Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELUARAN NEGARA.
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN FISKAL.
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
INVESTASI DI INDONESIA
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
"Tax Holiday" Belum Bisa Membendung Impor Ponsel Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dalam waktu tertentu (tax holiday)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Nationalities.
BUSINESS ACTIVITY Seorang Entrepreneur harus Berpikir Holistik,
MATERI TAMBAHAN KULIAH KE-2
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
EFISIENSI DAN KETAHANAN FISKAL
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Devisa Sektor Pariwisata (Miliar Dollar AS) Perkembangan Pariwisata Indonesia Tahun Wisatawan Nusantara Jumlah Perjalanan (juta kali) Total Pengeluaran.
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TAHUN 2013
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis)
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DAN
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Bendera-bendera negara
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
A P B N.
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Nationalities.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Transcript presentasi:

Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah Tim TADF

Tujuan Desentralisasi Fiskal Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menyerahkan kewenangan dan memberikan perimbangan keuangan Daerah mengenal informasi daerah lebih baik Penyediaan pelayanan publik daerah yang efektif dan efisien Peran serta masyarakat daerah yang optimal

Transfer Ke Daerah Triliun Rupiah

Ukuran Pemerintah Kabupaten

Ukuran Pemerintah Kota

Perbandingan Ukuran Pemerintah

Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kabupaten

Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kota

PerbandinganSelisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai

Sisa Lebih Anggaran Kabupaten

Sisa Lebih Anggaran Kota

Perbandingan Sisa Lebih Anggaran

Indeks Pembangunan Manusia 5 daerah dengan peningkatan IPM terbesar 2004-2005 IPM dan PDRB per Kapita (Propinsi) tahun 2001 dan tahun 2007 Data masih diolah 5 daerah dengan penurunan IPM terbesar 2004-2005

Indeks Pembangunan Manusia 5 Daerah dengan IPM terendah 2006 5 Daerah dengan IPM tertinggi 2006 Kab. Pegunungan Bintang 47.24 Kab. Mappi   47.95 Kab. Yahukimo   Kab. Asmat   48.27 Kab. Boven Digoel   48.33 Kota Batam   76.68 Kota Makassar   76.87 Kota Palangkaraya   77.06 Kota Depok   77.67 Kota Yogyakarta   77.81

Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin) Proporsi penduduk miskin (HC) propinsi 2001 dan tahun 2008

Dampak Krisis Keuangan Global Pada Perekonomian Indonesia Pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menurun Tahun 2009 direncanakan tumbuh 6 persen, IMF meramalkan hanya akan tumbuh 3,5 persen Pengangguran dan kemiskinan meningkat Sampai dengan Januari 2009, Depnakertrans melaporkan telah terjadi PHK sebanyak 24.790 orang  Perlu ada stimulus untuk memelihara dan dan bertahan

Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Belanja infrastruktur (Indonesia, Malaysia, AmerikaSerikat, Australia, ArabSaudi, Argentina,Cina, Jepang, Perancis, Singapura, Inggris, Italia, Meksiko, Taiwan, Swiss, Thailand ) Subsidi Indutri (Rusia, Brazilia) Subsidi BBM dan energi (Cina, Meksiko, Indonesia, Swiss, Malaysia) Subsidi properti (Cina, India, Autralia, Inggris) Penurunan tarif PPH Badan (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina,Cina,Jepang, Kanada, Belanda, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman,Italia) Penurunan tarif PPH Orang Pribadi (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina, Cina, Jepang, Kanada, Belanda,Perancis, Inggris, Rusia, Jerman, Italia) Penghapusan pajak ekspor (Cina, Indonesia, Argentina, Jerman)

Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Tunjangan rumah tangga (Cina, Australia, Jepang, Italia, Indonesia) Tunjangan PHK, BLT (Jepang, Indonesia) Subsidi air, listrik, pariwisata, & transportasi (Thailand) Konservasi energi (Cina) Subsidi Kredit UKM (Korsel, Jerman, Hungaria, Inggris) Subsidi Pendidikan dan Kesehatan (AmerikaSerikat, Inggris, Singapura, Indonesia) Penurunan pajak kendaraan bermotor (Argentina, Cina, Jerman) Fasilitas PPH UKM (Indonesia, Inggris) Penurunan tarif PPN (Inggris, Cina, Italia)

Tujuan Stimulus Fiskal Mempertahankan kesejahteraan (daya beli) rakyat Memperbaiki daya saing dan daya tahaun usaha Menangani dampak PHK

Kebijakan Stimulus Fiskal 2009 Stimulus fiskal sebasar Rp 73,3 triliun, terdiri atas stimulus keringan pajak dan kepabeanan (Rp 56,4 triliun) dan stimulus belanja dan pembiayaan (Rp 17 triliun) Defisit APBN meningkat dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDB

STIMULUS FISKAL SULAWESI UTARA PENCABUTAN BEBERAPA PERDA PROVINSI DAN KOTA YANG MENYEBABKAN BIAYA EKONOMI TINGGI. INSENTIF KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. INSENTIF PINJAMAN BUNGA MURAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITI SPT: JAGUNG, PADI, RUMPUT LAUT, KELAPA, CAKALANG FUFU, ITIK, SOUVENIR BERBAHAN BAKU LOKAL, DAN KAIN TENUN MINAHASA. TUJUANNYA UNTUK MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN LOKAL DAN MEMPERCEPAT GERAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

STIMULUS FISKAL PEMDA PROVINSI SUMATERA BARAT Menurunkan SILPA dan digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan kegiatan yang dapat menyerap lapangan kerja (Rp.48 M) Memfasilitas daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi unggulan (Kakao, jagung, sulaman bordir dan gambir). Mengalokasikan dana APBD sebagai program penunjang untuk penanggulangan keluarga miskin (Rp. 91,49 M). Memfasilitasi daerah kabupaten/kota untuk membebaskan beberapa jenis retribusi perizinan mulai dari Retribusi SITU, SIUP dan penurunan beberapa komponen tarif pajak. Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembagan kegiatan padat karya produktif (Rp.640 Juta). Mengalokasikan dana APBD untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Mikro tanpa bunga untuk 100 Desa/Nagari di kabupaten/Kota (Rp.30,76 M) Mengalokasikan dana untuk pengembangan program life skill (Rp.937,91 Juta) Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja (Rp. 2,9 M). Memberikan bantuan modal untuk peningkatan UMKM dan PKL dan pedagang keliling di daerah perkotaan (Rp.2 M).

TERIMA KASIH