MAKNA MASALAH DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SYSTEM APPROACH (pendekatan sistem)
Advertisements

ISU AKTUAL SESUAI TEMA Egrita Buntara
Rasionalisme dalam Kebijakan Publik
Merumuskan Visi dan Misi
NILAI-NILAI NURANI (VALUES OF BEING)
Disarikan dari Siregar & Samadhi
Metode Penelitian.
strategi pembelajaran pkN
PENILAIAN KETERAMPILAN
KEKUASAAN, PENGARUH DAN LEGITIMASI
Pembelajaran terpadu PGSD
PERTEMUAN IV: BAHASA & KERANGKA ACUAN DALAM INTERVIEW
METODOLOGI PENELITIAN dan PENERAPANNYA
ETIKA DAN LINGKUNGAN.
Manajemen: proses kegiatan menggerakan orang, fasilitas Organisasi: proses kegiatan diatur menurut sifat, bidang jenis urgensinya, pimpinan dan staf serta.
ETIKA DAN LINGKUNGAN oleh: Ika Ruhana
Penelitian tindak kelas
SELEKSI & PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB IV PERENCANAAN.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
9. Kepuasan pasien & kepuasan penyelenggara layanan kesehatan
Penganggaran Sektor Publik
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
MENULIS PENELITIAN EVALUASI PROGRAM / KEBIJAKAN oleh Bulkani
KRITERIA KOMPETENSI / MATERI PENTING
PENDEKATAN PERILAKU/ BEHAVIORISTIK
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SESI 04: PROSES PERENCANAAN
ENDING STAGE (Sue Culley)
KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI OLEH : ARIS FEBRI RAHMANTO
PERTEMUAN 4 HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd
NILAI-NILAI NURANI (VALUES OF BEING)
Oleh: Syaifurrahaman Hidayat, S.Kep.,Ns
Pertemuan ke-7 Etika utilitarianisme dalam bisnis
BAB 4 ANALISIS SISTEM.
DISPLIN, EFISIENSI, DAN PRODUKTIVITAS KERJA
KEPUTUSAN DALAM PEMBUATAN PERTANYAAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pedoman Implementasi TK TI
BAGAIMANA MENENTUKAN SASARAN
2. Pengaruh Aspek Politik
BAB I PENDAHULUAN Disampaikan pada:
PEMBUATAN KUESIONER Oleh Kelompok IV Afriyani Rahmi
BAB 9 MENGEMBANGKAN STRATEGI INTERVENSI
Pengembangan Komponen Promkes
ANGGARAN NEGARA.
BAHASA & KERANGKA ACUAN
Pengertian Kebijakan Publik
MEDIA PEMBELAJARAN By: Durinda Puspasari.
Disarikan dari Siregar & Samadhi
Merumuskan Visi dan Misi
PENELITIAN (Pemilihan Tema dan Topik)
ETIKA DAN LINGKUNGAN ETIKA DAN LINGKUNGAN.
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Merumuskan Visi dan Misi
MAKNA MASALAH DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
Evaluasi Kebijakan Publik
STIKES ABI SURABAYA KONSEP BERUBAH.
KONSEPSI & MANFAAT KEMITRAAN
PENELITIAN (Pemilihan Tema dan Topik)
KELOMPOK 4 FATIMAH ALAMSYAH NATALIA C. KUMEANG OLIVIA CH. PARAMULIA MICHELA S. TAMBUNAN PRISKILA LANG
F2F-4: Teori pemodelan.
BAB 4 ANALISIS SISTEM.
GEOSTRATEGI INDONESIA Nurlaila fitriasani Rima safitri Tutia rahmi Yusrawati1604 M. aji syahputra1604.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PPM
ANALISA SITUASI.
M.K. Interpersonal Skill In- Dept Problem Solving and Analysis
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
Transcript presentasi:

MAKNA MASALAH DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK

PEMAHAMAN: PENYAMAAN PERSEPSI: Makna Masalah/Problema; Identifikasi Masalah; Kriteria masalah; Perumusan masalah; Tujuan pemecahan masalah; Masalah dan Tantangan Pendidikan; Konsepsi Kebijakan; Policy Comprehensiveness.

MASALAH DALAM KEBIJAKAN: 1. MAKNA MASALAH ATAU PROBLEMA 2. IDENTIFIKSI MASALAH-MASALAH MENDASAR 3. KRETERIA MASALAH 4. MERUMUSKAN MASALAH 5. TUJUAN

MAKNA MASALAH MASALAH ADALAH KESENJANGAN ATAU GAP ANTARA KONDISI YANG DIHARAPKAN DENGAN KONDISI NYATA YANG DIHADAPI MASALAH BERBENTUK KESULITAN,HAMBATAN DAN RINTANGAN MASALAH DALAM KEBIJAKAN MEMERLUKAN SOLUSI

MAKNA MASALAH ( Lanjutan 1 ) MASALAH DALAM KEBIJAKAN ADALAH MASALAH YANG MENYENTUH KEPENTINGAN ORANG BANYAK ATAU PUBLIK BILA MASALAH INI TIDAK DICARIKAN SOLUSI MAKA AKAN BERKEMBANG SEDEMIKIAN RUPA YANG SEMAKIN MERUGIKAN PUBLIK

MAKNA MASALAH ( Lanjutan 2 ) MASALAH MENDASAR ITU SEPERTI: KELANGKAAN BBM,KENAIKAN HARGA YANG TAK TERKENDALI, MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN, KEMISKINAN DALAM PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN YANG RUSAK DAN TIDAK LAYAK PAKAI MASALAH TERSEBUT MEMERLUKAN SOLUSI DALAM BENTUK EKBIJAKAN PUBLIK

IDENTIFIKASI MASALAH MASALAH DAPAT DIIDENTIFIKASI MELALUI ANALISIS TERHADAP INFORMASI YANG KREDIBLE : MELALUI PENGAMATAN LANGSUNG SURVEY, RESEARCH, LAPORAN-LAPORAN, Dsb.

IDENTIFIKASI MASALAH (Lanjutan 1) INFORMASI HASIL ASSESMENT DIKAJI UNTUK MENEMUKAN MASALAH MENDASAR YANG MENYENTUH KEPENTINGAN PUBLIK MASALAH-MASALAH TERSEBUT DIBUAT DALAM LONG LIST DAN DISARING MENJADI SHORT LIST MASALAH TSB DIPILIH MANA YG PALING PRIORITAS.

RUMUSAN MASALAH MASALAH DALAM SHORT LIST DIRUMUSKAN DALAM KALIMAT PERNYATAAN YANG JELAS DALAM BAHASA YANG SEDERHANA, SPESIFIK DAN LUGAS/ BENAR PERNYATAAN MASALAH DAPAT DIDUKUNG OLEH DATA YANG DAPAT DIPERCAYA

RUMUSAN MASALAH ( Lanjutan 1 ) RUMUSAN TERDIRI DARI PERNYATAAN MASALAH DAN URAIAN MASALAH DENGAN DATA DATA DAPAT DISAJIKAN DALAM GRAFIK DAN ATAU TABEL DATA HARUS DISEBUTKAN SUMBERNYA

KRETERIA MASALAH KRETERIA MASALAH ADALAH: MENYENTUH KEPENTINGAN PUBLIK JELAS DAN SPESIFIK, DIRUMUSKAN DALAM BAHASA YANG BAIK DAN BENAR, SUBSTANSI JELAS DAN SPESIFIK DAN KATA-KATA YANG DIPILIH LUGAS DAN MUDAH DIMENGERTI MENGANDUNG DAMPAK JANGKA JAUH

TUJUAN TUJUAN HARUS DICAPAI BILA SOLUSI TERHADAP MASALAH DITEMUKAN DAN DAPAT DILAKSA-NAKAN TUJUAN HARUS DIRUMUSKAN JELAS DAN SPESIFIK TUJUAN DAPAT DIURAIKAN KE DALAM OBJEK DAN SASARAN

TUJUAN ( Lanjutan 1 ) TUJUAN ADALAH ARAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUJUAN HARUS BERMAKNA BAGI PUBLIK TUJUAN BILA DIUKUR DAN DI MATCH DENGAN MASALAH, MAKA MASALAH ITU MEMANG TERSELESAIKAN, BAIK SEBAGIAN MAUPUN SELURUHNYA

MASALAH & TANTANGAN PENDIDIKAN Tantangan Pendidikan tdk semata-mata datang dr sistem pendidikan secara internal, bahkan yg lebih banyak adalah tantangan eksternal dr sistem pendidikan itu sendiri; Tantangan eksternal dr sistem pend seharusnya, merupakan sumber aspirasi yg paling utama dlm mela-kukan perubahan dan pembaharuan sistem pend secara internal;

Lanjutan (1 ) Jika itu dilakukan, pendidikan tidak akan terus mendapat tudingan mem-bangun pulau sendiri (building its own island ); Dg memperhatikan tuntutan eks mk akan muncul tantangan dan masalah pendidikan;

Lanjutan ( 2 ) Tantangan masa depan bg sisdiknas tdk semata-mata menyangkut bgm meningkatkan mutu dan efisiensi pend secara internal (internal efficiency), tetapi bahkan yg lebih esensial adalah menyangkut bgm meningkatkan kesesuaian pend dg bidang-bidang kehidupan lain (external efficiancy); Ace Suryadi (2009;1)

KONSEPSI KEBIJAKAN Secara konseptual kebijakan hrs dpt membantu merealisasikan tuntutan / kebutuhan manusia, a.l.: Kekuasaan ( POWER ): yaitu keikut sertaan dlm pengambilan keputusan Pencerahan dr kebodohan (ENLIGHTENMENT),yaitu pemahaman, pengetahuan informasi;

Lanjutan ( 1 ) 3. Kekayaan (WEALTH), yaitu pengha-silan dan hak milik; 4. Kesejahteraan ( WELL-BEING), yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan; 5. Keterampilan (SKILL), yaitu kemahiran dlm melaksanakan tugas;

Lanjutan ( 2 ) 6. Perasaan kasih sayang (AFFECTION), yaitu cinta kasih, persahabatan, kesetiaan, dan solidaritas; 7. Penghargaan (RESPECT), yaitu: kehormatan, status, reputasi, dan nondiskriminasi; 8. Kejujuran (RECTITUDE), yaitu kecocokan dg standar etik dan keagamaan.

POLICY COMPREHENSIVENESS Kekomprehensipan kebijakan dimani-festasikan dlm pertanyaan berikut: 1. Tujuan dan tata nilai yg bagaimana yg akan dicapai dan siapa yg akan mencapai tujuan itu ? 2. Kecenderungan apakah yg mempengaruhi pencapaian tata nilai itu ?

Lanjutan ( 1 ) 3. Dimanakah kemungkinan mulai timbulnya masalah? 4. Faktor-faktor apakah yg menyebab- kan masalah tersebut timbul ? 5. Bagaimanakah faktor tsb mempe- ngaruhi dan mendorong terjadinya masalah tsb ?

Lanjutan ( 2 ) 6. Kemanakah arah atau perkembangan yg kelihatannya akan terjadi di masa depan, terutama bila tdk dilakukan intervensi ? 7. Intervensi apa yg dpt dilakukan utk mengubah arah agar tujuan tercapai, seperti yg diharapkan dan untuk siapa intervensi itu di lakukan ?

Lanjutan ( 3 ) 8. Siapa yg hrs dilibatkan dlm melakukan intervensi agar tujuan yang ingin diwujudkan tercapai 9. Bgm merumuskan sasaran-sasaran yg jelas agar mudah menditeksi apakah kebijakan yg dilaksanakan mengarah kpd pencapaian tujuan yg diinginkan atau tidak.

Lanjutan ( 4 ) 10. Daya dukung apa yg hrs dipersiapkan agar tujuan kebijakan dpt diwujudkan dg tepat 11. Dukungan politik yg bgm yg dibutuhkan agar kebijakan dpt dilaksanakan dengan baik 12. Bgm alat ukur yg tepat dirumuskan agar tk ketercapaian kebijakan tdk bias.