STAFFING DALAM PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERJANJIAN KERJA.
Advertisements

DASAR-DASAR ANALISIS JABATAN
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KUALITAS KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI BIROKRASI:
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIAYA TENAGA KERJA (BTK)
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
PENGAWASAN.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
PENYIDIKAN.
Administrasi Kepegawaian Kota Serang
Seminar pajak Penghasilan Orang Pribadi
Kesiapan Aparatur Kemenag Menghadapi Pengawasan Internal dan eksternal
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
OTORITAS, PENDELEGASIAN WEWENANG, SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
PERTEMUAN 9 Otoritas, Pendelegasian Wewenang dan Sentralisasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PERTEMUAN KE 7 HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK,
MANAJEMEN ORGANISASI KOPERASI
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
Studi Kelayakan Bisnis #desiharsantipinuji
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM)
Pengawasan.
PENGAWASAN.
PENGEMBANGAN KARIR MATERI KULIAH KE-8 JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Manajemen Sumber Daya Manusia
“Pengawasan (Controlling)” PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Pasal 21
PENGAWASAN Hasim As’ari.
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Tingkat, Fungsi dan Prinsip Manajemen
Mengelola Sumber Daya Manusia
MANAJEMEN DAN BISNIS FUNGSI PENGISIAN JABATAN Pertemuan 4 1.
Pertemuan ke 9 Kegiatan konsumsi barang dan jasa
PENEMPATAN DAN PENUGASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Analisis SDM Analisis pekerjaan Rekruitmen, seleksi, orientasi
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Bab 11 Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
MEMANFAATKAN PEGAWAI.
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
PENGAWASAN PERTEMUAN 5.
Try Zuliyanti Nurul Khoiriyah
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pembahasan fungsi pengendalian
PENGAWASAN.
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
MATERI PENUTUP.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Manajemen Sumber Daya Manusia
Modul Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Transcript presentasi:

STAFFING DALAM PENDIDIKAN Merupakan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi staffing manejemen harus melakukan Menentukan jenis pekerjaan Menentukan jumlah orang yang dibutuhkan Menentukan tenaga ahli Menenpatkan personal sesuai dengan keahlianya Menentukan tugas, fungsi dan kedudukan pegawai Membatasi otoritas dan tanggungjawab pegawai Menentukan unit antar kerja Menentukan gaji, upah dan insentif bagi pegawai Menentukan masa jabatan, pensiun dan pemberhentian.

Pengorganisasian Kegiatan memadukan sumber daya manusia dan sumber non manusia yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dan telah ditetapkan

Prinsip keorganisasian kebermaknaan keluwesan kedinamisan

PENGAWASAN suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Pengawasan Aktif dan Pasif JENIS PENGAWASAN Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan Preventif dan Represif