Kementerian Perumahan Rakyat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Dasar Hukum PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Badan Layanan Umum (BLU)
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Persyaratan Substantif, Teknis,
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Nyi Raden Anita Trikusumawati
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PENGELOLAAN ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
Keuangan Universitas Padjadjaran
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
EVALUASI TARGET TRIWULAN III DAN RENCANA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
BADAN LAYANAN UMUM PP 23/2005.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Kementerian Perumahan Rakyat Usulan Perubahan Kelembagaan BLU-PPP Kementerian Perumahan Rakyat

Struktur organisasi menganut sistem eselon Kondisi Eksisting dan Permasalahan Kelembagaan Pusat Pembiayaan Perumahan Struktur organisasi menganut sistem eselon Menutup peluang tenaga profesional non PNS untuk menduduki jabatan struktural Pengambilan keputusan relatif lambat Kurang independen dalam penentuan SDM Kurang terjadi persaingan peningkatan kemampuan diri Jalur karir SDM kurang sesuai dengan kompetensi

Usulan Perubahan Organisasi BLU Merubah struktur organisasi sesuai dengan model bisnis Merubah struktur organisasi sistem eselon menjadi sistem non eselon Menyusun tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam unit baru Mengusulkan struktur organisasi unit baru kepada KemenPAN Mengusulkan unit BLU kepada Kemenkeu Merevisi KMK Nomor 290/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan penerbitan KMK penetapan BLU baru Merevisi PMK Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan penerbitan PMK baru Menerapkan pola rekrutmen sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam sebuah jabatan

Matriks Pengelola dan Pegawai BLU FLPP No Pejabat Pengelola/Pegawai BLU Pejabat Dasar Hukum 1 Pemimpin BLU PNS/Tenaga Profesional Non PNS PP Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 33 2 Pejabat Keuangan:   KPA/Satker/PPK PNS yang ditunjuk oleh menteri teknis Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Selain a, b, dan c 3 Pejabat Teknis 4 Pegawai

Struktur Organisasi BLU FLPP Direktur Utama Satuan Pemeriksaan Intern Layanan Pemasaran Kerjasama Verifikasi Keuangan Perencanaan dan Anggaran Tata Laksana Keuangan Akuntansi Operasi Teknologi Informasi Database Pemantauan dan Evaluasi Umum dan Hukum Sumber Daya Manusia Hukum Humas Rumah Tangga dan Aset

Tugas dan Fungsi Manajemen BLU FLPP Direktur Utama Tugas: Melaksanakan tugas pembiayaan perumahan Fungsi: Layanan dana pembiayaan perumahan Pengelolaan keuangan Operasional Administrasi dan Hukum

Tugas dan Fungsi Manajemen BLU FLPP Direktur Layanan Tugas: Memasarkan produk kepada masyarakat dan pemangku kepentingan Menjalin dan mengikat kerjasama dengan pemangku kepentingan Melakukan verifikasi konsumen sesuai kriteria tertentu Inovasi dan pengembangan layanan secara berkesinambungan Fungsi: Pemasaran Kerjasama Verifikasi

Tugas dan Fungsi Manajemen BLU FLPP Direktur Keuangan Tugas: Melakukan proses penganggaran dan perencanaan keuangan serta pengendalian keuangan Melakukan pembayaran penyaluran pembiayaan perumahan Pengelolaan dana dan investasi Melakukan dan mencatat transaksi keuangan serta pelaporan keuangan Melakukan pengelolaan aset Fungsi: Perencaan dan Anggaran Tata Laksana Keuangan Akuntansi

Tugas dan Fungsi Manajemen BLU FLPP Direktur Operasi Tugas: Mengelola dan memelihara jaringan dan teknologi informasi layanan Mengelola dan memelihara database produk Melakukan monitoring dan evaluasi produk Fungsi: Teknologi informasi Database Pemantauan dan Evaluasi

Tugas dan Fungsi Manajemen BLU FLPP Direktur Umum dan Hukum Tugas: Merekrut, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia Melaksanakan administrasi perkantoran Pembuatan draft & reviu perjanjian kerjasama Penanganan bantuan bidang hukum Fungsi: Sumber Daya Manusia Hukum Humas Rumah Tangga dan Aset