STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Materi Kuliah Manajemen ASKES
MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
RDPU penyusunan ruu BPJS
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Jaminan Sosial Pekerja, Harmonisasi Peraturan Perundangan menuju Sistem Jaminan Sosial Pekerja yang Komphrehensif dan Terintegrasi Disampaikan oleh: Timur.
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
LAKSANAKAN JAMINAN SOSIAL
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Transformasi BPJS.
Jamsostek mkiswandari/2004.
Jaminan Sosial di Indonesia
1 Matakuliah:F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun: 2006 BIAYA UNTUK MENDAPATKAN DAN MENAGIH SERTA MEMELIHARA PENGHASILAN 2 PERTEMUAN: 11 bab 12.
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sosialisasi Program Taspen Layanan Klim Otomatis RoadMap Taspen
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Andi Dharmawan Divisi Regional V
Sosialisasi pada Rapat Kerja Kepegawaian Kementerian Perhubungan
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
Sekilas tentang PT TASPEN (PERSERO)
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SOSIALISASI KETASPENAN PT TASPEN (PERSERO)
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
BAB V INVESTASI JANGKA PENDEK & PENSIUN ( Pertemuan ke-6 )
CORE BUSINESS PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI ASN DAN PEJABAT NEGARA
Sistem Informasi Manajemen PT TASPEN (PERSERO)
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Sistem Jaminan Sosial Nasional Adalah HAK RAKYAT DR. Dr
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
SJSN.
DISKUSI 2 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
PROGRAM PT TASPEN (PERSERO)
JAMSOSTEK DAN BPJS.
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21)
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di The Jakarta Japan Club
DANA PENSIUN KELOMPOK 1 : TRI HIDAYAT NURFADILLA RAHMAT REZKI SILVIA AMANDA FINOLA DITASA RYAN HIDAYAT.
Pajak Penghasilan Pasal 21
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
MATERI SOSIALISASI KETASPENAN
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
PENGAWASAN PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN.
DITINJAU DARI ASPEK PELAYANAN
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten Hasbullah Thabrany Konsultan

Perintah UUD dan UU, Jangan Lalai TAP MPR No.X/2001 (menugaskan presiden membentuk SJSN) UUD 1945 (Amendemen 2002) Ps 28H(3) Hak terhadap jaminan sosial, Ps 34(2) Negara mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 40/2004 (40-04) Apr-17 Habullah Thabrany

TUJUAN POKOK RAKERNAS PENYELENGGARAAN UU SJSN Jadi… TUJUAN POKOK RAKERNAS PENYELENGGARAAN UU SJSN Jadi…. Tidak Perlu Bahas Konsep-Konsep yang TIDAK Diatur oleh UU SJSN Fokus! Apr-17 Habullah Thabrany

Tujuan Akhir SJSN Semua penduduk RI mendapat pelayanan kesehatan ketika sakit, kapanpun dan dimanapun di tanah air Semua penduduk lansia mempunyai uang pensiun bulanan sampai ia meninggal dunia Semua anak yang orang tuanya meninggal sebelum usia pensiun, mempunyai pendapatan pensiun sampai ia bisa mandiri secara ekonomis Apr-17 Habullah Thabrany

Konsep Besar: Semua Yang Mampu Wajib Mengiur untuk Jaminan Dasar Pendanaan SJSN dibangun DUA PILAR (Ps 1) Bantuan Sosial dalam bentuk Bantuan Iuran bagi mereka yang tidak mampu (miskin, tidak bekerja, lansia, pekerja mandiri?) Asuransi sosial dalam bentuk wajib iur prosentase tertentu gaji, bersama majikan (meskipun hanya punya satu pekerja). SJSN menjamin benefit (manfaat) yang sama, PNS, Peg Swasta, petani, nelayan, pedagang kecil, dsb. Apr-17 Habullah Thabrany

Konsekuensinya…!! Penyelenggaraan HARUS SECARA Nasional (Ps 19,29,35,39,43) ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, dan TASPEN wajib menyesuaikan diri. (Sekarang masih jauh. Simak Iklan Jamsostek!!, Harusnya IKUT SJSN!!) Manfaat Program Askes dan Jamsostek HARUS berubah (anak ke-3, kanker, setelah PHK, cacat total, batas upah, sharing iuran) Apr-17 Habullah Thabrany

Program Jaminan Nasional (5 paling mendasar) Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JKm) Jaminan Penanggulangan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK)—UU13/03 Apr-17 Habullah Thabrany

Pendanaan SJSN Dana SJSN DICUKUPI dari Iuran/Tabungan Wajib setiap penduduk yang mempunyai penghasilan diatas batas tertentu. Beberapa pejabat Depkeu keliru faham, DANA APBN! BELUM SANGGUP!! Iuran: persentase/proporsioanl upah, agar semua mampu mengiur Pendanaan dari APBN/APBD HANYA berbentuk bantuan iuran bagi yang miskin/tidak mampu. Setelah mampu, wajib iur Tidak ada perbedaan wajib iur maupun jaminan antar golongan pekerjaan Apr-17 Habullah Thabrany

BPJSD??, MK menyatakan DAPAT, BUKAN KEHARUSAN. Esensi UU SJSN, (Ps 4, Bab V, Bab VII, Bab VIII) Sebelumnya: ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, TASPEN: layani populasi terbatas BPJS-Persero (for profit) Benefit: diskriminatif UU SJSN mengubah ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, TASPEN: Layani seluruh penduduk (BPJS- (NOT for profit) Benefit: setara untuk seluruh rakyat DJSN = MWA (Ps 8) BPJSD??, MK menyatakan DAPAT, BUKAN KEHARUSAN. Jadi, Tidak Perlu Diatur Disini. Silahkan BPJSD atur Program Suplemen atau Komplemen Apr-17 Habullah Thabrany

Ke-4 BPJS harus Dikoordinasi DJSN (bab IV) dan Ps 52, BUKAN BUMN!! IDEAL, UU Baru PRESIDEN BPJS. JAMSOSTEK BPJS. A S K E S BPJS.T A S P E N BPJS. A S A B R I DJSN Cab Diatur UU SJSN DJSN Diatur dengan UU/PP Sendiri-sendiri Administrasi JSN No Induk Kependudukan Program Jangka Panjang JPHK, JHT JP, JKM Program Jangka Pendek JK JKK PT. JAMSOSTEK PT. A S K E S PT.T A S P E N PT. A S A B R I Th 2030 ?? Cab Cab Cab Cab NANTI: Satu Badan Stabil Efisiensi Sama/Adil Badan Penyelenggara Kini Portabilitas Ekuitas Basis data terkini Ketika Dirumuskan , PimpinanTaspen dan Jamsostek Resisten. Sekarang Wajib Penuhi Pasal 52. TIDAK PERLU REVISI UU JAMSOSTEK Apr-17 Habullah Thabrany

Bahasan Rinci, Khusus JKN—prioritas pertama, lihat Matriks yang Diedarkan Terima Kasih Apr-17 Habullah Thabrany