LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

OUTCOME DEPUTI PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah Jumlah K/L dan pemda yg mengembangkan kebijakan Program dan kegiatan yg RG bidang ekonomi. Jumlah K/L dan pemda yg memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki bidang Ekonomi.

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013 Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Capaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bid. Ekonomi di tingkat nasional dan daerah 6 Kebijakan Jml K/L dan Pemda yang mengembangkan Kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi 14 K/L dan 16 Pemda Meningkatnya jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi Jml K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi 12 K/L dan 16 Pemda

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender INDIKATOR TARGET Capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Ketenagakerjaan 2 ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij - ped/pan /kebij 8 Kebijakan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Ketenagakerjaan 1 K/L 2 K/L 5 PROV 3 PROV 17 PROV ? Prov Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Ketenakerjaan 2 PROV 1 PROV 13 PROV 7 Prov

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender INDIKATOR S.D 2013 TARGET CAPAIAN Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Ketenagakerjaan 4 ped/pan /kebij 8 Kebijakan Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Ketenagakerjaan 1 K/L 2 K/L 22 PROV ? Prov Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Ketenakerjaan 13 PROV 7 Prov

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT NO KEASDEPAN GENDER DALAM PERMASALAHAAN TINDAK LANJUT 1 Ketenagakerjaan a. Masih kurang pemanfaatan data terpilah gender bidang ketenagakerjaan untuk menganalisis isu gender yang ada sehingga analsisinya kurang tajam. b.Ketersediaan Data terpilah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih terbatas terutama di Ditjen PHI dan Jamsos. POKJA Sudah terbentuk dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. BAPPEDA akan menganalisis program/kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas provinsi dengan analisis gender a. POKJA sudah ada namun belum berjalan. Mutasi jabatan dan SDM penggerak yang paham gender di BP3A terlalu cepat sehingga menghabat pelaksanaan program kegiatan Para perencana pada SKPD daerah belum mampu melihat isu-isu gender. 2 KUKM dan INDAG 3 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan   Belum merujuk pada data terpilah yang sudah dibuat

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Ketenagaakerjaan TA 2013 EEO....

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Ketenagakerjaan EEO....

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang KUKM Dan Indag yang responsif gender INDIKATOR TARGET Capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Kukm Dan Indag 4 ped/pan /kebij - ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij 12 KEBIJ. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Kukm Dan Indag 3 K/L 4 K/L 3 PROV 4 PROV 7 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Kukm Dan Indag 17 PROV

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Kukm Dan Indag yang responsif gender INDIKATOR S.D 2013 TARGET CAPAIAN Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang KUKM Dan Indag 5 ped/pan /kebij 10 KEBIJ. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang KUKMDan Indag 4 K/L 4 PROV 7 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang KUKM dan Indag 17 PROV

KEASDEPAN GENDER DALAM KUKM dan INDAG NO KEASDEPAN GENDER DALAM KUKM dan INDAG PERMASALAHAAN TINDAK LANJUT 2 KUKM dan INDAG Masih kurangnya data terpilah bidang KUKM dan INDAG Fasilitasi penyusunan data terpilah bidan KUKM dan INDAG b. Para perencana K/L dan Pemda masih kesulitan dalam menggali isu-isu gender Fasilitasi Penyusunan PPRG bagi para perencana K/L dan Daerah c. Advokasi PUG untuk Eselon I, II, III, IV di Menko Perekonomian belum dapat terlaksana karena padatnya kegiatan di Menko Perekonomian Koordinasi terus menerus untuk mencapai kesepakatan waktu penyelenggaraan advokasi d. POKJA di Menko Perekonomian sudah terbentuk akan tetapi belum berjalan secara intensif Perlu penguatan Pokja di Menko Perekonomian e. Mutasi jabatan dan SDM penggerak yang paham gender di BP3A terlalu cepat sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan Sosialisasi PUG dan PPRG terus menerus dilakukan

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG TA 2013 Buku Pedoman PPRG Kementerian KUKM Buku Pedoman PPRG Kementerian Perindustrian Buku Pedoman PPRG Kementerian Perdagangan Buku Juklak Pengembangan Industri Rumahan Fasilitasi pendampingan pelaku Industri Rumahan Fasilitasi penyusunan dan pengolahan data terpilah bidang KUKM dan INDAG di K/L dan Provinsi Pendampingan penyusunan PPRG bidang KUKM dan INDAG di K/L dan Provinsi Fasilitasi pemeran produk KUKM dan INDAG Fasilitasi pertemuan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PPEP terkait data terpilah bagi 33 prov Fasilitasi pertemuan Kemitraan antara KPP-PA, LM, Dunia Usaha bidang KUKM dan INDAG

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM KUKM dan INDAG Kementerian KUKM telah menghasilkan pedoman PPRG untuk Daerah. Kementerian KUKM telah melakukan forum POKJA PUG KUKM seluruh Indonesia setiap tahunnya. Kementerian KUKM telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi, dan kelembagaan) Kementerian Perindustrian telah melakukan kegiatan afirmasi bagi perempuan pengusaha (akses pendidikan, permodalan, promosi) Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan (pasar) yang responsif gender Menko Perekonomian telah membuat bahan bangunan komposit bahan limbah Lembaga Plan Indonesia telah memfasilitas kegiatan pelatihan keterampilan untuk perempuan muda (19-29 tahun)

Outcome (lanjutan-1) 8. Standart Chartered Bank telah melakukan pelatihan Pengelolaan Keuangan untuk kaum perempuan 9. PT. Prudential telah melakukan pelatihan Financial Literacy (Tips mengelola dana) untuk perempuan 10. BII telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 11. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tips-tips melakukan investasi yang baik dan benar kepada perempuan 12. Kab. Kendal telah melakukan pendampingan bagi pelaku Industri Rumahan 13. LIPI telah membuat master plan pembangunan Industri Rumahan 14. Prov. Kaltim telah melakukan kajian tentang Industri Rumahan 15. HIPMIKINDO telah memfaslitasi pameran produk UKM perempuan

Outcome (Lanjutan-2) 16. IWAPI telah memfasilitasi pameran bagi perempuan pengusaha 17.LPPI (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Indonesia) telah memberikan penghargaan kepada perempuan wirausaha berprestasi 18. Majalah Femina telah memberikan Award kepada perempuan inovatif dan berprestasi 19. APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) telah memfasiltasi pemasaran produk wirausaha perempuan 20. OJK (Otoritas Jasa Keuangan sedang menyusun Buku Modul Pengenalan Jasa Keuangan (Investasi, Bank, Asuransi, Pensiun, dll) kepada perempuan 21. Provinsi (Jateng, Kalsel, Kepri, dll) telah melakukan pendampingan kepada wirausaha perempuan

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis yang responsif gender INDIKATOR TARGET capaian 2010 2011 2012 2013 s.D 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 2 ped/pan /kebij 4 ped/pan /kebij 10 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 3 K/L 7 K/L 6 PROV 12 PROV 9 PROV 33 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis - K/L 2 K/L 1 PROV 8 PROV

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis yang responsif gender INDIKATOR S.D 2013 Target Capaian Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 4 ped/pan /kebij 10 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 7 K/L 3 K/L 33 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan Agrobisnis 6 PROV 8 PROV

Penguatan kapasitas bagi SDM baik di K/L maupun provinsi NO KEASDEPAN GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGROBISNIS PERMASALAHAAN TINDAK LANJUT 3 Pertanian, Kehutanan, Perikanan , Kelautan, Ketahanan Pangan dan Agrobisnis SDM yang ada di K/L maupun provinsi belum sepenuhnya dapat menjadi fasilitator/pendamping dalam mengintegrasikan isu gender di program/kegiatan Penguatan kapasitas bagi SDM baik di K/L maupun provinsi Pendampingan untuk pengintegrasian isu gender khususnya di program PUAP dan Minapolitan  POKJA PUG di K/L dan daerah sudah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal Penguatan POKJA PUG baik di K/L maupun provinsi dalam penyusunan rencana aksi POKJA Pedoman data terpilah bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sudah ada, namun pemanfaatannya belum optimal Sosialisasi pedoman baik di K/L maupun di Pemda Pendampingan teknis tentang pemanfaatan data terpilah bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan GBS di K/L sudah ada, namun belum dilakukan evaluasi pelaksanaannya Sosialisasi Pedoman Monev PPRG bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Mendorong K/L untuk melakukan evaluasi pelaksanaan GBS sesuai bidang

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 KEMENTERIAN PERTANIAN: Penetapan POKJA PUG lingkup Kementerian Pertanian Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pertanian Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Pertanian Pedoman Evaluasi PPRG Bidang Pertanian Panduan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang responsif gender Penyusunan buku Model Penanggulanan Kemiskinan yang responsif gender di wilayah perdesaan Penyusunan Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyuluh pada program PUAP Penyusunan Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyusuh pada sub sektor hortikultura dan sub sektor ketahanan pangan Telah disusun GBS dan TOR di semua unit eselon I

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN: MoU dengan Kementerian Kehutanan tentang efektifitas pelaksanaan PUG bidang kehutanan Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Kehutanan Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kehutanan Pedoman Evaluasi PPRG Bidang Kehutanan Tersusunnya GBS di semua unit eselon 1 yang terdiri dari 10 kegiatan

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN TA 2013 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kesepakatan bersama Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi dengan Dirjen Perikanan Tangkap untuk integrasi gender dalam program Minapolitan Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kelautan dan Perikanan Pedoman Penyusunan Data Terpilah Bidang Kelautan dan Perikanan Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG Bidang Kelautan dan Perikanan Tersusunnya GBS di 10 kegiatan Terbentuknya POKJA PUG

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS Panduan Pelaksanaan PUG bagi pelaksana dan penyuluh pada Program PUAP Integrasi isu gender dalam strategi, arah kebijakan, kegiatan serta indikatornya pada Renstra Eselon I lingkup Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Pengolahan Pemasaran hasil Pertanian, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan Telah ada data terpilah penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan selain data terpilah pegawai di lingkup Kementerian Pertanian Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Integrasi isu gender pada kegiatan pengembangan irigasi partisipatif di 32 provinsi Integrasi isu gender di program PUAP (Jabar, Jateng, Sulsel dan Bali) dan Minapolitan (Sukabumi dan Pacitan) Integrasi isu gender dalam penyusunan RPP Ketahanan Pangan dan Gizi, sebagai amanat dari UU Pangan, pembahasannya di tahun 2013

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS Mengembangkan pemanfaatan hard sistem metodologi AHP untuk melakukan evaluasi penerapan PPRG di Jabar dan Jateng Penyusunan Dokumen Gender Action Plan di Sub. DAS Gopgopan Sumatera Utara POKJA PUG di Kementerian Kehutanan sudah masuk dalam struktur kepegawaian, dengan koordinasi di Biro Perencanaan dan masuk dalam anggaran ke RKA-KL Kementerian Kehutanan Litbang Kementerian Kehutanan dan POKJA PUG sudah menyusun data terpilah dan pemetaan kebutuhan non aparatur pada masyarakat hutan Sasaran strategis Renstra Kementerian Kehutanan telah mengintegrasikan isu gender pada program/kegiatan Terbentuknya tenaga teknis yang berkompeten di bidang usaha kehutanan laki-laki dan perempuan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari Pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan melibatkan perempuan dan laki-laki

ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsif gender INDIKATOR TARGET Capaian 2010 2011 2012 2013 s.D 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi - ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij 7 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi 1 K/L 2 K/L 3 K/L 5 K/L 5 PROV 3 PROV 20 PROV 7 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi 2 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG Bidang IPTEK -

ASDEP GENDER DALAM IPTEK DAN SUMBERDAYA EKONOMI KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi yang responsif gender INDIKATOR S.D 2013 TARGET CAPAIAN Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi 1 ped/pan /kebij 7 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi 3 K/L 5 K/L 12 PROV 7 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi 2 K/L 5 PROV 3 PROV

No Keasdepan Gender dalam IPTEK Permasalahan Tindak Lanjut 4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Sumber Daya Ekonomi yang RG. Internal : - Terbatasnya SDM dan kapasitas yang ada dlm mendukung program/kegiatan untuk dibagi habis kepada Kabid. Kurang harmonis hub kerja diantara staf. 2. Eksternal : Interrnal : Perlu perekrutan SDM baik dari KPPPA maupun K/L sesuai substansi bidang keasdepan Adanya capasity Building Adanya komunikasi dua arah - K/L dan Pemda sbg mitra atau stakeholder utk pemb PP dan PA tentang pemahaman konsep gender msh rendah - Peningkatan sosialisasi konsep gender dan PUG

No Keasdepan Gender dalam IPTEK Permasalahan Tindak Lanjut 4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Sumber Daya Ekonomi yang RG. 2. Eksternal : - K/L dan Pemda sbg mitra atau stakeholder utk pemb PP dan PA tentang pemahaman konsep gender dan PUG msh rendah - Peningkatan sosialisasi konsep gender dan PUG dalam Stranas PPRG - Msh banyak K/L dan Pemda belum mempunyai Pokja PUG meskipun ada ttp kurang fungsinya, dan belum melaksanakan program/kegiatan yang RG dalam perencanaan dan penganggaran, - Perlu Advokasi bagi pimp K/L dan Pemda utk mengeluarkan regulasi pentingnya Stranas PPRG; - Adanya fasilitasi dan pendampingan bagi K/L dan daerah dlm membuat program/keg dgn ARG.

No Keasdepan Gender dalam IPTEK Permasalahan Tindak Lanjut 4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, da Sumber Daya Ekonomi yang RG. 2. Eksternal : Focal Point Pokja PUG di K/L dan Pemda krn mutasi terjadi kefakuman koordinasi program/kegiatan terkait PUG K/L dan Pemda tdk paham data gender sbg alat analisis perencanaan prog/keg Diperlukan penunjukan segera Focal Point Pokja PUG yang kapabel Adanya fasilitasi mekanisme pembuatan data pilah Pr dan laki-laki serta pemanfaatannya - Pejabat yang menangani Badan PP dan PA di daerah sering/cepat mengalami rolling sehingga program dan kegiatan penanganannya sering tidak fokus. - Perlu ada evaluasi dari Kemendagri agar dpt dikeluarkan SE bagi TIM Baperjakat Pemda agar tdk sering Utk merolling pejabat yang baru dilantik.

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 Output – I : Penyusunan Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang IPTEK (Riset dan Teknologi) dan Sumberdaya Ekonomi yang R/G Misalnya : Naskah Mou KPPPA dgn BPPT, Pedoman Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelompok perempuan, kajian pendayagunaan TIK bagi perempuan - Output – II : Fasilitasi 3 K/L dlm penerapan kebijakan pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Kemen Kominfo, Kemen PDT, dan Kementerian Ristek.

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 Output – II : Fasilitasi 6 Povinsi dlm penerapan kebijakan pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Provinsi Sumsel, NTB, Sulut, Sumut, Jateng dan Jatim Output – III : Fasilitasi 3 K/L dlm penyusunan data gender di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Kemen Kominfo, PDT, dan Ristek

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM IPTEK TA 2013 Output – III : Fasilitasi 2 Provinsi dlm penyusunan data gender di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi, yaitu : Provinsi Sumsel dan Provinsi NTB.

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK Kesepakatan Bersama (MoU) antara KPPPA dengan Kemen Kominfo dan BPPT ; Kemitraan kegiatan dengan Kemen Kominfo melalui pembangunan pusat komunitas kreatif di Kab Lombok Utara, NTB, Kab Lamongan Jatim; Penyusunan Modul Pemanfaatan TIK bagi pelatih dan user, oleh Kemen Kominfo; Bimbingan teknis pemanfaatan TIK untuk kelompok perempuan di Jatim; Instruksi Gubernur NTB tentang penerapan ARG di 12 SKPD provinsi NTB

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK Penempatan Comunity Acces Point (CAP) utk PKK di Kab Ogan Ilir Sumsel dan kota Gorontalo; Penyusunan Panduan PPRG bidang Kominfo, pada Kemen Kominfo; Program/kegiatan yang RG pada Kemen Kominfo khususnya Dirjen Aplikasi Informatika, Badan Litbang, dan Biro Perencanaan; Membangun Pusat Layanan Informasi Kecamatan statis (PLIK) dan bergerak (MPLIK) bagi kelompok usaha ekonomi;

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM IPTEK Pergub Provinsi Sumsel, NTB dan Sulut ttg strategi PUG dlm pembangunan daerah, yang ditindak lanjuti dgn tebentuknya pokja PUG di provinsi; Kelompok Kerja (Pokja) ICT4Women, dlm rangka memberikan kontribusi peningkatan penggunaan TIK yang efektif dan baik oleh perempuan; Penganugerahan “Apresiasi Kartini Next Generation” dalam bidang TIK; MoU KPPPA dengan Provinsi Sulut ttg pelaksanaan pembangunan PP dan PA di Sulut.

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsif gender INDIKATOR TARGET capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 6 ped/pan /kebij 2 ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij 8 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur 4 K/L 6 K/L 7PROV 4 PROV 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 1 K/L 5 K/L 7 PROV 3 PROV 2 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 1 2

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender INDIKATOR TARGET capaian 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 1 ped/pan /kebij 8 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur 6 K/L 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 4 K/L 8 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 3

No Keasdepan Gender dalam Infrastruktur Permasalahan Tindak Lanjut 5 Masih belum dipahaminya PUG di antara para pengambil Kebijakan di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah responsif gender. Advokasi kepada Gubernur, DPRD dan Para Kepala SKPD Prinsip-prinsip PUG dalam operasional pelaksanaan visi dan misi pada K/L belum diterapkan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 sebagai prinsip dasar pengarusutamaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sehingga pelaksanaan PUG di bidang insfrastruktur belum sepenuhnya da aspek directive, strategik, tektical dan operasional Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat

No Keasdepan Gender dalam Infrastruktur Permasalahan Tindak Lanjut Belum dipahaminya Peran SDM Penggerak PPRG di Di daerah dalam melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Sosialisasi PPRG bagi SDM Penggerak PPRG Di daerah TOT SDM Penggerak PPRG Daerah Kompetensi para perencana dalam pelaksanaan PPRG di K/L bidang Infrastruktur dan SKPD Daerah belum mampu melihat isu-isu gender di bidangnya dan belum sepenuhnya mengggunakan data terpilah sebagai pembuka wawasan Pendampingan Penyusunan ARG di K/L bid Infrastruktur dan Daerah Fasilitasasi penyusunan dan pengolahan data terpilah d TOT K/L Bidang Infrastruktur

OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur TA 2013 Panduan PPRG bidang ke-PU-an Panduan PPRG Kementerian Keuangan Panduan PPRG Bidang ESDM Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) Panduan PPRG bidang Perumahan Rakyat Panduan PPRG bidang pertanahan Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidangke-PU-an yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Data Terpilah Bidang Ke-PU-an mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU

Lanjutan Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi DKI Jakarta Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi Jawa Timur Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan pada sub sector Perhubungan Udara Model Kebijakan Infrastruktur untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah Modul TOT fasilitator PPRG di daerah Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan Data terpilah bidang ke- PU-an yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi

Lanjutan Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Data Terpilah Bidang Perhubungan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu) Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor 188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender) Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun 2013-2017 Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (Revitalisasi Pokja PUG) Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya ARG di 33 SKPD di provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp. 60.059.659.330,- Tersusunnya ARG di 20 SKPD provinsi Sulawesi Tengah Tersusunnya ARG di 15 SKPD provinsi DKI Jakarta

Lanjutan Pergub No 29 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun 2011- 2015 Prov. Sulteng Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011 -2016 Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All) Ditetapkannya focal point disetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011- 2014. Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah; Inisiasi pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS; Perda PUG Inisiasi DPR Prov. Sulteng

Lanjutan Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN MOU KPPPA dan Kemenhub tentang Pelaksanaan PUG Panduan pelatihan bagi para penelaah anggaran pada Kementerian Keuangan Implementasi pemanfaatan tungku hemat energy dengan melibatkan pemda, Yayasan Dian Desa dan World Bank difasilitasi oleh Ditjend EBTK ESDM Panduan pelatihan PUG Kementerian Keuangan KMK Nomor 568/KM/2012 tentang pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan Tersusunnya Data terpilah Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun

Lanjutan Tersedianya Tempat Penitipan Anak Kementerian PU Tersusunnya Gender Ceklish bidang Ke-PU-an Kajian mengenai indikator gender bidang ke-PU-an Tersusunnya Gender Impact Assement pada bidang Ke-Puan Tersusunnya 13 (tiga belas) program bidang ke-PU-an yang responsif gender Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan bidang perhubungan yang responsif gender Tersusunnya 3 (tiga) program bidang perumahan rakyat yang responsif gender Tersusunnya 11 (sebelas) program dan kegiatan bidang pertanahan yang responsif gender  Tersusunnya 11 (sebelas) program dan 15 kegiatan bidang ESDM yang responsif gender

Lanjutan Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan Kerjasama IUWASH untuk Program, Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan Kerjasama INDI : Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan (Panduan Manual Gender Berbasis) Kelembagaan) kerjasama INDI dan stakeholder terkait. Kerjasama Pattiro : Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi Kerjasama GIZ : Merintis kerjasama terkait mainstreaming policy bid pertamabangan (sisi human right) terhadap perempuan sebagai pekerja dan peremp dan anak sbg penerima dampak pertambangan

terima kasih