Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PANDUAN.
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Program Bantuan Sosial
RAKOR PENGADAAN BUKU.
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
STANDAR PEMBIAYAAN SMP
PENTINGNYA IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELAJARAN ONLINE (E-LEARNING) PADA BIDANG PENDIDIKAN Diajukan Untuk Mengikuti Lomba Karya Ilmiah se-Provinsi Riau yang.
Paguyuban Kelas 75 menit.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELATIHAN MBS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Pelaksanaan : 16 – 18 Mei 2009.
Latar Belakang Masalah
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
PANDUAN TEKNIS Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2016 Melalui Aplikasi Dapodik DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (FLLAJ)
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Forum Bakohumas 21 November 2012
SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP
Launching SIWAS MA RI - Jakarta, 29 September 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
Penumbuhan Budi Pekerti dalam Mencapai Penampilan, Pelayanan dan Prestasi (3P) di SMA 1.
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SURAT DINAS.
Pengelolaan Web Info Publik ITB
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
PENGELOLAAN DANA BOS.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Web Info Publik ITB
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
Tata Kelola Keuangan Sekolah
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

WORKSHOP Memperkuat Pelayanan Publik Sekolah Melalui Cek SekolahKu (CSK)

Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Perda 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan kota SMG. Perwal 26 tahun 2012 tentang PPID kota SMG Perda 1 tahun 2015 tentang APBD 2015 kota SMG.

Tujuan Workshop Sosialisasi program CSK kepada Koordinator Sub Rayon Sekolah SMPN, SMAN dan SMKN di kota Semarang. Merumuskan kesepakatan Implementasi CSK di kota Semarang. Mendapatkan masukan terkait pengelolaan pengaduan CSK di Kota Semarang.

Profile Cek SekolahKu (CSK) CSK berjalan efektif di Semarang Mei 2014 hingga saat ini dengan 5 sekolah percontohan yaitu SMA 01, SMA 12, SMK 05, SMP 06, SMP 41 Semarang. Jumlah pengaduan di CSK hingga saat ini 129, dengan rincian 62 Infrastuktur, 37 Anggaran dan 30 Kegiatan Belajar Mengajar.

Kegiatan CSK

Prosedur Pelayanan Pengaduan Laporan pengaduan melalui website, kertas laporan, SMS, email atau jasa pengiriman dapat ditindaklanjuti setelah pelapor melengkapi persyaratan formal pengaduan. Dimana syarat formal pengaduan meliputi : Identitas pelapor meliputi nama lengkap, alamat lengkap, profil, dan nomor telepon. Uraian singkat pengaduan meliputi peristiwa, tindakan, kelalaian ataupun keputusan yang diadukan. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan

Prosedur Pelayanan Pengaduan Laporan pengaduan harus memenuhi syarat material berupa: Subtansi pengaduan yang dilaporkan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak kejadian. Subtansi pengaduan yang dilaporkan tidak sedang atau telah menjadi

Alur tahapan penanganan pengaduan di sekolah Pengaduan ditangani oleh sekolah. II Pengaduan ditangani oleh dinas pendidikan. III Pengaduan ditangani oleh Kepala derah/ Sekertaris Daerah. DPRD kota Semarang. IV Pengaduan ditangani Gubernur melalui Dinas pendidikan Provinsi. V Pengaduan ditangani oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah

Display portal CSK

Data pengaduan

Evaluasi CSK di Semarang Sekolah yang terlibat hanya 5 sekolah, perlu diperluas. Belum besar keterlibatan stakeholder pendidikan dalam CSK, misalnya : masyarakat, komite sekolah, dewan pendidikan. Sebagian besar pengaduan belum tertangani (diatas 75%).

Diskusi Pak Setiyo (SMP 5) : Untuk penunjukan sekolah, disdik langsung membuat SK saja supaya kepsek mudah pertanggungjawabannya ke Guru. Pak Djono : sepakat.

BU Kastri (SMA 1) TI apakah memungkinkan bisa kepsek langsung menjawab? Nugroho : Pattiro akan menanyakan ke TII. Hasil diskusi dengan TII akan di sharing di pertemuan selanjutnya.

Sri (SMK Veteran) Apakah swasta akan dilibatkan dalam CSK? Sudjono : Tergantung kesepakatan dengan pengelola sekolah.

Setiyo (SMP 5) Apakah pattiro siap untuk sosialisasi ke seluruh sekolah? Nugroho : Yang melakukan pengawalan di masing2 sekolah adalah tanggung jawab Agen masing2 sekolah. Agen guru untuk sosialisasi di kalangan guru, komite sekolah sedangkan siswa akan sosialisasi di siswa dan wali murid.

Rencana Tindak Lanjut Pattiro akan mengakses APBS tahun 2014/2015 sekolah untuk diinput di portal cek sekolah ku. Workshop menyepakati modul pengelolaan komplain CSK dari TII sebagai panduan penanganan pengaduan. Dinas pendidikan akan membuat SK daftar sekolah yang akan masuk dalam CSK Forum ketua sub rayon SMA, SMK dan SMP akan melakukan koordinasi sosialisasi sekolah yang akan dilibatkan dalam CSK

5. Pattiro akan melakukan training agen sekolah siswa (pengurus OSIS baru) setelah ujian sekolah. Dinas pendidikan akan melakukan training untuk agen sekolah guru (bln Januari). 6. Apabila ada masukan terkait mekanisme pengelolaan TI cek sekolah ku bisa contak ke Nugroho 085727760740