Bab 8 GOOD GOVERNANCE.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

Good governance, dan Accountability
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
STARTEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
PERAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Akuntabilitas Sektor Publik
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
Akuntansi Sektor Publik
GOOD GOVERNANCE.
Akuntansi Sektor Publik
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Globalisasi Hukum Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Hal 1-1 Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Hal 1-2 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 2 Objective Learning : 1. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan.
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE
Good Coorporate governance
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
INOVASI PEMBINAAN PEGAWAI
Good Governance Etika Bisnis.
IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Lembaga Negara yang Independen
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Selamat Datang Di Tahap Ke 3
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Pengukuran Kinerja Pelayanan
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Kebijakan Publik dan Good Governance
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah dan Good Governace
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
Konsep dan Implementasinya
GOOD GOVERNANCE.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Good governance, dan Accountability
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Unggul Profesional Islami
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
GOOD GOVERNANCE.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Transcript presentasi:

Bab 8 GOOD GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan keseharian

Indikator pemerintahan baik Jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman , tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik

9 ASPEK FUNDAMENTAL DALAM PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Partisipasi (Participation) Penegak hukum (Rule of Law) Transparansi (Transparency) Responsif (Responsiveness) 9 ASPEK FUNDAMENTAL DALAM PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Orientasi kesepakatan (Consensus Orientation) Keadilan (Equity) Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) Akuntabilitas (Accountability) Visi Strategis (Strategic Vision)

Langkah-langkah perwujudan Good Governance Penguatan fungsi dan peran Lembaga Perwakilan Kemandirian Lembaga Peradilan Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas Masyarakat Madani (Civil Society) yang kuat dan partisipatif Penguatan upaya otonomi daerah

Good Governance merupakan faktor kunci dalam otonomi daerah karena penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya betul-betul akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip Good Governance