KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Audit Sumber Daya Manusia
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PERTEMUAN 14 Pengendalian
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
1. Pengantar Analisis Bisnis
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Public Management & Administration
Studi Kelayakan Bisnis #desiharsantipinuji
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
The New Public Service.
MANAJEMEN STRATEGIK.
DESKRIPSI PENGANGGARAN
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Bab 1 Pengantar: Peran, Sejarah, dan Tujuan Akuntansi Manajemen
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
KELOMPOK 2 Gusti Randa Staning Putra Gusma Dwi Avianto
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
MANAJEMEN STRATEGIK.
MANAJEMEN PROFESIONAL
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Universitas Negeri Semarang
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
AKUNTABILITAS BIROKRASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
AKUNTABILITAS BIROKRASI
AKUNTANSI MANAJEMEN BAB-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
IMPLEMENTASI PERENCANAAN SDM
Sumber informasi/data Audit
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI MANAJEMEN BAB-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Bab 1 Pengantar: Peran, Sejarah, dan Tujuan Akuntansi Manajemen Tujuan Belajar Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu : 1. Menjelaskan kebutuhan.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Manajemen Tatap Muka 11.
PEMBERDAYAAN.
Jenis – jenis anggaran sektor publik
MANAJEMEN MUTU dalam PELATIHAN
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
FAKTOR DAN PROSES KEWIRAUSAHAAN
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
BALANCED SCORECARD DAN PERKEMBANGAN NYA
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
BALANCED SCORECARD DAN PERKEMBANGAN NYA
Soraya Lestari, SE, M. Si Pengantar Manajemen
Transcript presentasi:

KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT

Latar Belakang dan Perkembangan (1) Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi – organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management atau NPM.

Latar Belakang dan Perkembangan (2) Pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya : managerialism, ‘ new public management, ‘ ‘ Market-based public administration, ‘ ‘ post bureaucratic paradigm, ‘ dan ‘ entrepreneurial government.’ Istilah yang kemudian banyak dipakai untuk menyebut model manajemen publik modern tersebut adalah New Public Management . Istilah New Public Management dan Managerialism sering saling menggantikan, namun istilah New Public Management lah yang kemudian banyak dipakai.

Latar Belakang dan Perkembangan (3) Berbagai nama untuk menyebut pendekatan manaje-men modern di sektor publik tersebut pada dasarnya bermuara pada pandangan umum yang sama yaitu: Perubahan model manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik

Latar Belakang dan Perkembangan (4) Menunjukkan adanya keinginan untuk bergerak meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi modern yang lebih fleksibel. Perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan tujuan personal. Staf senior tampaknya secara politis lebih berkomitmen terhadap pemerintah saat itu daripada bersikap netral atau non partisan. Fungsi pemerintah lebih banyak berhadapan dengan pasar, misalnya tender, yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) disebut “catalyticgovernment: steering rather than rowing.” Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian mekanisme pasar di sektor publik (Hughes, 1998 : 52 – 53)

KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (1) NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (2) Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (Hughes, 1998)

KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (3) Berbagai penerapan NPM di seluruh dunia bervariasi, namun mempunyai tujuan yang sama sebagai upaya pemerintah untuk melakukan reinventing government dalam restrukturisasi, dan pembaharuan sistem birokrasi Agar mampu memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik terhadap klien dan pelanggannya, mengurangi pengeluaran publik, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial.

KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (4) Demikian halnya dalam pemilihan instrumen kebijakannya pun juga hampir sama, yaitu : komersialisasi, korporatisasi, dan privatisasi; desentralisasi (devolved management) ; pergeseran dari pengendalian in put (in put control) menjadi pengukuran out put dan outcome; spesifikasi kinerja yang lebih ketat; dan meluasnya penggunaan mekanisme kontrak. Hal tersebut memberikan gambaran megenai NPM yang telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia.

MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Konsep NPM dengan cepat mampu menggeser pen-dekatan administrasi publik tradisional. Kebutuhan terhadap manajerialisme dalam organisasi sektor publik adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama sama dengan yang dihasilkan sektor swasta. Jika sektor publik masih terpaku pada pendekatan administrasi, maka sektor publik akan gagal menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajerialisme.

MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Allison (1982) mengidentifikasi terdapat tiga fungsi manaje-men yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu : 1. Fungsi strategi, meliputi : a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan 2. Fungsi Manajemen komponen internal, meliputi : a. Pengorganisasian dan penyusunan staf b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia c. Pengendalian kinerja 3. Fungsi Manajemen konstituen eksternal, meliputi : a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi b. Hubungan dengan organisasi lain c. Hubungan dengan pers dan publik

MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Salah satu fungsi penting yang membedakan pen-dekatan manajemen publik dengan administrasi pu-blik adalah fungsi strategi. Dalam pendekatan manajerialisme, fungsi strategik, seperti perumusan strategi , perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik.

MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Namun dalam pendekatan administrasi publik konsepsi strategi tidak menjadi perhatian utama. Fokus utamanya adalah pemenuhan prosedur dan peraturan, serta pelaksa-naan instruksi atasan. Administrasi publik berorientasi pada pemenuhan tujuan jangka pendek, yaitu kelancaran tugas sehari-hari. Semen-tara, manajerialisme lebih berorientasi jangka panjang, tidak sekedar terselesaikannya tugas-tugas jangka pendek, akan tetapi pencapaian tujuan, visi, dan misi organisasi yang bersifat jangka panjang.

MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Pendekatan administrasi hanya berorientasi pada manajemen internal, seperti mengorganisasikan biro-biro, merekrut pegawai, melatih dan promosi pegawai, serta hal-hal lain yang terkait dengan aspek sistem kepegawaian. Sementara itu, perhatian terhadap pengendalian kinerja lemah. Manajerialisme bukan hanya menekankan pada pengorganisaisan dan sistem kepegawaian, namun juga pengendalian kinerja, bai kinerja organisasi maupun kinerja individual. Stewart & Ranson (1988) mengidentifikasi beberapa perbedaan mendasar antara manajemen generik untuk sektor swasta dengan sektor publik yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Perbedaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Generic Management VS Public Service Orientation (PSO) Model Sektor Swasta : Model Sektor Publik : Pilihan individual dalam pasar Pilihan kolektif dalam pemerintahan Permintaan & harga Kebutuhan sumber daya Tertutup Keterbukaan untuk publik Keadilan pasar (equity of market) Keadilan kebutuhan (equity of need) Mencari kepuasan pasar (pelanggan) Mencari keadilan (justice) Pelanggan adalah raja Masyarakat adalah penguasa tertinggi Persaingan sebagai instrumen pasar Tindakan kolektif sebagai instrumen pemerintahan Sumber : Stewart & Ranson (1988)

Krakteristik NPM Menurut Christoper Hood (1991 : 4 – 5) Manajemen profesional di sektor publik Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan Out come Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik Menciptakan persaingan di sektor publik Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya

Konsep Manajerialisme Michael Barzeley (1992) Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value (efektivitas) Pergeseran dari administrasi menjadi produksi pelayanan Pergeseran dari ketaatan pada aturan (norma) ke fokus pada pengendalian Pergeseran dari penentuan fungsi, otoritas dan struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan pelanggan, dan outcomes

Konsep Manajerialisme Michael Barzeley (1992) Pergeseran dari pertimbangan biaya menjadi fokus pada pemberian nilai (value) Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab Pergeseran dari mengikuti aturan dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah, serta perbaikan proses secara berkelanjutan Pergeseran dari pemenuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback.

SELESAI