1 Seminar Pajak bea Materai. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENAGIHAN PAJAK PERTEMUAN KE 6 HUTANG PAJAK DAN
Advertisements

DASAR HUKUM BEA METERAI :
Timbul dan hapusnya hutang pajak,
Pajak Penghasilan(Pph) 21, 22, 23, 24 dan 25 M-13
HUKUM PAJAK BEA MATERAI
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
Bea Materai.
BEA MATERAI Bea Materai.
KETENTUAN DAN SANKSI 1.Ketentuan Kita tahu bahwa hampir semua peraturan pasti diikuti dengan adanya sanksi. Sanksi pada saat-saat tertentu diperlukan guna.
TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 Bea Meterai
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
BEA METERAI UU No. 13 Tahun 1985 Dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000.
Eka Sri Sunarti FHUI BEA METERAI
PERTEMUAN #13 PELUNASAN BEA METERAI DAN PENERAPAN SANKSI
BEA MATERAI RIKA LIDYAH, S.E., M.Si.
Bea Meterai.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
BEA METERAI Pertemuan 9 Matakuliah: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK- PAJAK DAERAH Tahun: 2009.
BEA METERAI DTSD II PAJAK OLEH ; HASANUDDIN TATANG.
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1 Pertemuan 12 BEA METERAI Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
DASAR HUKUM BEA METERAI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Materi 8.
BEA METEREI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
Revaluasi Aktiva Tetap
Pajak) terjadi kesalahan data ( misalnya : mengisi Kode M.A.P. / Mata
Macam-macam Dokumen Bea Meterai Dasar Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai.
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
Bea Meterai Joko Tri Saputro.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
BEA MATERAI.
BEA MATERAI.
BEA MATERAI Bea Materai.
Jenis dan Tarif Pajak.
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Materi 8.
Bea Materai BEA MATERAI.
BEA MATERAI Muhammad Bahrul Ilmi, S.E
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Matakuliah : PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAK PAJAK DAERAH
STAMP DUTY BEA MATERAI 8/8/2018 UANG S SUWARUM.
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI KAMIS/31 DES 2015 KELAS 21 A DAN 21 B
MATA KULIAH PERPAJAKAN 1 HARI RABU/6 JANUARI KELAS 22 DOSEN MOMO
PENAGIHAN PAJAK PERTEMUAN KE 6 HUTANG PAJAK DAN
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
BEA MATERAI Nur Caesar Riani Tia Ulfa Siti Amrina Rasada Yanti
BEA METERAI DAN KEPABEANAN
BEA MATERAI Dasar Hukum:
BEA MATERAI Bea Materai 1.  Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi.
Pemungutan Pajak Daerah
BEA MATERAI Bea Materai.
Selama ini kita membubuhkan meterai pada suatu dokumen karena
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
Transcript presentasi:

1 Seminar Pajak bea Materai

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menetapkan pajak atas dokumen yang disebut bea meterai. Pelaksanaannya kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Selama ini banyak orang hanya mengenal bentuk pelunasan dengan meterai tempel saja. Selain itu, banyak pihak juga tidak memahami tentang adanya kewajiban pemeterain kemudian bagi pihak-pihak yang pemegang dokumen dan hendak menggunakannya. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa selain menggunakan benda meterai, bea meterai atas dokumen dapat dilunasi dengan mesin teraan meterai baik manual maupun digital.

3 Pelunasan dengan cara ini sebelumnya dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan. Untuk pemeteraian kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau surat setoran pajak. Pemeteraian dengan cara ini dilakukan pada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti yang semula tidak terutang bea meterai serta tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

4 1. Jelaskan jenis-jenis Bea Materai yang berlaku di Indonesia! 2. Bagaimana cara penggunaannya dan apa saja objek dan bukan objek bea Materai tersebut! 3. Bagaimana Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Teknologi Percetakan? 4. Bagaimana ketentuan sanksi dan daluarsa bea materai?