KETERLIBATAN Dunia bisnis dalam meningkatkan penelitian inovatif dan interaksi produktif DENGAN UNIVERSITAS DAN PEMERINTAH Yogyakarta, 4 maret 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Contoh dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Lokal dan Kebijakan PBB untuk penciptaan lapangan kerja pasca konflik Proyek Maluku – Juni 2012.
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
MEMPERSIAPKAN SMK MENYONGSONG AEC 2015
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN DAN PERUBAHAN SOSIAL
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Housing Resource Center Hizrah Muchtar, Diskusi mengenai Perumahan-Permukiman, Jakarta, 12 Januari 2011 (HRC)
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
Perkumpulan Akses Keuangan Indonesia
RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI (RAPID)
RAPAT : RENCANA KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT 2017
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
LOKAKARYA STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KERJASAMA PENELITIAN DAN PKM NON-TUITION 29 JULI 2016 MERAIH PELUANG KERJASAMA DALAM NEGERI DAN KENDALA YANG DIHADAPI.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI TERKAIT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Pemagangan Untuk Menyiapkan Orang Muda Lebih Siap Kerja
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
ARAH KEBIJAKAN AGENDA INOVASI
KESIMPULAN SINGKAT RAKERNAS 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat
POLICY FOCUS AREAS.
Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial
R I P RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
Kiat-kiat Penyusunan Proposal
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PERUBAHAN DAN PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Ukuran Keberhasilannya
LIBERALISASI PERBANKAN
Oleh: Fitri Amelia ( ) Furi Andriyana ( )
SUGENG ENJANG.
Kiat-kiat Penyusunan Proposal
“Pemanfaatan Global Value Chain (GVC) oleh Industri Nasional”
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
RIP UNAIR
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Biro Hukum dan Organisasi
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
MENGAWAL INDONESIA SEBAGAI PUSAT HALAL VALUE CHAIN DUNIA – PERSPEKTIF INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN Jakarta, 18 Desember 2018 Menteri Perencanaan Pembangunan.
Copyrights© budiagusriswandi
Tatik Suryani PENGUATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA INDUSTRI 4.0 Tatik Suryani.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

KETERLIBATAN Dunia bisnis dalam meningkatkan penelitian inovatif dan interaksi produktif DENGAN UNIVERSITAS DAN PEMERINTAH Yogyakarta, 4 maret 2015

Batasan pembahasan Kerjasama Tripartit:APINDO-KEMENRISTEK-FRI Kenapa Indonesia perlu UIG Partnership Daya Saing dan Kapasitas R&D Indonesia Bentuk Kerjasama Industri dan Universitas UIG Partnership= Kerjasama antara Universitas, Industri dan Pemerintah FRI= Forum Rektor Indonesia Kerjasama Tripartit:APINDO-KEMENRISTEK-FRI

Kenapa indonesia perlu uig partnership

SKILL MISMATCH PROBLEMS NEEDS ON THE ROLE OF GOV’T Economy context, skills mismatch, and the needs on the role of government ECONOMY CONTEXT Indonesia berada pada tahapan perkembangan ekonomi “Efficiency-driven Phase”dimana daya saing tidak bisa hanya bergantung pada “cheap and lowskill labor” atau natural resource-based Industry. Daya saing Indonesia harus didorong oleh faktor-faktor yang memperkuat produktivitas :(1) Higher Education and Training, (2) Well-Functioning Labour Market, (3) The ability to harness the benefits of existing technology Konten industri manufaktur Indonesia juga berubah setelah krisis 1998 menjadi “jobless growth” dan kontribusi labor intensive subsector menjadi semakin mengecil akibat produktivitas yang rendah. SKILL MISMATCH PROBLEMS Kesimpulan World Bank Survey 2008 pada 473 perusahaan manufaktur dan jasa: adanya ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan akan pekerja yang lebih terampil. Kesimpulan World Bank Survey 2009 pada lebih dari 1400 perusahaan di Indonesia: “inadequately educated workforce” menjadi salah satu hambatan utama (kelima) dari 10 hambatan dalam lingkungan bisnis. NEEDS ON THE ROLE OF GOV’T Perlunya peran pemerintah mengatasi regulatory impediments (i.e: drug approval in pharmaceutical industry) dan permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung R&D industri Indonesia membutuhkan kerjasama antara universitas, industri dan pemerintah karena (1) Indonesia harus sudah berada pada fase Efficiency-driven (konteks ekonomi), (2) untuk menyeleseikan permasalahan skills mismatch, dan (3) perlunya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulatory impediments

Daya Saing DAN KAPASITAS R&D Indonesia

DAYA SAING R&D INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT, WEF Salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi. Inovasi didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitas-industri Data Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa kualitas institusi riset, dana riset dan kolaborasi universitas-industri Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia Daya saing Indonesia rendah karena kemampuan inovasi yang rendah yang antara lain didukung oleh faktor-faktor terkait R&D: (1) kualitas badan riset, (2) jumlah dana untuk riset, (3) kolaborasi universitas dan industri

KAPASITAS R&D Indonesia sinkronisasi dan koordinasi kebijakan nasional KOMITE INOVASI NASIONAL PEMBENTUKAN: Pada era Presiden SBY, lewat Keputusan presiden No 32/2010. TUJUAN : Penguatan Sistem Inovasi Nasional yaitu suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset, universitas serta sektor swasta untuk mendorong dan menyinergikan kegiatan inovasi diberbagai sektor dan menerapkan hasilnya dalam skala nasional KELEMAHAN: Tidak adanya portfolio dan tidak memiliki wewenang eksekusi proyek inovasi ( Wewenang tersebut secara terpisah ada di Kemenristek, LIPI, dan Institusi pendidikan tinggi) Untuk lebih mengarahkan inovasi(R&D) secara nasional, maka pada pemerintahan SBY dibentuk Komite Nasional. Namun, karena Komite ini tidak memiliki wewenang eksekusi proyek dan tidak memiliki prortfolio, maka Komite ini tentu akan sulit mengsinkronkan arah R&D secara nasional. Note: karena pembentukan Komite ini berdasarkan Keputusan Presiden SBY, maka Kepres ini hanya berlaku sampai masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II selesai. Jadi, keberadaan Komite ini belum bisa dipastikan untuk masa pemerintahan Jokowi.

KAPASITAS R&D Indonesia sinkronisasi dan koordinasi kebijakan nasional KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN IPTEK Berbagai aturan/kebijakan terkait antara lain: (1) Keputusanan Menteri Riset dan Teknologi 193/MKp/IV/2010 tentang Kebijakan Srategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014 (2) UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (3) UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Dari aturan yang ada tersebut sudah menyadari pentingnya sistem inovasi nasional, agenda riset nasional dan kebutuhan akan sinkronisasi dan koordinasi antar pihak terkait Namun, dari regulasi tersebut belum jelas menegaskan bagaimana fungsi setiap pihak dan kebijakan pendanaan seperti apa yang digunakan untuk insentif R&D secara nasional, i.e : Agenda Riset Nasional yang ada dalam peraturan nasional hanya mengatur program untuk badan dibawah Kemenristek, sedangkan kementerian lain punya R&D sendiri yang bisa saja tidak sejalan dengan agenda riset nasional

Kapasitas R&d indonesia Pendanaan Tabel 1. Gross Domestic Expenditure on R&D (% of GDP) Tabel 2. Sumber dana R&D di Indonesia Global Rank Country 2010 2011 2012 1 United States 2,83 2,81 2,8 2 China 1,48 1,55 1,6 3 Japan 3,44 3,47 3,48 4 Germany 2,82 2,85 2,87 5 South Korea 3,36 3,4 3,45 6 France 2,21 2,24 7 United Kingdom 1,81 1,84 8 India 0,8 0,85 9 Brazil 1,1 1,2 1,25 10 Russia 1,03 1,05 1,08 22 Singapore 2,52 2,6 2,65 33 Malaysia 0,64 0,7 36 Indonesia 0,08 0,09 Sektor Dana ( Rp Miliar) % of GDP Pendidikan Tinggi 1,821 0.031 Industri Manufaktur 880 0.017 Pemerintah 2,019 0.036 TOTAL 4,720 0.084 Sumber: LIPI, 2009 Sebagian besar R&D Indonesia didanai oleh pemerintah (43%) Sumber: ACPD,2013 Dibanding negara large developing or newly industrialized lainnya , seperti Brazil, Russia, India dan China, Indonesia menggunakan hanya sebagian kecil dari GDP untuk R&D

Kapasitas r&d indonesia kualitas dan kuantitas personil r&d Rasio personil R&D di institusi pemerintah 11.04% per 1,000 karyawan 40,8% 27,7% 31,5% Research Personnel Technicians Support Staff Personil tersebut hanya menghabiskan 57% dari waktu mereka untuk melakukan aktivitas R&D Rasio personil R&D di institusi pemerintah adalah 11.04% per 1,000 karyawan dengan 40,8% adalah research personnel, 27% adalah teknisi dan 31,5% adlaah staff pendukung. Serta, mereka hanya menghabiskan 57% dari waktunya untuk melakukan aktivitas R&D.

Bentuk kerjasama industri dan universitas

Forum Kemitraan Kakao Berkelanjutan (Cocoa Sustainability Partnership) Bentuk kerjasama industri dan universitas Contoh uig partnership di indonesia ANGGOTA : lembaga R&D milik pemerintah, universitas,sektor swasta, lembaga R&D internasionaL, LSM, kelompok industri dan kelompok tani. TUGAS: koordinasi kegiatan pengembangan, transfer teknologi dan keahlian bisnis pertanian, identifikasi isu-isu keberlanjutan, pemberdayaan petani, dukungan penciptaan pasar yang sehat, bimbingan proses sertifikasi PROGRAM: Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) lewat (1) pendataan,(2) pengadaan bibit, (3) penyediaan teknologi yang tepat, (4) pelatihan pendamping lapangan, (5) Sistem usahatani berkelanjutan, (6)Kebijakan pemerintah, (7) Program kredit petani, (8) Pemantauan dan Evaluasi, (9) Action Plan Forum Kemitraan Kakao Berkelanjutan (Cocoa Sustainability Partnership)

Betuk Program Kerjasama MIT dengan Pelaku Industri Bentuk kerjasama industri dan universitas Bentuk UIG Partnership di Negara Lain Betuk Program Kerjasama MIT dengan Pelaku Industri The industrial Liason Program Perusahaan memiliki akses pada riset universitas dengan membership fee 2. Consulting Activities Memberikan kesempatan kepada peneliti universitas untuk bekerja sebagai konsultan di industri untuk waktu tertentu-satu hari per minggu 3. Industry-Funded research projects Proyek riset konsorsium antara universitas dan sejumlah perusahaan 4. Strategic partnership Long-term and large scale partnership antara universitas dan sejumlah perusahaan 5. Visiting committees Perwakilan industri sebagai dewan penasehat di Universitas

Kerjasama Tripartit:APINDO-KEMENRISTEK-FRI

Kerjasama tripartit apindo-kemenristek-forum rektor indonesia PENANDATANGAN KERJASAMA Pada Rabu 21 Januari 2015, telah dilakukan penandatangan kerjasama antara APINDO, KEMENRISTEK PT dan Forum Rektor Indonesia Kedua perjanjian kerjasama tersebut berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi dan dunia usaha RUANG LINGKUP KERJASAMA (1) Pemagangan kerja bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi untuk bidang-bidang keilmuan yang relevan (2) Penelitian dan pemanfaatan hasil penelitan (3) Pelatihan dan Jasa Konsultasi (4) Pengabdian kepada maysarakat

Sekretariat DPN APINDO Permata Kuningan Building, 10th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta Selatan 12980 Indonesia Tel. (62) 21 8378 0824, Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746 Website: www.apindo.or.id