AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN KONTINJENSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASET TIDAK BERWUJUD.
Advertisements

Naskah Akademik PERLAKUAN AKUTANSI ATAS HUTAN DENGAN TUJUAN RESTORASI EKOSISTEM Tim PPA FEUI 14 November 2013.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
IMBALAN KERJA PSAK 24.
PSAK 64: EKSPLORASI DAN EVALUASI SUMBER DAYA MINERAL
PSAK 33 – AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM
HUTANG DAN MODAL (EKUITAS)
IAS 16: PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Bab 8 Akuntansi Investasi
LOGO PSAK 81 IAI Jakarta 15 April 2010 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE.
DEFINISI MENURUT PSAK.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI).
BAB VIII PENGERTIAN INCOME – REVENUE – GAIN – LOSS
DEFINISI MENURUT PSAK.
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
YANG JUMLAHNYA SUDAH PASTI
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka.
BAB 13 Liabilitas jangka pendek, provisi dan kontinjensi AKUNTANSI KEUANGAN 2 (IFRS) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI UNTUK MANAJER
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Universitas Negeri Semarang
Keynote Speech Ketua IAI KAPd: Prof.Dr.Hj.Nunuy Nur Afiah,SE,Ak,MSi,CA
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH BERBASIS PSAK
HUTANG JANGKA PENDEK.
Chapter 11 Kewajiban Lancar Chapter 11 Kewajiban Lancar
FAKULTAS EKONOMI DAN BIAYA UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Menyelesaikan Perikatan
DRAF EKSPOSURE PSAK 73 SEWA
AKUNTANSI KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN
PSAK 58 ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN IFRS 5 (2009): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
AKUNTANSI SEWA.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TM - 10 AKUNTANSI KEWAJIBAN.
PSAK 62 (2010) Kontrak Asuransi IFRS 4: Insurance Contract
PSAK 58 ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN IFRS 5 (2009): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
PENJELASAN SILABUS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA
ISAK 30 PUNGUTAN.
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Agenda Latar Belakang Ruang Lingkup dan Latar Belakang
PSAK 58 ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN IFRS 5 (2009): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Analisis Kesalahan
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN SYARIAH Budi Asmita, SE Ak, Msi Indonusa Esa Unggul,
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Agenda Latar Belakang Ruang Lingkup dan Latar Belakang
PUNGUTAN ISAK 30.
Aktiva Tak Berwujud (PSAK 19)
Akuntansi Keuangan & Standar Akuntansi Keuangan
Overview Accounting.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
TANGGUNG JAWAB DAN TUJUAN AUDIT
LAPORAN ARUS KAS (PSAK-2 DAN ETAP) DAN CONTOH PENERAPANNYA
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
Menyelesaikan Perikatan
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ASURANSI.
Disusun Oleh: Ramina Anjani ( ) Kelas VI Reg 1 A Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2018.
Kewajiban Lancar dan Kontijensi
Transcript presentasi:

AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN KONTINJENSI

Materi Pembahasan Perkembangan PSAK Kategori Kewajiban berdasarkan Tingkat Keterjadiannya Beberapa Hal yang Terkait dengan Konsep Kewajiban Jangka Pendek Neraca yang diklasifikasikan Sifat kewajiban jangka pendek Jenis-jenis Kewajiban Jangka Pendek

Perkembangan PSAK Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Kontinjensi PAI Harmonisasi Tahun 1994 KDPPLK PSAK 9 Tahun 1994 PSAK 10 Revisi Tahun 1998 KDPPLK PSAK 1 Tahun 2000 PSAK 57

Definisi Kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban kontinjensi adalah: kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan; atau kewajiban masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, namun tidak diakui karena: besar kemungkinan perusahaan tidak akan mengeluarkan sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

IKHTISAR KEWAJIBAN, KEWAJIBAN DIESTIMASI, DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI Tingkat Kepastian Terjadinya Peristiwa Dampak Perlakuan Akuntansi Kewajiban Pasti (certain) 100% Diakui sebagai Kewajiban dalam Neraca dan diungkapkan Kemungkinan Besar (probable) 50%<x<100% Diakui sebagai Kewajiban Diestimasi dalam Neraca dan diungkapkan Mungkin (possible) 50% Diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi Kemungkinan Kecil (remote) 0%<x<50% Tidak diakui sebagai Kewajiban dalam Neraca dan tidak diungkapkan Tidak Mungkin (impossible) 0% Tidak diakui sebagai Kewajiban dalam Neraca dan tidak diungkapkan

BAGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Mulai Kemungkinan akan terjadinya arus keluar sumber daya? Kewajiban? Kewajiban kini sebagai akibat kejadian yang mengikat? Tidak Ya Tidak Tidak (jarang) Ya Ya Tidak Ada estimasi yang andal? Kemungkinan Arus sumber daya keluar kecil? Buat kewajiban diestimasi Ungkapkan kewajiban kontinjensi Tidak berbuat apapun

Keterangan Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan perusahaan tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak legislasi atau peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan yang dalam hal ini: berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu; dan akibatnya, perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Neraca yang Diklasifikasikan PSAK 1: Jika siklus operasi dapat diidentifikasi dengan jelas maka “neraca diklasifikasikan”: Aktiva: Aktiva Lancar; dan Aktiva Tidak Lancar Kewajiban: Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Tujuan neraca dikalsifikasikan: Informasi likuiditas Informasi mengenai aktiva dan kewajiban yang berputar secara berkesinambungan

Sifat Kewajiban Jangka Pendek Akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca, mana yang lebih panjang Bentuknya: Kewajiban yang jatuh tempo karena permintaan Angsuran kewajiban jangka panjang yang pembayaran akan dilakukan jangka pendek Kewajiban yang diakru Pendapatan ditangguhkan Penerimaan pembayaran dimuka Dll. Jumlah, waktu jatuh tempo, dan pihak yang dibayar diketahui atau salah satu atau lebih unsur tersebut tidak diketahui (sehingga harus diestimasi).

Jenis Kewajiban Jangka Pendek Jumlah dan pihak yang dibayar diketahui Pihak yang dibayar diketahui tetapi jumlah diestimasi Pihak yang dibayar tidak diketahui dan jumlah diestimasi

Jenis 1: Jumlah dan pihak yang dibayar diketahui Hutang usaha (account payable) Wesel bayar (notes payable) Hutang dividen Pendapatan ditangguhkan atau penerimaan dimuka Pengembalian deposit (returnable deposits) Kewajiban diakru (accrued liabilities) Agency liabilities Porsi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek Kewajiban yang harus dilunasi setiap saat sesuai permintaan Hutang Jangka panjang yang pembayarannya dipercepat

Jenis 1: Jumlah dan pihak yang dibayar diketahui Pengakuan Pengukuran Jenis Pemasok Pada saat barang diterima Face value Hutang Usaha Pemasok Pada saat barang diterima Present value jumlah yang harus dilunasi Wesel Bayar Pemilik Pada saat diumumkan pembayaran Jumlah yang ditetapkan Hutang Dividen Konsumen Pelanggan (dibayar dengan jasa atau aktiva non kas) Pada saat penerimaan pembayaran kas Jumlah yang diterima dan barang/ jasanya belum diserahkan Pendapatan ditangguhkan atau penerimaan dimuka

Jenis 1: Jumlah dan pihak yang dibayar diketahui Pengakuan Pengukuran Jenis Pelangan Nasabah Pada saat diterima Jumlah yang diterima dan harus dikembalikan setelah masa tertentu Pengembalian deposit Karyawan Bank Pemilik obyek sewa pemerintah Pada saat Berlalunya waktu Jumlah yang harus dibayar Kewajiban diakru (accrued liabilities) Pemerintah Pihak lain Pada saat dipotong Jumlah yang dapat dikumpulkan Kewajiban sebagai agen (agency liabilities) Kreditur Pada tanggal pelaporan Jumlah yang akan jatuh tempo < 1 tahun Porsi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek

Jenis 1: Jumlah dan pihak yang dibayar diketahui Pengakuan Pengukuran Jenis Nasabah Pihak yang meminjamkan Pada saat kas diterima Jumlah yang Kewajiban yang harus dilunasi setiap saat sesuai permintaan Kreditur Pada saat berubah menjadi kewajiban jangka pendek Jumlah yang ditetapkan Hutang Jangka panjang yang pembayarannya dipercepat Kewajiban jangka panjang yg berbunga tetap diklasifikasi sebagai k. jangka panjang, walaupun akan jatuh tempo dlm 12 bulan sejak tanggal neraca, jika ada: Kesepakatan awal perjanjian > 12 bulan Maksud membiayai kembali pinjaman dg pendanaan jangka panjang, dan Maksud tersebut didukung dg perjanjian

Jenis 2: Pihak yang dibayar diketahui tetapi jumlah diestimasi Pengakuan Pengukuran Jenis Pemerintah Pihak yg melakukan pembersihan Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi biaya pembersihan dan denda Pencemaran lingkungan Pegawai dll Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi biaya PHK dan lain-lain Biaya restrukturisasi Pemilik obyek sewa (gedung) Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi pembayaran sewa yang tak dapat dihindari Kontrak memberatkan (misal penyewaan gedung) Pihak terkait Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi untuk memperbaiki kerusakan Biaya kegiatan purna operasi (decommissioning) instalasi minyak

Jenis 3: Pihak yang dibayar tidak diketahui dan jumlah diestimasi Pengakuan Pengukuran Jenis Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi biaya perbaikan yang akan dikeluarkan Jaminan produk Pelangan Pembeli (tidak diketahui secara individu) Pelangan Pembeli (tidak diketahui secara individu) Pada tanggal pelaporan Jumlah estimasi yang akan dibayarkan Premi penawaran untuk menaikan penjualan