Periode 2009-2010. 1112456378910 1. Presiden 2. Wakil Presiden (WaPres) 3. Sekretaris Jenderal (SekJen) 4. Menteri Urusan Domestik 5. Menteri Pemuda,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
Advertisements

JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENTERIAN KAJIAN STRATEGIS BEM PAAP FE UNPAD KABINET “HARMONI”
KEMENTERIAN MINAT dan BAKAT
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI
IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UHAMKA
PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Pembiayaan Pembangunan
XII Administrasi Perkantoran 3
JOB DISCRIPTION / TATA KERJA KSR-PMI UMM
OLEH : RIJAL PURWA ILMIAWAN KETUA BEM DIPLOMA IPB 2010.
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
ASOSIASI ALUMNI DAN MAHASISWA (AAM) PROGRAM PASCASARJANA UNY
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sekretariat Jenderal (Setjen)
SISTEM PENGELOLAAN KLOTER
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun: Direktorat Administrasi
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
Unduh bahan dari Internet
SPPN  Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga.
MAHASISWA PSKG FK UNSRI
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
ROHIS DARUL ILMI SMA NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN DAN LATIHAN DASAR ORGANISASI (LDK / LDO)
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI (HIMANNOMI)
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM KONTEKS ETIKA ADMINISTRASI
Deskripsi Struktur ORGANISASI PPI Kanto Corporation
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25 mar 2012 basement cc barat Byna kameswara
Pembiayaan Pembangunan
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BURSA.
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Periode 2019 #Kabinet Bergerak Bersatu.
Transcript presentasi:

Periode

1. Presiden 2. Wakil Presiden (WaPres) 3. Sekretaris Jenderal (SekJen) 4. Menteri Urusan Domestik 5. Menteri Pemuda, Kesenian dan Olahraga 6. Menteri Informasi dan Teknologi 7. Menteri Urusan Luar 8. Menteri Sekretaris Kabinet 9. Menteri Pendidikan 10. Menteri Keuangan 11. Utusan Khusus

1. Presiden berkoordinasi dengan Wapres dan Sekjen dalam mengelola lembaga Kementerian 2. Wapres bertanggung jawab mengelola beberapa kementerian sebagai berikut: a. Menteri Urusan Domestik b. Menteri Informasi dan Teknologi c. Menteri Pemuda, Kesenian dan Olahraga 3.Sekjen bertanggung jawab mengelola beberapa Kementerian sebagai berikut: a. Menteri Sekretaris Kabinet b. Menteri Urusan Luar c. Menteri Pendidikan d. Menteri Keuangan

1. Menteri Keuangan Bertanggung jawab sebagai untuk melakukan fund rising demi menjaga kesinambungan Kabinet. Menteri keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola arus kas masuk dan keluar 2. Menteri urusan Domestik Bertanggung jawab dalam membangun jaringan PPI Komisariat se-Kanto (Membuka yang baru maupun mempertahankan yang ada) 3. Menteri Urusan Luar Bertanggung jawab terhadap kesinambungan agenda PPI Kanto di ASEAN Youth Network in Japan (AYNJ) 4. Menteri Informasi dan Teknologi Melakukan fungsi kehumasan dan pengelolaan Website

5. Menteri Pendidikan Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas intelektual mahasiswa dan penyambutan mahasiswa baru 6. Menteri Pemuda, Kesenian dan Olahraga Bertanggung jawab untuk menyelengarakan event yang berhubungan dengan pemuda, olahraga dan kesenian 7. Menteri Sekretaris Kabinet Bertanggung jawab terhadap masalah administrasi keorganisasian dan mengumpulkan data base Komsat PPI se-Kanto

 Utusan Khusus bekerjasama dengan Kementerian Urusan Luar untuk menyukseskan Forum AYNJ