MASALAH KEPENDUDUKAN DAN KB DI INDONESIA Oleh: Dr. Ida Bagus Permana, M.Sc Kepala Puslitbang KB dan KR/ Plh. Deputi Pelatihan dan Pengembangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jakarta, 1 Juli 2009

TRANSISI DEMOGRAFI FASE I FASE II FASE III FASE IV INDONESIA

DR. PAUL EHRLICH

Penduduk  deret ukur; Pangan  deret hitung; MALTHUS: MALTHUS:

PENYEBAB COLLAPSE DI MASA LAMPAU ENVIRONMENTAL DAMAGES: (DEFORESTATION, HABITAT DESTRUCTION; WATER MANAGEMENT PROBLEMS; OVERHUNTING; OVERFISHING) HOSTILE NEIGHBORS

DEWASA INI . . . .  ECOLOGICAL SUICIDE  ECOCIDE KERUSAKAN LINGKUNGAN  ECOLOGICAL SUICIDE  ECOCIDE DEFORESTATION AND HABITAT DESTRUCTION; SOIL PROBLEMS (EROSION, SALINIZATION, SOIL FERTYILITY LOSSES); WATER MANAGEMENT PROBLEMS; OVERHUNTING; OVERFISHING; INTRODUCTION SPECIES ON NATIVE SPECIES; HUMAN POPULATION GROWTH MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN (?)

APAKAH LEDAKAN PENDUDUK JUGA TERJADI DI INDONESIA?

PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1600 – 2000 0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 1600 1700 1800 1900 2000 205.8 18.3 14.2 10.8 40.2 5 x lipat 2 x lipat

PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA (JUTA) 0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 1600 1700 1800 1900 2000 205 JT 18.3 14.2 10.8 40.2 250.00 275.00 300.00 285 JUTA KELAHIRAN TERCEGAH 80 JUTA PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA (JUTA) 100 JUTA 330 JUTA 230 JT 2009

PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1950 - 2005 248 250.00 234 219 225.00 PENDUDUK LIPAT DUA DALAM 30 – 40 TAHUN 206 200.00 180 175.00 148 150.00 PDDK LIPAT DUA DLM: 125.00 119 70 97 100.00 TAHUN 77 LPP 75.00 50.00 25.00 0.00 1950 1961 1971 1980 1990 2000 2005 2010 2015 PROYEKSI Sumber: Hasil Sensus & Supas, BPS

r t r t Pt e Pt = Po e = Po Pt ln r t ln e ln 2 r t = = Po 70 0,70 r t LPP Pt = penduduk pada tahun t; Po = penduduk pada tahun dasar; t = tahun; r = LPP (laju pertumbuhan penduduk); e = bilangan Napier (2,7183……)

BILA LPP STAGNAN PADA 1,3% PENDUDUK LIPAT DUA SETIAP 50 TAHUN 3760 JUTA 3000 PENDUDUK 2500 1880 2000 1500 940 1000 470 235 500 2010 2060 2110 2160 2210 T A H U N

PEMBANGUNAN SDM SEBAGAI PRASYARAT KEMAJUAN BANGSA

KUALITAS SDM DAN KEMAJUAN BANGSA PELAYANAN SOSIAL DASAR: Pendidikan Kesehatan KB KUALITAS SDM (80%) KEMAJUAN SUATU BANGSA 80% KEMAJUAN BANGSA DI MASA DEPAN DITENTUKAN OLEH KUALITAS SDM, DAN BUKAN OLEH MELIMPAHNYA SDA KEKAYAAN SDA (20%) KB MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM PEMB. SDM

GRAFIK PERTUMBUHAN OTAK ANAK SAMPAI USIA 5 TH Sumber:

PERAN KB DALAM PENINGKATAN IPM MMR IMR KESEHATAN GIZI ANAK KECERDASAN KB PARTISIPASI SKLH IPM PENDIDIKAN PEDKN LEBIH TINGGI PUBLIC SAVING PRIVATE SAVING EKONOMI MUTU TENAGA KRJA

PENDUDUK sebenarnya adalah fenomena netral BESAR + BERKUALITAS BESAR + TIDAK BERKUALITAS MODAL PEMBANGUNAN BEBAN PEMBANGUNAN Indonesia: Penduduk besar  ranking 4 IPM rendah  ranking 107 (dari 177 negara)

Peringkat 10 Negara ASEAN Berdasarkan HDI, Tahun 2006 DUNIA (177) Singapura 1 25 Brunai Darussalam 2 30 Malaysia 3 63 Thailand 4 78 Filipina 5 90 Vietnam 6 105 Indonesia 7 107 Laos 8 130 Kamboja 9 131 Myanmar 10 132 Sumber : Human Development Report, UNDP (2007/2008)

KB MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM MEMUTUS “LINGKARAN SETAN” KEMISKINAN (POVERTY TRAP) MISKIN  ANAK BANYAK  MISKIN

KOMITMEN POLITIK YANG LUAR BIASA: Posisi KB sangat jelas; Dukungan lintas sektor, toga, toma LSM, org. prof. dll. Delapan sukses;

Kelembagaan KB yang sangat kuat: Pusat; Propinsi; Kabupaten; Kecamatan; Desa  RW  RT

DUKUNGAN ANGGARAN YANG BESAR: Dalam negeri; Donor luar negeri;

TENAGA LAPANGAN (PLKB) YANG SANGAT MEMADAI: Pernah mencapai 35.000;

Apa yang telah dicapai?

PERSENTASE PESERTA KB 60 % 61 % 57 % 48 % 26 % 5 % (?)

PESERTA KB (CPR /ALL METHODS) MENURUT PROVINSI, HASIL SDKI 2007 Rata2 Nasional = 61,3 DIBAWAH RATA2 NASIONAL DIATAS RATA2 NASIONAL 61,3

KEINGINAN BER-KB TAK TERPENUHI “UNMET NEED” 15.0 12.7 % 12.5 10.6 % 9.2 % 10.0 9.1 % 8.6 % 7.5 5.0 2.5 1991 1994 1997 2002/03 2007 SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

MENURUT PROVINSI, HASIL SDKI 2007 PERSEBARAN UNMET NEED MENURUT PROVINSI, HASIL SDKI 2007 Rata2 Nasional = 9,1 RPJMN = 6,0 DIATAS RATA2 NASIONAL RATA2 NASIONAL DIBAWAH RATA2 NASIONAL

Total Fertility Rate 5.61 4.68 3.39 3.02 2.86 2.78 2.60 2.60

MENURUT PROVINSI, HASIL SDKI 2007 PERSEBARAN TFR MENURUT PROVINSI, HASIL SDKI 2007 Rata2 Nasional = 2,6 RPJMN = 2,2 DIATAS RATA2 NASIONAL RATA2 NASIONAL DIBAWAH RATA2 NASIONAL 2,6

ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK 2.32 % 1.98 % 1.47 % 1.30 % (?)

POPULATION PYRAMIDS INDONESIA POTENSIAL BABY BOOM 220 juta 118 juta

PENGHARGAAN INTERNASIONAL HUGH MOORE AWARDS (Pop Crisis Committee, 1989); POPULATION AWARDS (PBB,1989); MANAGEMENT AWARDS (Filipina, 1991); CENTER OF EXCELLENCE  International Training Program (ITP): 5000 peserta dari 90 negara; short-term consultants ke luar negeri;

TANTANGAN PROGRAM KB ERA OTONOMI DAERAH

EUFORIA REFORMASI  Semua yang berbau orde baru ditinggalkan; UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (No.22 TAHUN 1999)  KB: Bukan 5 instansi yang masih vertikal; Bukan pula institusi daerah yang wajib dibentuk; Kelembagaan sangat lemah setelah urusan diserahkan ke Kab/Kota; Pembangunan sosial dasar (termasuk KB) kurang diperhatikan lebih mementingkan pembangunan fisik;

30 TAHUN KEBERHASILAN BISA HILANG SASARAN RPJMN 2004-09 TIDAK TERCAPAI PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS LEMAHNYA KOMITMEN POLITIK DI KAB/KOTA LEMBAGA TENAGA ANGGARAN 30 TAHUN KEBERHASILAN BISA HILANG SASARAN RPJMN 2004-09 TIDAK TERCAPAI PROGRAM KB MELEMAH

INSTITUSI KB DI TINGKAT KAB/KOTA Tahun 2005 70 % 30 % DIGABUNG DENGAN BANYAK URUSAN DIGABUNG DENGAN BANYAK URUSAN

PETUGAS LAPANGAN KB 22,000 19,000 SEBELUM 2005 OTONOMI DAERAH SAAT INI 35,000 30,000 25,000 22,000 19,000 20,000 15,000 10,000 5,000 SEBELUM OTONOMI DAERAH 2005 SAAT INI

Dukungan Anggaran Masih belum memadai; Bervariasi antar Kab/Kota; Mendapat dukungan dari BKKBN (APBN); Alat/obat kontrasepsi; Kegiatan strategis lain; Dana Alokasi Khusus (DAK)

ADAKAH PELUANG UNTUK BANGKIT?

DUKUNGAN KOMITMENT POLITIS: KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI  perubahan mindset, management, dan strategi; DUKUNGAN KOMITMENT POLITIS: Eksekutif ; Legislatif; DUKUNGAN KALANGAN LAINNYA:  Khususnya Mass Media

”KB bukan program yang mengada-ada; Bukan tanpa tujuan yang baik ”KB bukan program yang mengada-ada; Bukan tanpa tujuan yang baik. Program KB sangat bermanfaat bagi kita semua – untuk individu, keluarga, dan untuk negara secara keseluruhan ..... Mulai dari sekarang ke depan, mari kita revitalisasi Program Keluarga Berencana”.

”Seluruh jajaran pemerintahan agar menyukseskan Revitalisasi Program Keluarga Berencana. Kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan semua pemimpin pemerintahan agar tampil di depan untuk menyukseskan program ini”.

(URUSAN KB TIDAK WAJIB) UNDANG-UNDANG 22/1999 (URUSAN KB TIDAK WAJIB) UNDANG-UNDANG 32/2004 PERATURAN PEMERINTAH PP: 38/2007 PP: 41/2007 RUMPUN: KB DAN PP KB URUSAN WAJIB

UNDANG-UNDANG NO. 39/2008 TTG KEMENTRIAN NEGARA BAHWA PEMERINTAH WAJIB MEMPUNYAI KELEMBAGAAN YANG MENANGANI MASALAH KEPENDUDUKAN

TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN/ KAJIAN MENKO KESRA TTG KB DIKOORDINASIKAN OLEH MENKO KESRA MENYUSUN DRAFT PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA

KESIMPULAN

Penurunan angka kematian tanpa diimbangi dengan penurunan angka kelahiran menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang luar biasa; Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mempunyai kontribusi besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berujung pada “ekosida”;

Kemajuan bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas SDM bukan oleh melimpahnya SDA; KB mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan SDM yang berkualitas di masa depan;

Keberhasilan KB di masa Orde Baru telah diakui secara nasional maupun internasional, namun saat ini sangat melemah dan memperoleh perhatian yang kurang memadai Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen bangsa tentang penting dan strategisnya Program Kependudukan dan KB bagi pembangunan saat ini dan bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan;

TERIMA KASIH