Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008
P E N D A H U L U A N
Dasar Program KB dan KR Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP 2008 Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs) UU No.10/1992
Prioritas RKP 2008 Akses dan Kualitas Pelayanan Penurunan Kemiskinan
UNDP’s Five Principles of Good Governance Thematic areas Legitimacy and voice Participation Consensus orientation Direction Strategic vision Performance Responsiveness Effectiveness and efficiency Accountability Transparency Fairness Equity and inclusiveness Rule of law (UNDP 1997)
World Bank’s Governance Indicators Process by which those in authority are selected and replaced Voice and Accountability Political Instability and Violence Ability of the government to formulate and implement sound policies Government Effectiveness Regulatory Burden Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction Rule of Law Graft (control of corruption) (Kaufmann 1999)
Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB Menata kembali pengelolaan program KB Memperkuat SDM operasional program KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB Meningkatkan pembiayaan program KB
Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008
Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) Umur Menarchea Umur kawin Mati Haid Postpartum infecundability. Fecundabilitas. Anak Lahir mati Aborsi disengaja. Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Permintaan KB: Penundaan Penjarangan Pembatasan Faktor sosial dan individu Kelahiran: Diinginkan Tak diinginkan Pemakaian kontrasepsi Keluarga Kecil Berkualitas Manfaat kesehatan - Ibu - Anak Kehidupan seksual Keuntungan sosial-ekonomi Program Pembangunan Output pelayanan: Akses Kualitas Image/Penerimaan Pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi Faktor penyediaan pelayanan KB Outcome Jangka panjang Intermediate Outcome Input Proses Output I II III IV V
Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) Bantuan eksternal Struktur dan pengorganisasian pelayanan KB: Infrastruktur pelayanan Integrasi sektoral Strategi pelayanan Public-Private Partnership Operasional: Managemen dan supervisi Training Ketersediaan dan distribusi komoditi kontrasepsi dll. KIE Penelitian dan evaluasi Output pelayanan Akses Kualitas Image (Penerimaan) Sistem Politik dan administrasi: Dukungan politis Alokasi sumber daya Legalitas Peraturan Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis)
KONSEP KERANGKA PIKIR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH FUNCTIONAL OUTPUTS Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll Kebutuhan remaja thd pelayanan Kebijakan, Hukum, Ekonomi, Lingkungan PERENCANAAN Peningkatan status kesehatan Reproduksi SERVICE OUTPUTS Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll Pengetahuan Sikap Perilaku Organisasi yang memberi pelayanan kpd remaja PELAKSANAAN SERVICE UTILIZATION Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll Pengaruh luar (keluarga, peer, masyarakat) Inter- mediate Outcome Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke Long-term Outcome Input Proses Output
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih Costing and Financing Capacity Building Operational System Customer and Service Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih Seluruh desa /kelurahan ter utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif
Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan Bidang KB-KR
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.1) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 100% tempat pelayanan Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 100% RS type D Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi Pasca persalinan: 19,1- 50% Pasca aborsi: 22,5- 50% Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS.1.1.) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 2. Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis 100 % 3. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. Penggunaan kontrasepsi secara REE Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) Infertil sekunder KB spacing 0% Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent Menurunnya angka drop out (<15%) Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu 0% kematian kontap, <1% komplikasi dan efek <0.5% kegagalan Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM Perspektif Customer
Perspektif Customer Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 2. Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota Pemakai kondom dan MOP 3,6% 3. Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat Prevalensi >10% 4. Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL) Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota Penggunaan metode MAL 1%
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) Perspektif Customer NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 5 Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5% 6 Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 % 7 Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26%
Operasional System (proses) Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja (GS.2. e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB
Operasional System (proses) Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR ? 100% Kabupaten/Kota
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber-merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta 100% Kabupaten/kota 2. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services) Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK) Perspektif Customer
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent” 100% Kabupaten (?) 2. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang: pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual KRR Capacity Building (learning and Growth)
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota 100% Kabupaten/Kota 2. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB Capacity Building (learning and Growth)
Perspektif Cost and Financing Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah 100% Kabupaten/Kota 2. Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota Semua rantai pelayanan KB-KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR Perspektif Cost and Financing
Perspektif Cost and Financing Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat 2. Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya 3. Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care) Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service” 100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Peningkatan usia kawin pertama Meningkatnya usia kawin pertama 21 tahun 2. Penundaan kelahiran anak pertama Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat 3. Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi 85% 4 Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan Jumlah PIK KRR 2430 buah b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih 7000 dan 3500 orang c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR 450 Kab/Kota menyediakan dana Perspektif Customer
RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming kedepan
Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.
Sasaran pokok adalah: menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi; pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS; pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I; peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen; menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; Pelayanan konseling KIE KB; Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu; Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
Sasaran pokok adalah: meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen; meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi 2.430 buah; meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing 2.430 orang dan 1.215 orang; meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.
Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008
P E N D A H U L U A N
Dasar Program KB dan KR Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKP 2008 Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs) UU No.10/1992
Prioritas RKP 2008 Akses dan Kualitas Pelayanan Penurunan Kemiskinan
UNDP’s Five Principles of Good Governance Thematic areas Legitimacy and voice Participation Consensus orientation Direction Strategic vision Performance Responsiveness Effectiveness and efficiency Accountability Transparency Fairness Equity and inclusiveness Rule of law (UNDP 1997)
World Bank’s Governance Indicators Process by which those in authority are selected and replaced Voice and Accountability Political Instability and Violence Ability of the government to formulate and implement sound policies Government Effectiveness Regulatory Burden Respect of citizens and the state for institutions which govern their interaction Rule of Law Graft (control of corruption) (Kaufmann 1999)
Grand Strategi dan Program Kerja Bidang KB dan KR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB Menata kembali pengelolaan program KB Memperkuat SDM operasional program KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB Meningkatkan pembiayaan program KB
Landasan Keterkaitan “Grand Strategy” dengan Upaya dan Kegiatan Bidang KB-KR tahun 2008
Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) Umur Menarchea Umur kawin Mati Haid Postpartum infecundability. Fecundabilitas. Anak Lahir mati Aborsi disengaja. Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Permintaan KB: Penundaan Penjarangan Pembatasan Faktor sosial dan individu Kelahiran: Diinginkan Tak diinginkan Pemakaian kontrasepsi Keluarga Kecil Berkualitas Manfaat kesehatan - Ibu - Anak Kehidupan seksual Keuntungan sosial-ekonomi Program Pembangunan Output pelayanan: Akses Kualitas Image/Penerimaan Pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi Faktor penyediaan pelayanan KB Outcome Jangka panjang Intermediate Outcome Input Proses Output I II III IV V
Kerangka Pikir Konseptual Faktor Penyediaan Pelayanan KB (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994) Bantuan eksternal Struktur dan pengorganisasian pelayanan KB: Infrastruktur pelayanan Integrasi sektoral Strategi pelayanan Public-Private Partnership Operasional: Managemen dan supervisi Training Ketersediaan dan distribusi komoditi kontrasepsi dll. KIE Penelitian dan evaluasi Output pelayanan Akses Kualitas Image (Penerimaan) Sistem Politik dan administrasi: Dukungan politis Alokasi sumber daya Legalitas Peraturan Faktor sosial dan politik kepemerintahan yang lebih luas (Lingkungan Startegis)
KONSEP KERANGKA PIKIR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH FUNCTIONAL OUTPUTS Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll Kebutuhan remaja thd pelayanan Kebijakan, Hukum, Ekonomi, Lingkungan PERENCANAAN Peningkatan status kesehatan Reproduksi SERVICE OUTPUTS Kualitas isi dan penyuluhan LSE, dll Pengetahuan Sikap Perilaku Organisasi yang memberi pelayanan kpd remaja PELAKSANAAN SERVICE UTILIZATION Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll Pengaruh luar (keluarga, peer, masyarakat) Inter- mediate Outcome Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke Long-term Outcome Input Proses Output
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih Costing and Financing Capacity Building Operational System Customer and Service Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih Seluruh desa /kelurahan ter utama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif
Pokok-Pokok Penjabaran Strategi kedalam Kegiatan Bidang KB-KR
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.1) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 100% tempat pelayanan Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 100% RS type D Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi Pasca persalinan: 19,1- 50% Pasca aborsi: 22,5- 50% Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS.1.1.) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 2. Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis 100 % 3. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. Penggunaan kontrasepsi secara REE Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) Infertil sekunder KB spacing 0% Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent Menurunnya angka drop out (<15%) Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan Perspektif Customer
Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 4. Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu 0% kematian kontap, <1% komplikasi dan efek <0.5% kegagalan Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM Perspektif Customer
Perspektif Customer Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya proses Informed Choice dan Informed consent Semua petugas di tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 100% tempat pelayanan memberikan Informed Choice dan Informed consent 2. Meningkatnya pemahaman dan penggunaan pelayanan KB Pria Meningkatnya prevalensi kesertaan KB Pria di semua kab/kota Pemakai kondom dan MOP 3,6% 3. Meningkatnya kontrasepsi untuk penundaan kelahiran pertama Prevalensi penggunaan kontrasepsi untuk penundaan kelahiran anak pertama meningkat Prevalensi >10% 4. Meningkatnya penggunaan metode amenorea laktasi (MAL) Prevalensi penggunaan MAL meningkat di semua kab/kota Penggunaan metode MAL 1%
Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi (GS.1.e) Perspektif Customer NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 5 Meningkatnya pemahaman dan penggunaan kondom fungsi ganda Prevalensi pemakaian kondom dual proteksi meningkat di semua kab/kota Penggunaan kondom dual proteksi meningkat menjadi 2,5% 6 Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan deteksi dini Kanker alat reproduksi Semua fasilitas pelayanan KB melakukan PAP’s SMEAR bagi peserta KB di semua kab/kota meningkat Pemeriksaan PAP’s SMEAR peserta KB meningkat >30 % 7 Meningkatnya pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern untuk penjarangan kelahiran di semua kab/kota Pemakaian kontrasepsi modern untuk spacing meningkat >26%
Operasional System (proses) Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja (GS.2. e) NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya jumlah sektor terkait, organisasi profesi, LSM yang berpartisipasi dalam pelayanan KB Keterlibatan Organisasi Profesi Bidan, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB ? Keterlibatan Institusi pendidikan dalam pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan Institusi Keagamaan dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan LSOM dan Sektor swasta dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan TNI/POLRI dalam Pelayanan Bhakti Sosial KB Keterlibatan Badan Internasional dalam mendukung program KB
Operasional System (proses) Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya jumlah institusi dan fasiltas pelayanan KB yang memenuhi baku mutu pelayanan tertentu Proporsi fasilitas pelayanan KB-KR yang terakreditasi atau memperoleh rekognisi dalam melakukan pelayanan bermutu meningkat Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi SPM pelayanan KB-KR ? 100% Kabupaten/Kota
Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin (bermerek) tersedia di apotik Kabupaten/Kota, bidan dan dokter praktek swasta Meningkatnya jenis dan jumlah kontrasepsi ber-merek di apotik Kabupaten/ Kota, bidan dan dokter praktek swasta 100% Kabupaten/kota 2. Alat kontrasepsi untuk penduduk non-miskin yang bermerek dan disubsidi tersedia di semua fasilitas pelayanan Pemerintah dan didanai dari APBD (public-private mixed services) Meningkatnya penyediaan kontrasepsi ber-merek yang dikendalikan harganya (disubsidi oleh Pemerintah), misalnya LIBI di Kabupaten/Kota Meningkatnya anggaran APBD untuk Alokon tak gratis dan bermerek (JKK) Perspektif Customer
Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan “informed choice” sesuai kewenangannya Semua PLKB/PKB telah memiliki sertifikat pelatihan KIP/Konseling Semua PLKB mampu memantau pelaksanaan “inform consent” 100% Kabupaten (?) 2. Semua PLKB/PKB di Kabupaten/Kota mampu melakukan promosi pentingnya pelayanan KB-KR Semua PLKB/PKB telah memperoleh penyegaran tentang: pentingnya KB untuk kesehatan Ibu/Anak dan kesehatan seksual KRR Capacity Building (learning and Growth)
Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu mengorganisasi pelayanan bhakti sosial Penyelenggaraan pelayanan bhakti sosial terlaksana sesuai jadwal rutin yang dilakukan oleh tenaga di Kabupaten/Kota 100% Kabupaten/Kota 2. Semua Kabupaten/Kota memiliki tenaga pengelola KB yang mampu membantu penyelenggaraan JPKM Penyelenggaraan JPKM untuk pelayanan KB dibantu oleh tenaga pengelola KB Capacity Building (learning and Growth)
Perspektif Cost and Financing Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari pemerintah Pusat dan daerah NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Jaminan ketersediaan anggaran untuk komoditi untuk KB-KR pada semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya komoditi untuk KB-KR, khususnya kontrasepsi bagi penduduk non-miskin di semua fasilitas pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota Tersedia sarana dasar untuk pelayanan KB disetiap klinik/RS Pemerintah 100% Kabupaten/Kota 2. Jaminan ketersediaan anggaran untuk tenaga pelayanan di seluruh rantai pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota Semua rantai pelayanan KB-KR Pemerintah memiliki jumah tenaga pelayanan cukup Semua Kabupaten memiliki tenaga profesional dalam melayani KB-KR Perspektif Cost and Financing
Perspektif Cost and Financing Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1. Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh pemerintah Penduduk miskin tidak mengeluarkan biaya pelayanan untuk ber KB Penduduk miskin yang menerima kontrasepsi gratis dari BKKBN Pusat meningkat 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui ASKESKIN dan kontrasepsi dari BKKBN Pusat 2. Semua pekerja/buruh di Kabupaten/Kota pelayanan KB-nya ditanggung oleh perusahaan/kantornya Pekerja/buruh tidak mengeluarkan biaya untuk ber KB 100% penduduk miskin pelayanan dibiayai melalui JAMSOSTEK atau sejenisnya atau perusahaannya 3. Semua Kabupaten/Kota ada terselenggara sistim JPKM (managed care) Semua peserta KB tidak mengeluarkan biaya pelayan KB dengan cara “fee for service” 100% pelayanan KB dibiayai dengan sistim asuransi (JPKM)
Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif NO OUTCOME INDIKATOR LAG INDIKATOR TARGET 1 Peningkatan usia kawin pertama Meningkatnya usia kawin pertama 21 tahun 2. Penundaan kelahiran anak pertama Menunda kelahiran anak pertama dengan alat kontrasepsi modern Prevalensi kontrasepsi pasca nikah meningkat 3. Peningkatan pengetahuan sikap dan prilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya jumlah remaja yang mendapat pengetahuan Kesehatan Reproduksi 85% 4 Peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki PIK-KRR aktif a. Meningkatnya jumlah PIK-KRR tiap kecamatan Jumlah PIK KRR 2430 buah b. Meningkatnya jumlah Pendidik dan konselor Sebaya terlatih 7000 dan 3500 orang c. Semua kabupaten /kota menyediakan dana utk pengembangan & pengelolaan PIK-KRR 450 Kab/Kota menyediakan dana Perspektif Customer
RKP 2008 dan Upaya dan Kegiatan untuk Programming kedepan
Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), yang termasuk di dalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.
Sasaran pokok adalah: menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi; pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS; pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta PA dan 2,9 juta PB dari KPS dan KS I; peningkatan partisipasi pria sekitar 3,6 persen; menurunkan unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin; Pelayanan konseling KIE KB; Peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu; Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.
Sasaran pokok adalah: meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen; meningkatnya jumlah PIK-KRR menjadi 2.430 buah; meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing 2.430 orang dan 1.215 orang; meningkatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.
Kegiatan-kegiatan pokok meliputi: Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KRR; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR.