahan dalam arti formal adalah mengandung kekuasaan dalam arti mengatur dan kekuasaan memutus. pemerintahan dalam arti material adalah berisi dua unsur yaitu unsur memerintah dan unsur melaksanakan. (George Jellinek)

PRESIDEN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA Pemerintah dalam arti lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 adalah Presiden sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut pemerintahan, keamanan, pengawasan, maupun pengaturan