Beberapa Perspektif Sosiologi Politik

Perspektif mengatasi Dilema Dilema dalam ilmu-ilmu sosial (khususnya Sosiologi Politik) adalah tidak adanya konsensus baku untuk memahami berbagai fenomena politik. Setiap ilmuwan sosial akan dipengaruhi oleh perspektif yang berbeda dalam menyusun kerangka analisis untuk memahami berbagai fenomena sosial. Maka kita akan menemukan suatu kesimpulan yang berbeda terhadap suatu fenomena yang sama, karena adanya perbedaan perspektif. Dalam proses keilmuan, perspektif atau pendekatan berfungsi sebagai kriteria utnuk memilah-milah maslah yang hendak diteliti dan sebagai penuntun ke arah metode penelitian yang hendak digunakan. Kita perlu memahami keragaman perspektif yang sering digunakan oleh Sosiologi Politik, karena keragaman itu menunujukkan adanya pengakuan jujur bahwa fenomena sosial tidak diakibatkan oleh penyebab tunggal atau satu faktor saja, melainkan adanya hubungan multi-kausal dalam hubungan antar variabel ilmu sosial. Di samping itu untuk menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan dari segala segi sangatlah terbatas, sehingga perlu dilakukan pengkhususan dan pembatasan pusat perhatian.

Tertib Sosial dan Perubahan Sosial Perspektif Teoritis Issue Struktural-Fungsional (termasuk teori konsensus, teori sistem dan teori-teori yang dipengaruhi Talcott Parson) Konflik (misalnya Ralf Dahrendorf, Lewis Coser) Kelas (Teori-teori yang dipengaruhi Karl Marx) Elitis (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, C. Wright Mills, dan Robert D. Putnam) Pluralis (Robert Dahl, Suzzane Keller) (1) Masyarakat Suatu sistem sosial yang diikat nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang sama. Konsensus. Arena bagi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dan arena bagi pertikaian. Arena bagi pertikaian antar-kelas sosial. Didominasi dan dipimpin oleh kelompok minoritas yang terorganisir, yaitu kaum elit. Diluar kelompok ini massa yang tidak memahami keadaan. Terdiri dari jaringan-jaringan interaksi antar-individu dan antar-kelompok, yang mencerminkan kemajemukan kepentingan dan nilai-nilai. Tidak satupun kelompok yang mampu mendominasi yang lain. (2) Negara Suatu subsistem yang berfungsi memelihara, mempersatukan dan mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Tindakan-tindakan negara bersifat mengikat. Alat pemaksa yang dipakai oleh kelas penguasa untuk membuat rakyat tunduk pada kemauannya. Sarana kekerasan yang terorganisir yang didominasi oleh satu kelas sosial yaitu kelas kapitalis. Organ atau mekanisme yang dimanipulasi oleh sekelompok minoritas yang terorganisir, yaitu kaum elit, yang menjalankannya demi kepentingannya sendiri atau kepentingan pendukungnya. Hanya merupakan salah satu dari banyak lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Negara mewakili kepentingan banyak kelompok. Karenanya ia demokratis. (3) Tertib Sosial dan Perubahan Sosial Masyarakat dipandang sebagai statis; selalu mengutamakan integrasi, ketertiban dan stabilitas. Kalau masyarakat berubah, perubahan itu berujud penyesuaian terhadap lingkungannya. Equilibrium. Masyarakat selalu dalam keadaan yang diliputi perubahan dan pertikaian. Konflik yang terjadi itu merupakan kekuatan dinamik masyarakat. Tanpa ada konflik kepentingan, masyarakat tidak akan bermakna Sumber dinamika masyarakat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial tidak bisa dielakkan. Ketertiban dan status-quo sangat dipentingkan. Perubahan sosial dianggap membahayakan. Perubahan yang terjadi haruslah dituntun oleh kaum elit. Wujud perubahan yang terjadi sekedar sirkulai elit. Perubahan terjadi secara bertahap. Perubahan terjadi akibat konflik antara kelompok yang saling bersaing tetapi masih dalam tertib kelembagaan. Perubahan yang terjadi tidak sampai mengganggu kestabilan.

Ketimpangan dan Pelapisan Sosial Perspektif Teoritis Struktural-Fungsional Konflik Kelas Elitis Pluralis (4) Ketimpangan dan Pelapisan Sosial Pelapisan sosial diperlukan sebagai sistem integratif untuk memelihara tertib dan stabilitas sosial. Pemberian ganjaran secara tidak merata diperlukan untuk menjamin bahwa hanya orang yang cakap yang menduduki jabatan penting. Pelapisan sosial merupakan penghalang terjadinya integrasi dan merupakan sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat. Pelapisan/ketimpangan itu terjadi karena langkanya dan tidak meratanya distribusi sumberdaya dalam masyarakat. Ketimpangan sosial dan pelapisan sosial adalah penyebab konflik. Ketimpangan dan pelapisan sosial bisa dihilangkan. Ketimpangan antara elit dan massa pasti terjadi. Elit pasti mendominasi massa. Elitis klasik: ketimpangan itu tidak bisa dihindarkan dan memang diperlukan. Elitis radikal: mengkritik keras terjadinya ketimpangan antara elit-masa. Ketimpangan sosial memang ada, tetapi pengaruh dan keuntungan yang ada dalam masyarakat didistribusikan secara merata. (5) Politik Mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Memainkan peran menengahi dalam penyelesaian konflik. Politik berkenaan dengan kekuasaan, yaitu tentang siapa yang berkuasa, bagaimana ia memperoleh kekuasaan dan mengapa ia berkuasa. Politik membantu satu kelompok mencapai tujuannya dengan merugikan kelompok lainnya. Sarana yang dipakai oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi. Satu segi dari suprastruktur yang didominasi oleh kelas kapitalis. Sarana yang dipakai kaum elit untuk menguasai dan memanipulasi massa. Mekanisme untuk menengahi dan mewasiti berbagai kepentingan yang berbeda dan mewasiti berbagai konflik.

Perspektif Teoritis Struktural-Fungsional Konflik Kelas Elitis Pluralis (6) Partisipasi Politik Sarana yang dipakai oleh warga-negara dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mendukung sistem politik. Sebagai imbalan terhadap dukungan warga negara itu, sistem politik memberikan kepemimpinan yang bertanggungjawab dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan. Yang paling aktif berpartisipasi adalah mereka yang paling beruntung dalam masyarakat. Tuntutan dari masyarakat terhadap sistem politik tidak ditanggapi secara seimbang. Ada yang ditanggapi lebih serius, ada yang tidak. Bentuk-bentuk partisipasi konvensional bisa tidak efektif, karena hanya dilakukan demi kepentingan kelas penguasa. Bentuk-bentuk non-konvensional mungkin diperlukan. Mayoritas warga bersifat pasif dan diam. Mereka sekedar dimanipulasi oleh kaum elit. Para politisi yang memerintah tidak selalu tanggap terhadap tuntutan warga. Para pemilih dan kelompok kepentingan mempengaruhi proses pembuatan keputusan melalui cara-cara pemilihan, menjadi anggota kelompok kepentingan dan menemui dan berunding dengan pemimpin politik dan pemerintahan. Sistem politik selalu tanggap terhadap tuntutan warganya. (7) Kekuasaan Medium yang sah untuk mempertukarkan dan memobilisasi sumberdaya politik dalam sistem politik demi mencapai tujuan-tujuan bersama. Mekanisme yang tidak sah dan cenderung menguntungkan sekelompok kecil orang yang mendominasi masyarakat dengan merugikan sebagian besar anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Terpusat di tangan para pemilik alat produksi, yaitu kelas penguasa. Terpusat di tangan mereka yang menduduki posisi-posisi tertinggi dalam struktur sosial. Kekuasaan adalah persekongkolan kepentingan dari lembaga-lembaga utama dalam masyarakat itu. Bersifat polisentris dan tersebar diantara berbagai kelompok kepentingan. Tidak ada satu kelompok yang memonopoli kekuasaan.