1 2 3 4 5.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Advertisements

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB IV – BENTUK & SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
by. NANIK PRASETYONINGSIH
BENTUK NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA.
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PASIRIA HARTATI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
SOSIOLOGI EKONOMI PERTEMUAN KE-9
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
BENTUK NEGARA & BENTUK PEMERINTAHAN
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
Pertemuan 10 PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
Uud dasar negara republik indonesia
Klasifikasi Negara Masnur Marzuki.
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
Demokrasi, Kewenangan dan Legitimasi
BENTUK-BENTUK PEMERINTAH DAN BENTUK-BENTUK NEGARA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 2
Sistem Pemerintahan.
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
Sistem Pemerintahan Indonesia
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
Teori Sistem Pemerintahan
Teori Demokrasi kontemporer
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
TUGAS PPKN.
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
Negara dan Sistem Pemerintahan
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Negara dan Sistem Pemerintahan
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
Negara dan Sistem Pemerintahan
BENTUK & TIPE PEMERINTAHAN
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
Negara dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM KONTEKS ETIKA ADMINISTRASI
HUKUM TATA NEGARA.
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
BENTUK NEGARA BENTUK PEMERINTAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
KONDISI POLITIK NEGARA ASEAN. 1.PRESIDENSIAL: -dianut oleh negara REPUBLIK. -Kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umun -Presiden dipilih melalui rakyat.
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

1 2 3 4 5

PEMERINTAH SEMPIT LUAS Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Badan Eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

BENTUK NEGARA 1. NEGARA SERIKAT 2. NEGARA KESATUAN A. NEGARA KESATUAN SISTEM SENTRALISASI B. NEGARA KESATUAN SISTEM DESENTRALISASI

BENTUK PEMERINTAHAN 1. TEORI POLYBIUS 2. TEORI ARISTOTELES KLASIK MODERN 1. TEORI POLYBIUS M – T – A – O – D – O 2. TEORI ARISTOTELES M – T – A – O – P – D 3. TEORI PLATO A – T – O – D - T

BENTUK PEMERINTAHAN 1. MONARKI 2. REPUBLIK KLASIK MODERN MONARKI ABSOLUT MONARKI KONSTITUSIONAL MONARKI PARLEMENTER 2. REPUBLIK REPUBLIK ABSOLUT REPUBLIK KONSTITUSIONAL REPUBLIK PARLEMENTER

SISTEM PEMERINTAHAN 1. PRESIDENSIAL 2. PARLEMENTER 3. REFERENDUM A. REFERENDUM OBLIGATUR B. REFERENDUM FAKULTATIF C. REFERENDUM KONSULTATIF

PEMERINTAH SEMPIT LUAS Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif beserta jajarannya, dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS PLATO 1. ARISTOKRASI 2. TIMOKRASI 3. OLIGARKI 4. DEMOKRASI 5. TIRANI

BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS ARISTOTELES 1. MONARKI 2. TIRANI 3. ARISTOKRASI 4. OLIGARKI 5. POLITEIA 6. DEMOKRASI

BENTUK PEMERINTAHAN PLATO ARISTOTELES POLIBYUS POLIBYUS 1. MONARKI 2. TIRANI 3. ARISTOKRASI 4. OLIGARKI 5. DEMOKRASI 6. OKHLOKRASI

BENTUK PEMERINTAHAN LEON DUGUIT MONARKI REPUBLIK 1. MONARKI ABSOLUT 2. MONARKI KONSTITUSIONAL 3. MONARKI PARLEMENTER REPUBLIK 1. REPUBLIK ABSOLUT 2. REPUBLIK KONSTITUSIONAL 3. REPUBLIK PARLEMENTER

SISTEM PEMERINTAHAN KABINET : 1. K. PRESIDENSIAL K. EKSTRA PARLEMENTER 2. K. MINISTERIAL K. PARLEMENTER - K. PARTAI - K. KOALISI - K. NASIONAL

CIRI – CIRI PRESIDENSIAL 1. Presiden sebagai Penyelenggara Negara 2. Presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. 3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau suatu Dewan /Majelis. 4. Kabinet ( Dewan Menteri ) dibentuk oleh Presiden.

CIRI – CIRI PRESIDENSIAL 5. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. 6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen 7. Presiden tak dapat membubarkan Parlemen dan sebaliknya 8. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung Parlemen.

CIRI – CIRI PARLEMENTER 1. Kepala Negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan Pemerintah 2. Kepala Negara tidak sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. 3. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. 4. Kepala Negara hanya sebagai simbol Kedaulatan dan Keutuhan Negara.

CIRI – CIRI PARLEMENTER 5. Badan Legislatif atau Parlemen adalah badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. 6. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 7. Eksekutif bertanggung jawab kepada

CIRI – CIRI PARLEMENTER 8. Dalam sistem dua partai, partai politik pemenang pemilu menjadi partai pemerintah sedangkan partai politik yang kalah menjadi partai oposisi 9. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara Koalisi.

CIRI – CIRI REFERENDUM

CIRI – CIRI REFERENDUM

PRESIDENSIAL KELEBIHAN KEKURANGAN 1. Badan Eksekutif lebih stabil kedudukannya 2. Penyusunan program kerja disesuaikan dengan masa jabatannya. 3. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif 1. Dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan/kebijakan publik seringkali tidak tegas dan lamban

PARLEMENTER KELEBIHAN KEKURANGAN Kelebihan . Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. r Garis tanggung jawab dalampembuatandan pelaksanaan kebijakan publik jelas. r Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-wakfu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif . Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

PARLEMENTER KELEBIHAN KEKURANGAN Kelebihan . Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. r Garis tanggung jawab dalampembuatandan pelaksanaan kebijakan publik jelas. r Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-wakfu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif . Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

REFERENDUM KELEBIHAN KEKURANGAN

REFERENDUM KELEBIHAN KEKURANGAN