TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
Advertisements

PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN DI INDONESIA
Keseimbangan Pendapatan pada Perekonomian Terbuka
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
Bab 20 Manajemen Resiko Politik
ARUS DANA INTERNASIONAL
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI: DUKUNGAN BAGI PENGEMBANGAN
Kredit UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Global Peringatan Hari Koperasi Ke-62 Forum Wartawan Koperasi Hotel Bidakara Jakarta, 28 Juli 2009 A. Tony Prasetiantono.
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
- BANK MANAGEMENT- REVIEW PERBANKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA
KINERJA SEKTOR MONETER Proses pemulihan perekonomian global yang terus berjalan di tahun 2010 didukung oleh perekonomian di kawasan Asia, terutama Cina.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
Oleh : Dewi Tri Utami. . Pasal 1 angka 7 UU no 21 Th disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip.
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
Neraca Pembayaran.
ARUS DANA INTERNASIONAL
Hutang Luar Negeri.
Disampakan Pada seminar Nasional Politeknik Piksi Ganesha
PENDAHULUAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KONSEP EKONOMI Materi Ekonomi Kelas X
PENGARUH PEMERINTAH ATAS NILAI TUKAR
SISTEM NILAI TUKAR RUPIAH
Paparan Kinerja Per 31 Desember 2016 KONFERENSI PERS
PEREKONOMIAN TERBUKA Samuelson Ch.30
5 Bab Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
BANK INDONESIA - II.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
Penganggaran Modal Internasional
Pengangguran Pertemuan 9.
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
REFLEKSI 20 TH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: Prestasi dan Tantangan ke Depan Lisa Kustina, S.E., MBA.
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
Overview Pembahasan Dalam Ekonomi Makro
PEREKONOMIAN TERBUKA Rowland B.F.P
Kebijakan moneter.
FOREX MANAGEMENT.
DEVISA DAN KESEIMBANGAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
EKONOMI MONETER II KEBIJAKAN MONETER.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Bank dan Lembaga Keuangan
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
MANAJEMEN RISIKO PASAR
Bab 1 Overview dan Review
Transcript presentasi:

TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA Rifki Ismal Seminar Spin Off Bank Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta, 4 Juli 2013

SEKILAS KONDISI EKONOMI 2 SEKILAS KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK

Tantangan utama perekonomian makro: keseimbangan eksternal dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian… State of the Economy Respons Kebijakan Keseimb internal relatif terjaga: Inflasi terkedali (4,3%) PDB cukup tinggi (6,3%); Permintaan domestik (C, I) kuat Ekonomi global melemah (3.1%): AS, Euro, China Harga komoditas global menurun (-14%), harga minyak msh tinggi. Bauran Kebijakan BI Respon kebijakan suku bunga Kebijakan nilai tukar Keb.makroprudensial untuk menjaga keseimb internal dan eksternal Koordinasi kebijakan Komunikasi Kebijakan Fiskal Penyesuaian harga BBM Pengendalian penggunaan BBM Insentif fiskal substitusi impor Kebijakan Struktural; Kebijakan industri mengurangi ketergantungan impor Risiko Ke depan Risiko kenaikan inflasi jangka pendek msh tinggi, terkait kenaikan TTL, UMP Persepsi risiko dan ekspektasi depresiasi NT rupiah msh tinggi Downside risk perekonomian global; Harga komoditas msh dlm kecenderungan turun Menekan ekspor Indonesia dan defisit TB Keseimb ekternal terganggu: CA negatif signifikan Tekanan NT persisten Dinamika arus modal asing tinggi Konsumsi BBM membesar, Impor Migas naik; tekanan defisit TB naik Membengkaknya subsidi BBM ; persepsi kesinambungan fiskal – inflow 3

Reformasi Keuangan Global “We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system” -- G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009 Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality. Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan. Penguatan pasar OTC derivative markets. Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik. Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional. Penguatan standard akuntansi. Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan Pengaturan Hedge Funds Pengaturan Lembaga Pemeringkat Pendirian Supervisory Colleges Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat

Kinerja Ekonomi Domestik 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 1) Pertumbuhan PDB 6.0% 4.5% 6.1% 6.5% 6.2% 2) Inflasi (akhir tahun) 11.1% 2.8% 7.0% 3.8% 4.3% 5.5% 3) Inflasi (rata-rata) 9.8% 4.9% 5.1% 5.4% 4.6% 4) USD/IDR (akhir tahun) 11,12 9,404 8,996 9,069 9,793 9,500 5) USD/IDR (rata-rata) 9,778 10,359 9,078 8,768 9,410 9,829 6) BI rate (akhir tahun) 9.25% 6.50% 6.00% 5.75% 7) Neraca perdagangan (USD milyar) 22.9 30.9 30.6 35.3 8.4 17.0 8) Neraca transaksi berjalan (USD milyar) 0.1 10.6 5.7 2.1 -24.2 -14.0 9) Cadangan devisa (USD milyar) 51.6 66.1 96.4 110.1 112.8 125.0 Sumber: Badan Pusat Statistik, Bloomberg, Standard Chartered Research

MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA 6 MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA

Kondisi Ekonomi dan Sosial Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (+/-30 juta jiwa-12,6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar +/-15, juta orang (6,5% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp300-500 triliun Rasio M2/PDB masih rendah karena: rendahnya intermediasi sektor keuangan; rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan

What Do We Need to Do? Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors 9

KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 10 KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

“Lingkaran Setan” Permasalahan

Bauran Kebijakan Masing-masing kebijakan memiliki tujuan masing-masing namun ketiganya saling mendukung dan terintegrasi... Sasaran Akhir Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Efek utama dari instrumen kebijakan Sasaran Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan Domestik Stabilitas Nilai Tukar (dan Capital Flow) Efek silang dari instrumen kebijakan pada kestabilan sistem keuangan Efek silang instrumen kebijakan pada kestabilan harga Instrumen Kebijakan Instrumen Kebijakan Makroprudensial: *Permodalan *Rasio LTV *Liquidity Requirements Instrumen Kebijakan Moneter : *Kebijakan Tk. Bunga *Didukung kebijakan likuditas yang tepat Intervensi Valas; Kebijakan Aliran Modal masuk Efek silang dari instrumen kebijakan pada nilai tukar Dukungan pada pencapaian stabilitas Kebijakan- Kebijakan Kebijakan Makroprudensial Domestik Kebijakan Moneter Kebijakan Nilai Tukar (dan Aliran Modal)

Penguatan Koordinasi - FKSSK Financial System Stability Forum Chairman: Finance Minister Member: - Governor of Bank Indonesia Chairman of OJK Chairman of LPS DEPUTIES MEETING Coordinator: Vice Minister of Finance II Member: - Deputy Governor of BI Vice Chairman of OJK Chief Executive Officer of LPS Forum Secretariat Pemerintah (Depkeu) Bank Indonesia OJK LPS

Makroprudensial, Mikroprudensial , Moneter & Fiskal Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Monetary Policy Price Stability Stable economic growth (economic system) BI Macro-prudential Financial Stability Soundness of financial institutions Micro-prudential OJK Protection of consumers (individual institution) Orderly markets and fair treatment of consumers Conduct of business Fiscal Policy Increasing growth & employment Increasing Wealth Government Adapted dari Kremers & Schoenmaker, “Twin Peaks: Experiences in the Netherlands”, 2010 14

BANK SYARIAH INDONESIA 15 “PEKERJAAN RUMAH” BANK SYARIAH INDONESIA

TANTANGAN Hanya sebagian kecil nasabah bank yang loyalis terhadap perbankan syariah Hasil survei Bank Indonesia bersama MarkPlus Inc, dilaksanakan di 7 kota besar di Indonesia, pada bulan Mei 2008 dan diperbaharui bulan November 2010 16

PENGEMBANGAN PASAR Potensial Market Bisnis Model 17 Investment Banking Dana Haji Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4,5 T). Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15 triliun Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp 1.923 triliun Sektor Pertambangan 150 T Investment Banking Development/ Infrastructure Banking Special Purpose Banking for Hajj Agriculture Banking Government Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1,1 miliar hingga 2014. High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak 363.094 orang atau 0,2 persen dari total penduduk Indonesia Infrastructure Banking Corporate/Wholesale Banking Investment Banking Corporate Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99.9% (53.823.732 unit) Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7% (481.2 T) Commercial Banking Retail Business Banking Retail Produktif (SMEs) Middle Class meningkat GDP meningkat, angka kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7 Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13,6 juta unit Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta rumah (REI) Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875,000 unit (GAIKINDO) Consumer Banking Retail Banking Retail Konsumtif 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20 T(2011) Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Unbankable (micro) Micro Banking Branchless Banking Community Banking (for women) 17

PENDANAAN 18

PENDEKATAN KE POTENSIAL DEPOSITORS? Edukasi, sosialisasi via key opinion leader (Ustand kondang). Pendekatan ke HNWI: pengusaha, konglomerat muslim, dll Komunikasi dengan pejabat pemerintah: Kemenkeu, kementerian BUMN, Kementerian agama, dll Pendekatan kepada pimpinan ormas

UPAYA TERKINI PENGEMBANGAN Dana haji insya Allah akan dikelola sepenuhnya di bank syariah. Pemerintah akan mendirikan bank BUMN syariah Gerakan ekonomi syariah Komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari OJK dan kementerian keuangan

PERSIAPAN BANK SYARIAH INDONESIA MENGHADAPI MEA 21 PERSIAPAN BANK SYARIAH INDONESIA MENGHADAPI MEA

KEUNGGULAN BANK SYARIAH ASING DI ASEAN Modal yang lebih besar daripada Bank syariah Indonesia. Information technology yang lebih maju SDM yang lebih profesional dan well (overseas) educated Dana pemerintah yang lebih besar Cost of funds yang lebih murah Variasi produk yang lebih banyak Overseas oriented Fatwa yang lebih “longgar”

ASPEK SYARIAH BANK SYARIAH INDONESIA Tetap “strict” dengan aspek syariah based Mempertahankan prinsip sharia value Meningkatkan maqasid based contracts Fatwa hanya bagi kontrak kombinasi kontrak klasik Mempertahkan independensi DSN

OPERASIONAL BANK SYARIAH INDONESIA Konsentrasi pembiayaan tetap ke UMKM Pasar keuangan hanya “supporting” bukan profit center Tetap berfungsi financial inclusion Optimalitas linkage Inovasi produk dari akad klasik Coopetition untuk meningkatkan modal dan IT Kerjasama dengan PT untuk pemenuhan SDM Kerjasama dengan pemerintah dan BI bagi pembatasan bank syariah asing

PERAN PUBLIK INDONESIA Meningkatkan transaksi dengan bank syariah lokal Mendorong perkembangan bank syariah lokal Menempatkan dana pemerintah di bank syariah lokal Menempatkan dana haji di bank syariah lokal Mendirikan anchor bank syariah lokal Optimalitas sukuk pemerintah bagi bank syariah lokal Inisiasi sukuk bank syariah lokal Meningkatkan layanan bank syariah lokal dengan kekuatan jaringan dan linkages

PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 26 PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

POTENSI PENGEMBANGAN Potensial Market Bisnis Model 27 Dana Haji Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4,5 T). Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15 triliun Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp 1.923 triliun Sektor Pertambangan 150 T Investment Banking Development/ Infrastructure Banking Special Purpose Banking for Hajj Agriculture Banking Government Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1,1 miliar hingga 2014. High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak 363.094 orang atau 0,2 persen dari total penduduk Indonesia Infrastructure Banking Corporate/Wholesale Banking Investment Banking Corporate Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99.9% (53.823.732 unit) Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7% (481.2 T) Commercial Banking Retail Business Banking Retail Produktif (SMEs) Middle Class meningkat GDP meningkat, angka kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7 Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13,6 juta unit Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta rumah (REI) Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875,000 unit (GAIKINDO) Consumer Banking Retail Banking Retail Konsumtif 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal Total penyaluran dana KUR Pemerintah 2011 20 T(2011) Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Unbankable (micro) Micro Banking Branchless Banking Community Banking (for women) 27

OUTLOOK

Asumsi-asumsi Proyeksi PROYEKSI SDI Asumsi-asumsi Proyeksi Permintaan SDI adalah dari BUS, UUS dan BPRS. Supply SDIM adalah lulusan S1, S2 dan S3 syariah PTN, PTS, PTIA. Jumlah prodi (program S1, S2, S3) syariah yang harus dibuka. Jumlah dosen yang dibutuhkan dengan asumsi 10 dosen per prodi. Required Actions Kerjasama antara pemerintah (Diknas), regulator, bank syariah untuk pemenuhan supply, penyediaan tenaga pendidik dan text book. Meningkatkan kualitas pendidik dengan program studi lanjutan.

Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah PROYEKSI NASABAH Asumsi-asumsi Proyeksi Jumlah Nasabah Pertambahan jumlah DPK 2012-2020. Pertambahan jumlah BUS sd 2020. Proyeksi di-drive oleh pola historical. Industri mendekati maturity stage di th 2020 (slower pattern). Required Actions Integrated socialization Product inovation, penambahan fasilitas dan jaringan. Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

PROYEKSI PEMBIAYAAN SMEs Asumsi-asumsi Proyeksi Pembiayaan SMEs 70%-80% pembiayaan BS adalah ke SMEs. Modal SMEs minimal Rp500.000. Proyeksi total asset BS 2012-2020. Jumlah minimal tenaga kerja SMEs adalah 5 orang. Required Actions Kerjasama dengan Depnakertrans Kerjasama dengan Depkop dan lembaga pemerintah terkait. Robust funding dan financing strategies dari bank syariah.

Terima kasih